'Panas-dingin' hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP, Bobby dipecat dari partai banteng 'karena langgar etik'

Bobby Nasution, Wali Kota Medan, diberhentikan sebagai anggota PDI Perjuangan. Pemberhentian Bobby Nasution sebagai kader PDIP, menjadi drama terbaru panas-dingin hubungan keluarga Jokowi dan partai berlambang banteng ini.

Merujuk surat Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kota Medan, keputusan memberhentikan Bobby didasarkan pada dukungan yang diberikan menantu Presiden Jokowi itu kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Merujuk surat PDIP yang tersebar di kalangan jurnalis, surat pemberhentian itu dikeluarkan pada 10 November lalu. Di surat tersebut, Bobby dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai.

"Menyatakan Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan," tulis PDIP dalam surat tersebut.

Kepada Detikcom, Bobby menyatakan baru menerima surat itu pada Senin (14/11). Bobby juga mengucap terima kasih kepada PDIP karena telah mendukungnya dalam pemilihan wali kota Medan.

"Terima kasih kepada PDI Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga men-support saya di Pemerintah Kota Medan," kata Bobby kepada Detikcom.

Meski DPC PDIP Kota Medan telah mengeluarkan surat pemberhentian, Dewan Pengurus Pusat PDIP menyebut pemecatan Bobby sebagai kader belum final. Hal itu dikatakan petinggi PDIP Djarot Saiful Hidayat.

"Nanti kan suratnya akan dikirim, pengajuan DPC tembusannya ke DPP. Nanti DPP akan memroses," ujar Djarot kepada Kompascom.

Dalam tahapan Pilpres 2024, Bobby diketahui memimpin Barisan Pengusaha Pejuang yang memobilisasi dukungan untuk Prabowo-Gibran. Dia hadir dalam acara resmi kelompok itu di Jakarta, 8 November lalu.

Gibran 'dikuningkan'

Gibran Rakabuming Raka nampak tidak hadir dalam HUT ke-59 Partai Golkar yang dihelat di Jakarta, Senin malam (06/11), menurut laporan sejumlah media, setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa Gibran telah 'dikuningkan' - istilah bahwa Gibran sudah dipinang Partai Golkar menjadi kader.

Padahal, selain kader dan elite Partai Golkar, puncak acara ini juga dihadiri sejumlah elite dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), termasuk bakal capres Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo juga hadir.

Sebelum kegiatan ini berlangsung, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto memastikan tidak ada jadwal pelantikan Gibran dalam hari jadi partai beringin ini. Hal ini menjawab pertanyaan tentang status keanggotaan partai Gibran yang sejauh ini belum ada penjelasan resmi, apakah sudah keluar PDIP atau belum.

Kata dia, dukungan Golkar kepada Gibran sebagai bakal cawapres sudah cukup di Rapimnas Golkar.

"Kan sudah diumumkan dalam rapimnas jadi cawapres. Itu sudah cukup," katanya.

Jokowi: 'Terlalu banyak drama'

Dalam sambutan di peringatan hari lahir Golkar ke-59, Jokowi menyampaikan pesan agar Pilpres 2024 menjadi ajang adu gagasan antara kandidat.

"Mestinya kan pertarungan ide-ide, bukan pertarungan perasaan," katanya.

Jokowi menyampaikan dalam perkembangan terakhir politik di Indonesia, terjadi banyak drama.

"Saya melihat akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor [drama korea], terlalu banyak sinetronnya," katanya.

Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci kasus-kasus yang dimaksudkan bertabur drama.

Beberapa isu yang mengemuka terkait dengan politik nasional belakangan ini adalah pengusutan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan adik ipar Jokowi, Anwar Usman, selaku hakim Mahkamah Konstitusi.

Anwar diperiksa Majelis Kehormatan MK menyusul laporan dugaan konflik kepentingan setelah MK memutuskan syarat capres-cawapres boleh di bawah usia 40 tahun selama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dengan demikian, keputusan ini menjadi pintu masuk bagi keponakannya, Gibran untuk memperoleh tiket bakal cawapres mendampingi Prabowo.

Isu politik lainnya adalah pengakuan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bahwa Gibran telah 'dikuningkan' - merujuk sudah dipinang Partai Golkar menjadi kader.

Drama keluarga Jokowi dan PDIP, 'akan bertarung keras'

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan pernyataan petinggi PDIP yang menyebut Gibran sudah ‘dikuningkan’ sebagai “antiklimaks hubungan keluarga Jokowi dan PDIP”.

