Diduga terima suap, ketua DPD dianggap 'perdagangkan pengaruh'

Ketua DPD Irman Gusman dianggap memperdagangkan pengaruhnya melalui rekomendasinya kepada Bulog untuk memuluskan jatah impor gula bagi sebuah perusahaan di Sumatera Barat.

Tetapi anggapan ini dibantah oleh pimpinan Perum Bulog, sementara seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengatakan lembaganya tidak pernah membahas masalah kuota impor gula.

Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan dirinya menduga Irman Gusman menggunakan pengaruhnya sebagai ketua DPD untuk memuluskan kepentingan perusahaan gula CV SB.

Hal itu dia tegaskan menanggapi keputusan KPK memberikan status tersangka kepada Irman Gusman setelah tertangkap tangan diduga menerima suap Rp100 juta dari sebuah perusahaan gula asal Sumatera Barat, Sabtu (17/09) dini hari.

"Yang dilakukan IG (Irman Gusman) ini, jika di pengadilan nanti berhasil dibuktikan, itu seperti memperdagangakan pengaruh. Kalau dalam term konferensi korupsi dunia disebut trading in influence," kata Dadang kepada BBC Indonesia, Minggu (18/09) malam.

Praktik seperti ini, menurut Dadang, bukanlah hal aneh dalam proses pengadaan, perizinan dan pemberian kuota terkait tata kelola pangan di Indonesia. "Ini sudah lazim terjadi," tandasnya.

Walaupun posisinya sebagai ketua DPD tidak terkait dengan masalah kuota impor gula, Dadang menduga IG sengaja menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri.

"Saya kira orang setingkat ketua DPD punya pengaruh, punya koneksi ke berbagai lembaga yang berada di bawah pemerintah dan itu yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi," papar Dadang

Bulog dan DPD membantah

Kepada sejumlah wartawan, Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti membantah dirinya menerima rekomendasi dari Ketua DPD RI Irman Gusman terkait kuota impor gula CV SB.

"Seingat saya, sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari beliau (Irman Gusman)," kata Djarot saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat, Minggu (18/09).

Djarot mengatakan pada dasarnya tidak ada kewenangan Irman Gusman untuk memberi rekomendasi terkait impor gula.

Rekomendasi impor gula, lanjutnya, hanya dapat diberikan oleh kementerian terkait.

Dalam jumpa pers, Sabtu (17/09), Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa dugaan pemberian suap oleh pimpinan CV SB kepada Irman Gusman disebut "terkait pengurusan kuota impor gula yang diberikan oleh Bulog terhadap CV SB pada 2016 untuk Provinsi Sumbar".

Sementara, anggota DPD Gede Pasek Suardika mengatakan lembaganya tidak memiliki kewenangan apapun terkait impor gula. Masalah itu juga tidak pernah dibahas dalam DPD.

"Karena kewenangan itu tidak ada dalam DPD, maka tidak ada urusan DPD dengan kasus itu. Jadi itu murni hubungan personal Pak Irman Gusman," kata Gede Pasek kepada BBC Indonesia, Minggu malam.

'Tidak tahu isinya uang'

Sebelumnya, kuasa hukum Irman Gusman, Tommy Singh, mengatakan kliennya telah mengeluarkan rekomendasi terkait impor gula kepada Perum Bulog. Namun menurutnya, rekomendasi itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula di Sumbar.

"Makanya hanya sekedar rekomendasi," kata Tommy saat ditanya wartawan, Sabtu (17/09), tentang tindakan Irman Gusman mengeluarkan rekomendasi yang bukan wewenangnya.

Ditanya kenapa kliennya mau menerima uang dari XSS, Tommy mengatakan, kliennya tidak mengetahui isi bingkisan itu berisi uang. "Pemikiran Pak Irman (bingkisan) itu dasi atau perfum. Kita kalau menerima dasi, gakpapa. Normal saja..."

Selain menetapkan Irman Gusman sebagai tersangka, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka, yaitu XSS, adiknya WS, serta istrinya MNI, dari CV SB sebagai terduga pemberi suap.

Petugas KPK juga mengamankan uang senilai Rp100 juta dalam bungkusan yang, menurut KPK, diterima Irman Gusman dari XSS dan MNI.

Semula, KPK mengusut dugaan suap seorang jaksa berinisial FZ yang menangani kasus hukum XSS di Pengadilan Tinggi Padang. Dia diduga menerima uang suap dari XSS sebesar Rp365juta.

"Ternyata dalam penyelidikan ada informasi baru yang didapatkan KPK sehingga mengantarkan pada operasi tangkap tangan (Sabtu) pagi tadi," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif.

Kasus yang ditangani oleh FZ terkait distribusi gula yang diimpor tanpa Standar Nasional Indonesia. Dalam kasus ini, XSS adalah terpidana yang tengah menjalani sidang.