World Superbike hendak dihapus dari Sirkuit Mandalika karena rugi miliaran, warga 'kecewa berat'

PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney hendak menghapus ajang balap motor World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena kerugian hingga Rp100 miliar. Padahal warga setempat sudah mengorbankan lahan mereka demi pembangunan sirkuit itu.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan hal ini menandakan sirkuit tersebut terancam terbengkalai akibat perencanaan pembangunan yang kurang matang, terutama dari sisi pembiayaan untuk pemeliharaan.

“Dari awal kan saya sudah kasih pernyataan bahwa tempat balap yang jauh dari mana-mana itu nanti operational cost-nya bagaimana? Saya sudah ingatkan waktu mau dibangun. Karena sirkuit itu harus dipakai.

“Kalau tidak dipakai, biaya perawatannya dari mana? Pasti rugi karena dulu yang bayarin kan Pertamina sebagian besar,” ungkap Agus kepada BBC News Indonesia.

Meski begitu, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) – anak perusahaan InJourney yang dipercaya untuk mempercepat pembangunan Kawasan Mandalika – mengklaim dampak ekonomi MotoGP mencapai Rp4,5 triliun.

“Melalui event internasional di kawasan Mandalika seperti MotoGP dan World SBK, telah memberikan multiplier effect bagi masyarakat yang dibuktikan melalui besarnya dampak ekonomi bagi NTB dan nasional,” ujar Indah Haryani, Vice President Corporate Secretary ITDC melalui keterangan resmi yang diterima oleh BBC News Indonesia.

Namun, ratusan warga sudah digusur dari lahan dan rumah mereka di kawasan Mandalika demi pembangunan sirkuit tersebut. Damar, seorang warga Mandalika yang terpaksa meninggalkan desanya dan memulai hidup baru di lahan lain yang lebih kecil, menyayangkan keputusan InJourney.

“Saya kecewa berat, maksudnya ngapain kita diusir-usir dari kampung kita sendiri kalau cuma hanya sekadar satu [kali] setahun saja event-nya,” kata Damar kepada BBC News Indonesia, Minggu (18/6).

Ia mengeklaim ia dan banyak warga sekitar bahkan tidak bisa merasakan keuntungan dari perhelatan acara besar di sirkuit tersebut karena tidak dilibatkan.

Baca juga:

Menurut Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, ajang tersebut merugikan karena tidak menarik bagi sponsor. Pasalnya, persiapan untuk acara tersebut memberikan kontribusi terbesar dari kerugian yang dibukukan Sirkuit Mandalika.

"Kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK, sehingga WSBK-nya akan turun. Akan kita hilangkan sehingga tidak akan muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK," kata Dony, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (14/6).

Tak hanya itu, ia menyebut proyek Mandalika itu sendiri menombok utang hingga Rp4,6 triliun menyangkut pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan Mandalika seluas 1.200 hektare.

Terkait hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan utang tersebut merupakan biaya pembangunan, bukan pemborosan.

Apakah World Superbike akan dihapus dari Mandalika?

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6), Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, mengatakan pihak perusahaan sedang dalam proses negosiasi untuk penghapusan WSBK dari Sirkuit Mandalika.

"Kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK, sehingga WSBK-nya akan turun. Akan kita hilangkan sehingga tidak akan muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK," kata Dony.

Dony mengatakan bahwa ajang balap tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp100 miliar. Sebab, acara itu “tidak menarik”, terutama bagi sponsor.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan perusahaan mencatat kerugian sampai Rp50 miliar dari penyelenggaraan MotoGP. Kerugian tersebut timbul dari biaya operasional yang terlampau besar dan belum dapat tertutupi lewat biaya sponsorship.

"Kita sudah menghitung itu kita punya gap itu kurang lebih Rp 50 miliar. Itu yang sedang kita cari bagaimana cara kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini. Sehingga kita bisa melokalisir problem Mandalika ini," katanya.

Menanggapi keputusan ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, meminta pengelolaan Sirkuit Mandalika diambil alih oleh pemerintah provinsi.

