Brexit: 'Bagi warga Indonesia yang mau wisata atau studi, Inggris akan semakin terbuka', kata Dubes Inggris untuk Indonesia

Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (EU) secara resmi atau Brexit Jumat (31/01) pada pukul 23:00 GMT (06.00 WIB Sabtu), mengakhiri keanggotaan 47 tahun.

Dalam pidato yang akan disampaikan satu jam sebelumnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menyatakan "momen pembaruan dan perubahan nasional yang nyata".

Pendukung Brexit, atau yang disebut Brexiteers, akan berkumpul di lapangan di depan gedung parlemen untuk menghadiri perayaan.

Jam hitungan mundur yang menandai sejarah ini akan ditampilkan di Downing Street, kantor perdana menteri.

Para pendukung Inggris bersatu dengan Uni Eropa juga diperkirakan mengambil bagian dalam prosesi untuk "mengucapkan selamat berpisah" kepada Uni Eropa.

Dalam sebuah pernyataan, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mendesak negara itu untuk tidak "fokus ke dalam negara saja" dan sebaliknya "membangun Inggris yang benar-benar internasionalis, beragam, dan berwawasan ke luar".

Inggris lebih terbuka untuk wisata dan studi

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, mengatakan tidak akan ada yang berubah untuk warga Indonesia dalam hal berwisata ataupun studi.

Dia mengklaim Inggris akan lebih terbuka dan menyambut turis dan pelajar dari seluruh dunia.

"Saya mau menyampaikan bagi warga Indonesia yang mau berwisata atau belajar di Inggris, Inggris akan semakin terbuka dibanding sebelumnya," katanya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta (31/01).

Apa dampaknya bagi perdagangan Indonesia?

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, mengklaim kebijakan Brexit akan membuka jalan negaranya membina hubungan baru dengan Uni Eropa dan bahkan hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara lain seperti Indonesia.

Ia mengatakan hubungan dagang Indonesia dan Inggris, yang sama-sama anggota organisasi perdagangan dunia, WTO, tidak akan terdampak.

Di awal tahun 2019 ini, neraca perdagangan antara Indonesia dan Inggris mencapai US$ 2,1 miliar.

Ekspor kayu dari Indonesia ke Inggris, tambah Jenkins, juga tidak akan terpengaruh.

"Kami percaya diri akan ada keuntungan bersama di bidang ekonomi antara Inggris dan Indonesia dan kita bisa menggunakan itu untuk mengembangkan investasi dua arah," ujarnya.

Apa yang akan berubah setelah Brexit?

Salah satu tujuan Brexit adalah agar pemerintah Inggris mengendalikan lagi kebijakan migrasi.

Sebelumnya, di bawah aturan Uni Eropa (EU), Inggris harus ikut prinsip "pasar internal" Uni Eropa, yang membolehkan pergerakan bebas barang, jasa, modal dan orang.

Sejak menjadi pasar tunggal tahun 1993, "Warga negara anggota EU bisa tinggal, bekerja, belajar, atau berbisnis dengan bebas" di manapun di negara anggota.

Hasilnya, migrasi tahunan warga Uni Eropa ke Inggris mencapai angka tertinggi di kuartal pertama tahun 2015, dengan kedatangan 219.000 migran.

Sejak referendum Brexit tahun 2016, angka ini turun ke 48.000 di kuartal kedua 2019.

Namun, warga Inggris diuntungkan juga dari kebijakan EU itu.

Misalnya di koloni Inggris di Spanyol ada sekitar 250.000 warga Inggris.

Lebih dari sepertiganya berusia 65 tahun ke atas. Cuaca cerah dan sinar matahari di tempat sana, membuat tempat itu ideal bagi warga Inggris untuk menikmati pensiun.

Pergerakan warga Inggris dan EU dijamin tetap bebas sampai 21 Desember 2020, hari di mana masa transisi berakhir.

Kemudian Inggris dan Uni Eropa harus menyetujui syarat-syarat baru dalam soal pergerakan warganya.

Inggris tak ikut perjanjian Schengen untuk visa

Pergerakan bebas ke Inggris hanya berlaku untuk warga Uni Eropa dan negara-negara dengan perjanjian khusus seperti Swiss atau Norwegia.

Sedangkan bagi warga non-Uni Eropa aturan yang berlaku masih sama.

Banyak negara Eropa menandatangani Perjanjian Schengen yang membebaskan pemegang visa kawasan Schengen untuk berpindah dari satu negara ke negara tanpa melalui pemeriksaan perbatasan lagi.

Maka, siapapun yang mendapat visa kunjungan wisata Prancis, itu berlaku juga untuk Jerman, Portugal dan 26 negara lain di kawasan Schengen.

Namun Inggris tidak ikut perjanjian Schengen.

Namun, kriteria visa kerja dan belajar berbeda bagi setiap negara Eropa.

Seseorang bisa mendapat visa kerja atau belajar di Belgia, misalnya, tapi tidak berlaku untuk kerja atau belajar di negara Uni Eropa lain.

Visa Schengen mereka hanya untuk bepergian saja, tidak untuk aktivitas kerja atau belajar.

