Kabut asap, perusahaan diinventarisasi
Pemerintah Indonesia akan melakukan pendataan atas perusahaan-perusahaan yang dinilai turut berkontribusi dalam kebakaran hutan di Sumatra.
Kebakaran hutan telah memasuki hari kelima dan sejumlah warga di negara tetangga Singapura mengatakan sebagian aktivitas keseharian mereka lumpuh serta mengganggu kesehatan.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dalam rapat membahas langkah-langkah penanggulangan kebakaran hutan yang berada di bawah koordinasinya Kamis (20/6) mengatakan pemerintah masih melakukan pendataan perusahaan-perusahaan "penghasil asap."
"Kita inventarisir perusahaan-perusahaan mana yang menghasilkan asap, kita tunggu list-nya, ada yang punya orang Indonesia, Malaysia, Singapura...Kita akan berikan sanksi jika ketahuan, kita akan proses baik perseorangan maupun perusahaan," kata Agung.
Jalur diplomatik
Mekanisme hujan buatan juga akan dilakukan bekerja sama dengan BNPB, BPPT dan BMKG. Kabut asap yang melanda Singapura serta Malaysia selama sepekan ini membuat pemerintah Singapura mengeluarkan sejumlah pernyataan meminta Indonesia bertindak cepat.
Menanggapi seruan itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan seharusnya pemerintah Singapura menyampaikan protesnya melalui jalur diplomatik resmi dan tidak melalui media.
"Negara tetangga kita, Singapura, protes karena banyak asap yang mengganggu karena sudah di ambang batas, Singapura protes itu pantas dan wajar, kita juga mungkin akan melakukan hal yang sama," kata Zulkifli Hasan sesaat sebelum mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta.
Kasus seperti ini bukanlah yang pertama terjadi dan kerap berulang. Sebelumnya pemerintah Singapura mengajukan protes kepada Indonesia atas asap kebakaran hutan yang mengganggu wilayah udara. Mereka meminta pemerintah Indonesia segera mengatasi kebakaran yang terjadi.
