Komitmen Indonesia di KTT Perubahan Iklim diragukan

Bersama 146 pemimpin negara lainnya, Presiden Jokowi hari Senin ini (30/11) dijadwalkan akan menjelaskan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Kontribusi Indonesia itu diharapkan dapat mendorong terciptanya kesepakatan mengikat demi <link type="page"><caption> membatasi pemanasan global di bawah dua derajat Celsius</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/11/151102_iptek_perubahan_iklim" platform="highweb"/></link>.

Akan tetapi, target 29% pada 2030 dapat berubah mengingat Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya, jumlah emisi Indonesia disebut-sebut melebihi rata-rata emisi karbondioksida harian Amerika Serikat, yang selama ini berpredikat sebagai penyumbang gas rumah kaca terbesar kedua setelah Cina.

“Angka itu kan yang kita serahkan pada 20-an September, sebelum kita melihat situasi berat di akhir September sampai akhir Oktober,” kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, merujuk pada penyerahan dokumen pengurangan emisi nasional ke Badan Perubahan Iklim PBB.

Sumber emisi utama

Juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Yuyun Indradi, berpendapat target Indonesia untuk mengurangi emisi 29% pada 2030 terlalu kecil.

Sebab, saat penghitungan emisi Indonesia dibuat, pemerintah menitikberatkan pada sektor energi. Padahal, <link type="page"><caption> kebakaran hutan dan lahan kini menjadi sumber emisi utama</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151103_indonesia_emisi_negosiasiiklim" platform="highweb"/></link>.

“Angka 29%itu proporsi utamanya lebih kepada emisi energi, yang notabene sekarang bertumpu pada energi batubara. Sementara, kita belum bisa menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi saat ini. Dan itu masih sampai sekarang menjadi sumber emisi utama Indonesia,” kata Yuyun.

Sebelumnya, organisasi lingkungan hidup, World Resources Institute, mengutip hasil penelitian Guido van der Werf dari Global Fire Emissions Database yang menyatakan emisi karbon akibat <link type="page"><caption> kebakaran hutan dan lahan di Indonesia</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151117_indonesia_karhutla_emisi" platform="highweb"/></link> telah mengalahkan rata-rata emisi karbon harian AS.

Menurut data tersebut, hanya dalam 26 hari saja emisi dari kebakaran hutan dan lahan mencapai 1.043 juta metrik ton. Jumlah itu belum mencakup sektor lain seperti energi atau transportasi.

Kesungguhan diragukan

Menurut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Presiden Jokowi juga akan menjelaskan manajemen lahan gambut di Indonesia pada <link type="page"><caption> KTT Perubahan Iklim di Paris</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/04/150422_iptek_climate_change_paris" platform="highweb"/></link>.

Hal yang bakal dipertegas ialah tidak ada lagi <link type="page"><caption> ijzn baru bagi perusahaan di lahan gambut</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151028_indonesia_asap_luhut_ekonomi" platform="highweb"/></link> dan praktik pembukaan lahan dengan membakar.

Namun, hal itu diragukan Yuyun Indradi, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara yang mempertanyakan langkah pemerintah dalam menindak perusahaan pelaku pembakaran. Dia lalu memberi contoh sebuah perusahaan yang dibekingi ‘orang-orang penting’.

“Ada mantan petinggi Polri, kejaksaan, dan militer di perusahaan itu. Alasannya menjadi lebih ke arah politis ketimbang legal. Jadi, selain tidak realistis, (komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi) tidak ambisius. Artinya kesungguhan untuk mengurangi emisi masih diragukan,” kata Yuyun.

Tudingan bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh dibantah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya. Menurutnya, pemerintah telah melakukan penegakan hukum yang tegas.

“Ada tiga perusahaan yang dicabut izinnya dan kita sudah membekukan 19 izin. Pemerintah tentu tidak dalam posisi, katakanlah, menyusahkan swasta. Pemerintah juga tidak akan hanya berpihak pada sini atau pihak situ. Pemerintah itu kan simpul negosiasi dari segala aspirasi,” kata Siti Nurbaya kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.