“Hubungan yang sudah renggang, hubungan yang sudah patah, hubungan tidak baik-baik saja, hubungan panas-adem, dan karena sekarang beda pilihan dan dukungan [pasangan capres-cawapres],” kata Ujang kepada BBC News Indonesia, Senin (06/11).

Ujang bilang, hubungan antara keluarga Jokowi dan PDIP ke depan “akan bertarung keras” dalam memenangkan jagoannya masing-masing.

“Saya melihat belum ada titik terang rekonsiliasi. Saat ini masih dua kubu antara keluarga Jokowi dan PDIP sedang perang psikologis dan perang urat saraf,” katanya.

Menurut Ujang, selama ini PDIP sengaja menggantung status keanggotan Gibran. Musababnya, jika PDIP secara terbuka memecat putra sulung Jokowi itu, maka Gibran bisa melakukan “playing victim” atau perilaku yang menempatkan dirinya sebagai korban dalam situasi ini.

“Karena kalau dipecat, tentu Gibran akan naik elektabilitasnya, akan menjadi pihak yang mungkin saja, merasa terzalimi… Makanya PDIP sangat hati-hati dan tidak memecah gibran,” katanya.

Latar belakang Gibran ‘dikuningkan’

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ,mengaku mendapat telepon dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato perihal status Gibran Rakabuming Raka. Melalui sambungan telepon itu, Hasto mengatakan Gibran disebut akan menjadi anggota Partai Golkar.

“Mas Gibran ini ‘dikuningkan’, ‘di-Golkarkan’. Maka otomatis Mas Gibran, karena sudah menjadi cawapres, Mas Gibran sudah tidak menjadi bagian dari PDIP,” kata Hasto kepada wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Daerah PDIP di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (05/11).

Hasto juga menafsirkan pamitnya Gibran kepada Puan Maharani selaku ketua DPP PDIP, sebagai undur diri untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Golkar.

"Suratnya sudah dikirimkan, etika politik harus dipenuhi. Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, artinya pamit dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Golkar," katanya.

Pada 21 Oktober lalu, Golkar sebenarnya resmi mengusung Gibran sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Deklarasi ini diputuskan melalui Rapimnas Partai Golkar. Acara ini dihadiri Airlangga Hartarto dan juga Gibran.

Gibran juga disebut-sebut telah bergabung dengan organisasi sayap Golkar bernama Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI).

Baca Juga:

Sejak Gibran dideklarasikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, PDIP belum mengambil sikap resmi terkait status kadernya itu. Tak seperti kader lainnya yaitu Budiman Sudjatmiko yang dipecat setelah secara terbuka mendukung Prabowo.

Gibran bergabung menjadi kader PDIP pada 2019, dan menjadi tiket berkontestasi pada Pilkada Solo 2020.

Pria kelahiran 1987 yang berpasangan dengan Teguh Prakosa menang telak dalam perolehan suara yaitu 86,5%. Belum genap lima tahun menjabat wali kota, ia memperoleh tiket ke putaran Pilpres 2024 sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo.

'Kami memberikan privelege kepada Presiden Jokowi dan keluarga'

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bukan sekali ini saja menyinggung status Gibran, meskipun tidak ada ketegasan yang diambil oleh partainya.

Akhir bulan lalu, tepatnya Minggu (29/10), Hasto mengatakan kader hingga simpatisan kecewa terhadap keluarga Jokowi karena "meninggalkan" PDIP setelah melalui lima pilkada dan dua pilpres bersama.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan Konstitusi.

“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto dalam pernyataan tertulis, seperti dikutip detikcom.

Sebelumnya, ada kehebohan soal Presiden Joko Widodo menginginkan masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode.

Hasto mengatakan upaya itu datang dari menteri-menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang dikenal dengan sebutan ‘Pak Lurah’.

“Sikap-sikap ketua umum partai yang menyuarakan itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto kepada wartawan pada Jumat (27/10), dikutip oleh Tempo.

Namun, Hasto mengeklaim partainya kukuh dengan konstitusi yang melarang jabatan presiden tiga periode.

Sementara, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai keputusan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 sebagai "pembangkangan".

Baca juga:

“Dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya, di atas hukum, ada etika politik,” ungkap Ahmad kepada awak media, seperti dikutip oleh detikcom.