“Kalau memang InJourney nggak sanggup, diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami, Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini,” kata Zulkieflimansyah, seperti dikutip dari media berita Antara, Sabtu (17/6).

Menurut Zulkieflimansyah, keputusan InJourney sebagai entitas bisnis untuk menghapus WSBK bisa dipahami.

"Awal-awal penyelenggaraan kegiatan olahraga jarang yang langsung untung. Hampir dipastikan rugi semua karena sponsor masih terbatas dan mereka semua juga wait and see untuk bantu," katanya.

Namun, InJourney sebagai Holding BUMN Pariwisata, menurutnya, sangat keliru dalam memutuskan hal tersebut.

Ia menilai justru seharusnya InJourney lebih sering menggelar event internasional lebih sering digelar di Mandalika untuk memperkuat posisi NTB sebagai "sport tourism" sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

"Kita butuh gagasan dan ide baru untuk menciptakan satu destinasi pariwisata baru beyond Bali," ujar Zulkieflimansyah.

ITDC menggaungkan ‘multiplier effect‘, warga yang rumahnya digusur tak setuju

Pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menolak memberi komentar terkait keputusan InJourney untuk menghapus WSBK dari Sirkuit Mandalika.

Namun, mereka menekankan komitmen mereka terhadap pemgembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika.

“Dalam pembangunan dan pengembangan kawasan ini membutuhkan biaya yang tidak kecil dan dukungan dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan stakeholder terkait serta masyarakat sekitar kawasan The Mandalika,“ Direktur Utama ITDC, Ari Respati, dalam keterangan rilis resmi yang diterima BBC News Indonesia, Jumat (16/6).

Dalam keterangan tersebut, ITDC mengeklaim bahwa acara internasional di kawasan The Mandalika seperti MotoGP dan WSBK, telah memberikan multiplier effect bagi masyarakat, Rp3,5 triliun bagi masyarakat NTB, dan Rp 4,5 triliun bagi perekonomian nasional.

Meski begitu, Damar, warga Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terpaksa angkat kaki dari lahannya di kawasan Mandalika bersama segenap sanak saudaranya, mengatakan bahwa ia tidak merasakan dampak ekonomi yang dijanjikan pemerintah sejak sirkuit dibangun.

"Kalau dari pribadi saya sendiri sih saya nggak dapat keuntungan apa-apa dari situ. Karena saya nggak terlibat sama sekali, cuma menonton saja.

“Paling ya, orang yang punya restoran dan orang yang punya penginapan aja sih yang dapat [keuntungan]",“ kata pengajar selancar itu kepada BBC Indonesia pada Minggu (18/6).

Padahal, sambung Damar, pemerintah pernah menjanjikan bahwa warga yang rumahnya digusur akan dilibatkan dalam perhelatan acara. Namun, kenyataannya jauh dari yang dijanjikan.

Ia sendiri khawatir bahwa sirkuit tersebut akan kelak menjadi terbengkalai jika acara-acara seperti WSBK dan MotoGP akhirnya batal digelar di sirkuit tersebut akibat kerugian yang timbul.

"Takutnya nanti yang sirkuit itu kalau enggak kepake lama, nanti siapa yang mengurus? Pasti terbengkalai semuanya. [Padahal] banyak kampung yang sudah hilang dari situ,“ ungkap Damar.

Apa kata pemerintah soal kerugian yang dialami sirkuit Mandalika?

Baca juga:

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan utang Rp4,6 triliun dari Sirkuit Mandalika merupakan biaya untuk pembangunan infrastruktur yang keuntungannya membutuhkan waktu lama untuk kembali.

“Kita bukan buka seperti supermarket yang buka hari ini , besok langsung ada transaksi. Kalo infrastruktur perlu delapan tahun. Ini yang kadang-kadang di-mispersepsi-kan ‘BUMN utang. Mandalika pemborosan'. Itu persepsi masyarakat tertentu. Tapi untuk di sekitarnya belum tentu sama," ujar Erick dalam acara Pertamina Energizing You, Sabtu (17/6).

Lebih lanjut, ia mengatakan pembangunan proyek Mandalika, yang sudah direncanakan jauh sebelum periode Jokowi, harus tetap dilanjutkan. Sebab, proyek Mandalika telah menghasilkan beberapa infrastruktur yang bermanfaat, seperti bandara, hingga jalan raya.

