PBB: Mesir melanggar hukum HAM
Sumber gambar, bbc
Perserikatan Bangsa Bangsa mengatakan keputusan sebuah pengadilan di Mesir yang menghukum mati lebih 500 anggota Ikhwanul Muslimin melanggar hukum hak asasi manusia.
Juru bicara untuk Komisaris Tinggi <link type="page"><caption> PBB</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/pbb/" platform="highweb"/></link> bagi masalah Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, mengecam "pengadilan massal yang dilakukan secara terburu buru" tersebut.
"Tidak pernah terjadi dalam sejarah begitu banyak orang dihukum dalam satu waktu," kata Rupert Colville hari Selasa (25 Maret).
Juru bicara kementerian luar negeri Amerika Serikat, Marie Harf, mengatakan Washington "sangat khawatir" dan "terkejut" atas <link type="page"><caption> vonis pengadilan hari Senin</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/03/140324_mesir_morsi.shtml" platform="highweb"/></link> "yang tidak masuk akal".
Sementara pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mendesak pemerintah Mesir untuk memberikan "pengadilan yang adil".
Tetapi pemerintah sementara Mesir membela pengadilan dengan menegaskan vonis dikeluarkan setelah dilakukannya pengkajian mendalam.
<link type="page"><caption> Pengadilan terhadap hampir 700 orang</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/03/140325_mesir_pengadilan.shtml" platform="highweb"/></link> pendukung Ikhwanul Muslimin, Selasa (25/03), diboikot para penasehat hukum karena mereka menganggap terjadi ketidakberesan.
Pengadilan sempat dibuka tetapi beberapa jam kemudian ditutup dan hakim mengatakan vonis akan dikeluarkan bulan depan.