Ia mengatakan seharusnya kader PDIP tegak lurus dengan arahan Ketum Megawati Soekarnoputri dalam mendukung capres-cawapres yang diusung partai saat ini, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Oleh karena itu, status Gibran sebagai kader PDIP secara de facto berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres Prabowo.

Hal tersebut menguatkan spekulasi bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin retak.

Selain Gibran, ada pula adiknya, Kaesang Pangarep, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tiga hari setelah bergabung. Ia pun memilih PSI ketimbang PDIP

Sejak kapan mulai ada tanda-tanda keretakan keluarga Jokowi dengan PDIP?

Pengamat politik BRIN sekaligus dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Firman Noor, menilai renggangnya hubungan antara keluarga Jokowi dan PDIP sudah lama terlihat indikasinya.

Bahkan, itu tampak dari keputusan Jokowi sebagai presiden yang mempercayakan urusan pengelolaan pemerintahan bukan pada PDIP tapi pada pejabat seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan kader Golkar.

“Saya kira ini hanya semakin membuktikan situasi yang tidak harmonis, perkembangan terakhir ini,” kata Firman kepada BBC News Indonesia pada Minggu (29/10).

Kurang harmonisnya hubungan Jokowi dengan PDIP selama dua periode disebabkan oleh perbedaan sikap yang dimiliki Jokowi dan partai pengusungnya tersebut.

Dari pandangan Megawati, kata Firman, Jokowi dipandang sebagi ‘petugas partai’ yang seharusnya mengedepankan kepentingan partainya. Sementara, Jokowi tidak sepenuhnya sepakat.

“Peran relawan itu lebih menentukan menurut Jokowi, sementara bagi PDIP sebailknya, tanpa dukungan kuat PDIP, Jokowi bukan siapa-siapa,” katanya.

Ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi cawapres Prabowo dan melepas statusnya sebagai kader PDIP, menurut Firman, hal tersebut secara simbolis sudah semakin menunjukkan bahwa tidak ada hubungan lagi antara keluarga Jokowi dengan PDIP.

“Sekalian kelihatan fokusnya Jokowi dan keluarganya adalah memenangkan Prabowo, ketimbang memenangkan Ganjar,” tutur Firman.

Namun, ia tak yakin Jokowi dan keluarganya akan mengambil tindakan eksplisit memutus hubungan dengan PDIP - begitu pula sebaliknya.

Sebab, menurut Firman, PDIP ingin menghindari persepsi negatif yang dapat timbul dari pemecatan Jokowi maupun keluarganya.

“Jadi sifatnya diulur terus, tapi sebetulnya sudah ibarat pacaran sudah tidak ada perasaan lagi. Sudah selesai,” katanya.

Apakah strategi Jokowi dalam menyikapi hal itu dinilai tepat?

Pakar komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, menilai sikap Jokowi yang cenderung memilih tidak berkomentar atau netral - meskipun publik berspekulasi soal keberpihakannya - merupakan sikap yang tepat.

“Karena pun demikian, tidak semua isu itu bisa direspons dengan cepat. Dalam hal ini, menunggu dan melihat dan juga diam adalah salah satu langkah yang tepat,” kata Silvanus.

Jika Jokowi merespons keretakan hubungannya dengan PDIP, Silvanus mengatakan justru itu akan membenarkan adanya ketegangan yang sudah lama diduga juga oleh publik.

“Bisa saja ini memang merupakan salah satu perwujudannya tanggung jawab Jokowi yang sejak awal menyatakan ingin Pilpres 2024 ini adem. Tidak lagi ada perpecahan kubu, seperti itu,” sebutnya.

Di sisi lain, sikap Jokowi yang tergolong ambigu dapat juga menimbulkan beragam interpretasi yang membuat media dan masyarakat semakin menebak-nebak posisi Jokowi yang sebenarnya di tengah kontestasi politik.

Baca juga:

Di sisi lain, sikap Jokowi yang tergolong ambigu dapat juga menimbulkan beragam interpretasi yang membuat media dan masyarakat semakin menebak-nebak posisi Jokowi yang sebenarnya di tengah kontestasi politik.

Oleh karena itu, Silvanus berargumen bahwa ‘konflik‘ antara keluarga Jokowi dan PDIP bisa jadi merupakan strategi komunikasi politik untuk menarik perhatian publik terhadap dua pasangan capres-cawapres, yaitu Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.