“Ini yang kadang-kadang harus stop membangun persepsi yang membohongi rakyat tanpa fakta dan data. Kasian. Hari ini kita perlu kebersamaan membangun negara ini," sebutnya.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan seharusnya pembangunan Sirkuit Mandalika dirancang dengan perencanaan yang lebih matang. Ia menekankan perlunya kajian yang mendalam sebelum membangun sebuah infrastruktur masif.

“Kalau mau bikin infrastruktur itu dipikir betul-betul. Studinya dilihat, studi ekonomi, studi teknis, dan studi antropologi yang tidak pernah dibuat. Itu harus ada supaya ketika terjadi masalah mitigasinya bisa kita antisipasi.

“Kalau asal bangun, semua orang juga bisa. Memang bisa bangun, tapi enggak bisa mengoperasikan, enggak bisa merawatnya. Itu yang terjadi di Indonesia,” kata Agus kepada BBC Indonesia pada Minggu (18/6).

Ia sepakat dengan Menteri BUMN dalam hal keuntungan infrastruktur yang membutuhkan waktu lama untuk kembali. Namun, itu bukan berarti utang dibiarkan bertambah. Hal tersebut, menurut dia, semakin menguras APBN, sebab dari awal proyek itu sebagian dibiayai oleh Pertamina.

Oleh karena itu, sambungnya, jika proyek Mandalika ingin diselamatkan dan tidak dibiarkan terbengkalai, InJourney perlu mencari investor yang bersedia membayar utang yang telah terakumulasi dari pembangunan sirkuit balap itu.

“Kalau nggak direncanakan dengan baik, lalu napasnya dari mana? Kalau mau diselamatkan ya harus ada investor. Mau nggak investor bayarin utang dulu? Kan investor tidak hanya membayar pengoperasian di depan, tapi harus mau bayar utangnya.

“Kalau ada bagus. Kalau nggak ada ya gigit jari kita pandangi aja tuh. Pelan-pelan rusak,“ jelas Agus.

PBB tuding pelanggaran HAM hingga penggusuran makam warga

Pada Mei 2021, saat Sirkuit Mandalika masih dalam proses pembangunan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menuduh pemerintah Indonesia dan ITDC melanggar HAM masyarakat lokal.

Para pakar PBB yang menyusun laporan itu menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan KEK Mandalika telah terjadi perampasan tanah yang agresif, penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, intimidasi, dan ancaman serta tidak ada ganti rugi.

Dalam laporannya PBB menyebut terdapat 150 warga yang diduga menjadi korban.

Balasan resmi pemerintah Indonesia telah dilayangkan kepada PBB sesuai tenggat waktu yang diberikan yakni pada 3 Mei 2021. Jawaban itu dapat diakses oleh publik di sini.

Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa menyayangkan langkah PBB mempublikasi laporan berisi tuduhan pelanggaran HAM saat proses verifikasi pemerintah Indonesia masih berlangsung. PTRI menyebut hal itu sebagai politisasi 'cerita sepihak'.

Dalam surat resminya, PTRI menyatakan bahwa dalam proyek KEK Mandalika bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Lombok. Pemerintah Indonesia pun telah berkomunikasi dengan Majelis Adat Suku Sasak dan mendapat dukungan dari mereka.

Tak hanya itu, sebanyak 191 makam warga di Pemakaman Emotong, Dusun Ujung, Desa Kuta, Lombok Tengah, direlokasi guna pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika.

Makam-makam itu terletak di tanah seluas 2.000 meter persegi dipindahkan ke lahan seluas 5.000 meter persegi milik PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang berada di Dusun Ujung Daye.

Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro, menjelaskan pemindahan makam di Pemakaman Emotong dilakukan dengan persetujuan dari ahli waris.

Ia mengeklaim pihaknya juga telah melakukan musyawarah bersama kepala desa, tokoh agama, camat Pujut, dan ketua MUI Lombok Tengah untuk mengambil keputusan atas relokasi makam tersebut.