Bagaimana dengan Inggris? Tak ada yang berubah bagi warga non-Uni Eropa yang tetap harus memohon visa Inggris sekalipun mereka punya visa Schengen yang masih berlaku.

Pendeknya, dalam soal visa, Brexit hanya berlaku untuk warga Uni Eropa.

Bisakah ini akan mempermudah WNI kerja di Inggris?

Belum tentu, karena yang terjadi hanyalah dikuranginya keunggulan warga EU dibandingkan warga negara lain.

Sebelumnya, Johnson menyatakan kekurangan tenaga Eropa bisa dikompensasi dengan memfasilitasi imigrasi dari negara lain.

"Kita mendahulukan orang daripada paspor asal negara mereka. Maka kita bisa menarik bakat-bakat terbaik dari seluruh dunia di manapun mereka berada," katanya hari Senin (27/01) sambil mengumumkan visa cepat bagi ilmuwan yang akan berlaku efektif 20 Februari 2020.

Pemerintah Inggris mengubah aturan bagi sarjana lulusan Inggris.

Jika tadinya mereka dibolehkan tinggal empat bulan sesudah visa pelajar mereka habis untuk mencari kerja, kini aturan itu diperpanjang menjadi dua tahun.

Maka kesempatan menjadi lebih besar, dan tidak ada keuntungan lebih bagi warga Uni Eropa dalam persaingan kerja dibandingkan warga non-Uni Eropa.

Ini dinyatakan sebagai upaya untuk menarik "bakat terbaik di dunia" seperti kata Boris Johnson.

Bagaimana dengan tenaga kerja di Inggris?

Beberapa tahun terakhir, tren menggantikan imigran Eropa dengan imigran non-EU sudah mulai terlihat.

Angka migrasi non-Uni Eropa meningkat sejak referendum. Bulan Maret 2016, angkanya 168.000, bulan Juni 2019 naik 36% ke angka 229.000.

Tidak jelas bagaimana kesepatakan Inggris dengan Uni Eropa nantinya soal tenaga kerja.

Yang jelas, baik sektor publik maupun swasta di Inggris tergantung pada pekerja asing.

Misalnya sistem kesehatan Inggris, National Health Service (NHS), telah lama kekurangan tenaga kerja, bahkan sebelum referendum 2016.

Ini akan memburuk dengan mundurnya sekitar 10.000 pekerja NHS yang memutuskan meninggalkan Inggris sesudah 2016.

Sektor lain yang terpengaruh adalah restoran dan hotel, yang harus mencari sekitar 60.000 orang per tahun untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan warga Eropa seusai masa transisi.

Ini bakal rumit. Angka pengangguran Inggris 3,8% sedangkan angka lapangan kerja adalah 76,3%.

Kebutuhan pekerja sangat tinggi sehingga banyak imigran yang mendapat pekerjaan di sektor formal adalah migran baru tanpa kemampuan bahasa Inggris.

Banyak bisnis yang khawatir akan terus menurunnya pekerja dari Eropa seperti yang terlihat dalam empat tahun terakhir.

Menurut Perdana Menteri Boris Johnson, ini tak akan jadi masalah karena Inggris akan menerapkan kebijakan migrasi dengan sistem poin seperti yang dipakai di Australia yang menurutnya "lebih adil".

Di Inggris banyak komunitas imigran, tidak hanya yang berasal dari Eropa.

Data tahun 2018 memperlihatkan yang terbesar adalah komunitas Polandia dan India. Masing-masing mencapai 8,9% dari warga Inggris yang lahir di luar negeri.

Selanjutnya adalah Pakistan (5,7%) dan Rumania (4,2%).

Beberapa pendukung Brexit menyatakan ada perbedaan perlakuan yang tak adil terhadap komunitas-komunitas ini.

Warga Polandia dan Rumania bebas masuk dan mencari kerja di Inggris tanpa syarat, sementara bagi warga Pakistan dan India, mereka harus memenuhi syarat dan batasan ketat dalam mendapat visa kerja.

Misalnya, mereka harus dapat tawaran kerja dengan gaji tinggi, atau memiliki sertifikat pelatihan sektor tertentu.

Namun bagaimana dengan sektor yang tidak butuh pendidikan tinggi seperti pertanian atau konstruksi?

Matthew Fell dari Confederation of British Industry (CBI) mengkritik kebijakan yang berfokus pada "bakat terbaik" ini saja.

"Banyak perusahaan masih butuh pekerja dengan kualifikasi rendah," katanya menunjuk pada sektor pertanian.

Carolyn Fairbairn, dari lembaga sama menyatakan bahwa ekonomi Inggris sangat tergantung pada pekerja tidak terampil.

"Contohnya pekerjaan untuk merawat orang lanjut usia," katanya kepada koran The Guardian.

Sampai kini belum terlihat apakah Inggris dan Uni Eropa akan punya kerjasama khusus untuk warga negara mereka.

Namun Migration Advisory Committee telah menyampaikan laporan ke pemerintah untuk menurunkan batasan upah terendah agar satu pekerjaan bisa lebih mudah diberikan kepada tenaga kerja asing.