Sebab, menurut Silvanus, siapapun di antara kedua pasangan itu yang menang, Jokowi akan diuntungkan.

“Pada akhirnya yang diuntungkan di sini adalah pihak Jokowi. Baik PDIP maupun koalisinya Prabowo, di situ ada sentuhan Jokowi di dalamnya,” kata Silvanus.

Respon Istana soal isu tiga periode dan ketegangan keluarga Jokowi dengan PDIP?

Menanggapi dugaan tentang adanya ketegangan internal dalam PDIP, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengatakan bahwa memang ada tanda-tanda para elite partai tersebut memiliki perbedaan pendapat.

Hal tersebut terlihat dari mencuatnya kembali isu permintaan Jokowi untuk menjabat tiga periode, yang kemudian dibenarkan oleh beberapa kader PDIP.

“Saya mendengar ada dugaan ketegangan internal di PDI Perjuangan. Makanya, elite yang satu beda pendapat sama yang lain. Kami melihat tanda-tandanya. Aneh juga isu begini diungkit lagi, sudah basi.

“Tapi ada juga yang menghormati pilihan presiden ataupun keluarga Pak Jokowi. Perang dua kelompok ini semakin terbuka," kata Faldo dalam keterangan videonya, yang dikutip oleh Tempo pada Sabtu (28/10).

Ia juga menambahkan dari dulu Jokowi tidak mudah terbawa perasaan soal politik.

"Lawan tarungnya saja dirangkul. Apalagi, dituduhkan isu yang rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Faldo.

BBC News Indonesia sudah menghubungi Faldo Maldini untuk meminta keterangan lebih lanjut, namun sampai sekarang yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Senada, Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus mengatakan isu tiga periode hanyalah drama dan bahwa publik perlu ‘disuguhi informasi yang benar’.

Kemudian, Panel menegaskan kembali sikapnya yang menolak perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Ia juga membantah kabar bahwa Jokowi ‘baper dan marah’ terhadap PDIP akibat persoalan tersebut.

Baca juga:

Di kesempatan yang sama, ia meminta agar pihak-pihak berhenti mendiskreditkan citra Jokowi dengan isu-isu semacam itu.

"Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu," ujar Panel Barus, seperti dikutip detikcom pada Jumat (27/10).

BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiabudi, namun sampai sekarang yang bersangkutan belum memberikan penjelasan.

Apa yang bisa dipelajari oleh publik dari persoalan ini?

Peneliti politik BRIN, Firman Noor, mengatakan bahwa publik perlu sadar bahwa Jokowi kini sudah berada dalam posisi yang kuat dalam dunia politik dan ia pun berpotensi untuk berpindah ke partai lain atau membentuk partai sendiri di kemudian hari.

Di sisi lain, Firman menilai Jokowi telah beberapa kali menimbulkan kekacauan sistemik akibat konfliknya dengan partai yang mengusungnya.

“Kekacauan sistemik, ketidakpatutan yang berkali-kali dipertontonkan oleh Jokowi. Bagaimana mengelola partai jadi ambur-adul, bagaimana tidak ada sikap respect terhadap partai. Ini tentu saja merugikan pembangunan demokrasi,” ujar Firman.

Berkaca dari pemilu sebelumnya pula, Firman mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki dramaturgi politik yang kerap kali timbul karena partai-partai di Indonesia tidak memiliki ideologi jelas.

Sehingga, kemungkinan terjadinya konflik antar-partai ataupun individu yang semula dianggap bermusuhan, bisa dengan mudah berteman di pemilu berikutnya.

“Meskipun politik itu art of possibilities (penuh kemungkinan), tapi Indonesia tetap ekstrim dramanya. Karena partai-partai ini tidak didasarkan pada keberpihak ideologi yang kuat, tapi lebih pada mencari kemenangan dengan cara apapun,” kata Firman.

Untuk saat ini, ia memprediksi Jokowi selama masih menjabat sebagai presiden, ia akan tetap dapat menggunakan pengaruhnya. Namun, kemungkinan besar PDIP akan lebih lama bertahan ketimbang keluarga Jokowi yang baru mulai menyebar ke partai-partai lain.

“PDIP itu partai lawas, partai lama yang terus tumbuh dan berkembang. Sampai masa yang akan datang. Jadi bisa jadi PDIP akan lebih langgeng,” ujarnya.