Puluhan ribu murid, orang tua, dan guru menentang mata pelajaraan kewarganegaraan Cina.
Pemerintah Hong Kong melunakkan sikap dan tidak akan mewajibkan mata pelajaran kewarganegaraan Cina di berbagai sekolah di wilayah tersebut.
Keputusan ini diambil setelah berlangsung aksi protes dalam pekan-pekan terakhir, beberapa di antaranya bahkan melakukan mogok makan.
Dalam aksi pada Jumat malam (07/09), puluhan ribu orang menggelar aksi di luar gedung pemerintah.
Kepala eksekutif Hong Kong, Leung Chun-ying mengatakan kebijakan mata pelajaran tersebut telah diubah dan sekolah sekarang memiliki pilihan apakah akan mengajarkan mata pelajaran tersebut atau tidak.
"Kami tidak ingin kontroversi ini berdampak terhadap operasional sekolah. Kami juga tidak ingin kelangsungan pendidikan terganggu," kata Leung, seperti dikutip kantor berita Reuters, hari Sabtu (08/09).
Pemerintah di Beijing mengatakan mata pelajaran ini ditujukan untuk meningkatkan rasa kebanggaan dan identitas Cina.
Pemerintah juga mengatakan pelajaran pendidikan kewarganegaraan seperti ini ada di berbagai negara.
Sementara para pengecam mengatakan pelajaraan kewarganegaraan ini penuh dengan sejarah Partai Komunis dan berisi pujian yang terlalu besar terhadap manfaat sistem satu partai.
Wartawan BBC di Hong Kong, Juliana Liu, mengatakan aksi protes besar-besaran di bekas koloni Inggris ini menunjukkan makin besarnya sentimen anti-Cina.
