KTT G20 tanpa kesepakatan bersama, 'indikasikan krisis ekonomi global semakin panjang'

Tidak tercapainya Komunike atau komitmen bersama para pemimpin negara-negara G20 dalam pertemuan di Bali nanti, bakal membuat krisis ekonomi global semakin panjang, kata Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara.

Padahal sejak jauh-jauh hari, forum multilateral ini diharapkan bisa memulihkan persoalan ekonomi dunia pasca dihantam pandemi Covid-19 dan baru-baru ini perang di Ukraina.

Namun begitu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak mempersoal jika tidak adanya kesepakatan bersama, sebab Indonesia klaimnya "berhasil menjalin kerjasama bilateral di bidang ekonomi dengan nilai jutaan dolar".

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, mengatakan komunike atau kesepakatan bersama para pemimpin negara-negara G20 adalah hal yang sangat penting untuk dicapai dalam pertemuan di Bali.

Sebab komunike menunjukkan mereka memiliki komitmen bersama untuk mengatasi dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan global terkini.

"Jadi komunike ini sangat penting. Karena itu menunjukkan bahwa mereka punya sikap yang sama baik persoalan maupun solusi yang dihadapi," imbuh Aleksius Jemadu kepada BBC News Indonesia, Minggu (13/11).

Tapi perang Rusia-Ukraina, kata dia, mengubah situasi yang membuat beberapa pemimpin negara berada dalam dua kubu yang berseberangan.

China, India, dan Brasil misalnya disebut mendukung Rusia. Sedangkan AS, Australia, Kanada, Inggris, mengecam Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Sementara publik, sambung Aleksius, punya harapan tinggi bahwa forum ini bisa meredam konflik yang telah berlangsung selama sembilan bulan. Itu artinya perang belum akan berakhir.

Di tengah kondisi ini pula, posisi Indonesia menjadi dilematis. Selain karena harus meyakinkan para pemimpin negara-negara G20 untuk menghadiri pertemuan ini, juga bekerja keras agar tiga agenda yang diusung Indonesia bisa disepakati.

Tiga agenda itu yakni transformasi ekonomi digital, transisi transformasi menuju energi hijau, dan membangun arsitektur kesehatan global.

Dia memprediksi agenda-agenda tersebut bakal 'menggantung'. Sebab bagaimanapun persoalan itu beririsan dengan sikap politik negara-negara yang memihak dua pihak yang sedang berperang.

"Akan status quo (tiga agenda yang diusung Indonesia) itu karena tidak ada keputusan apa-apa."

"Jadi ya sayang menyayangkan kalau tidak ada komunike, karena konstituen negara-negara G20 punya ekspektasi yang tinggi."

Krisis ekonomi akan semakin panjang

Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara juga sependapat.

Meskipun forum G20 bersifat tidak mengikat, tapi dengan tidak adanya komunike atau kesepakatan bersama para anggota menggambarkan sebuah 'kegagalan'.

Ini karena pada waktu presidensi G20 di Roma, Italia, tercapai sebuah kesepakatan meskipun saat itu terjadi tensi perang dagang yang meningkat.

"Ini sebenarnya kemunduran yang paling dalam atau paling tidak ada progres sepanjang sejarah G20 yang pernah ada," ujar Bhima Yudhistira kepada BBC News Indonesia, Minggu (13/11).

Imbas dari tidak adanya kesepakatan bersama itu, sambungnya, krisis ekonomi global akan semakin panjang.

Sebab, tidak ada arah kebijakan moneter yang 'akomodatif' dan selaras dengan kepentingan untuk menjaga stabilitas kurs di negara berkembang.

Apalagi beberapa waktu belakangan, AS memutuskan menaikkan suku bunga yang berdampak pada larinya arus modal dan pelemahan kurs Rupiah terhadap dolar AS.

"Ini kan efeknya nanti fluktuasi nilai tukar inflasi ke depan juga semakin berisiko bagi Indonesia." 

Dampak lainnya adalah ketahanan pangan.

Tanpa adanya komunike, kebijakan proteksionisme bahan pangan akan sering terjadi. Bhima mencontohkan keputusan India yang menahan ekspor gandum dan Indonesia yang melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO.

"Nah itu bisa terjadi lagi ke depan. Jadi proteksionisme akan menguat. Mereka tidak peduli dengan kondisi negara lain."

Baginya jika pertemuan di Bali nanti tidak menghasilkan solusi atas persoalan-persoalan terkini sama saja dengan "buang-buang uang".

Luhut: Tidak apa-apa KTT G20 tak mencapai kesepakatan

Keraguan bahwa KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 akan menghasilkan komunike atau kesepakatan bersama atas isu-isu global terkini, sebetulnya sudah tercium sejak Oktober lalu.

Pasalnya pertemuan para menteri keuangan di Washington, AS tersebut tidak menghasilkan kesepakatan lantaran ada perbedaan pandangan dari para anggota mengenai isu perang Rusia-Ukraina.

Kemudian seorang pejabat Jerman yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters, terjadi perselisihan dagang dengan AS mengenai apa yang dilihat banyak negara sebagai proteksionisme.

Dalam jumpa pers jelang KTT G20 di Bali, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak menjadi masalah jika forum ini tidak menghasilkan kesepakatan bersama mengingat situasi dunia yang cukup rumit.

"Sebenarnya kalau kita lihat jujur, belum pernah saya kira G20 situasi dunia sekompleks ini. Kalau pada akhirnya tidak melahirkan komunike, leaders' communique, menurut saya, ya sudah, nggak apa-apa," kata Luhut saat jumpa pers yang ditayangkan YouTube Kemenko Marves, Sabtu (12/11/2022).

Dia juga menjelaskan meski nantinya G20 tanpa ada komunike, banyak kesepakatan yang dicapai Indonesia dari pertemuan ini mulai dari bidang kesehatan, lingkungan hingga ekonomi.

"Tapi banyak hal, saya kira lebih dari 361 titik yang kita hasilkan, berbagai macam, dan itu million of dollars kalau dihitung dari sisi ekonomi. Baik itu dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang dekarbonisasi. Banyak hal yang bisa kita capai."

Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, optimistis G20 masih bisa melahirkan sejumlah kesepakatan dan kebijakan yang bermanfaat sesuai dengan tujuan awal.

"Saya percaya Presiden Jokowi memiliki tim ekonomi yang dipimpin oleh Pak Airlangga dengan kemampuan diplomasi ekonomi yang sesuai dengan kondisi global saat ini," kata Dave dalam pesan singkat yang dikirim kepada BBC News Indonesia.

Adapun anggota Komisi I DPR lainnya Muhammad Farhan memaklumi jika KTT G20 di Bali gagal mencapai kesekapatan.

Tapi setidaknya Indonesia bisa menempatkan diri dlam peta global di antara pemimpin dunia yang berpengaruh.

"Krisis Ukraina adalah jendela bagi Indonesia untuk menjadi peimpin global, selain fakta bahwa Vladimir Putin akhirnya menolak untuk datang," ujar Farhan dalam pesan singkat yang dikirik ke BBC News Indonesia.

Tapi acara ini akan menempatkan Joe Biden dan Xi Jinping dalam satu rungan, itu kredit untuk negara tuan rumah."

Keuntungan lain, sambung Farhan, Indonesia akan punya banyak kesempatan untuk memamerkan potensinya kepada dunia. Utamanya karena berhasil mejadi penyelanggara forum besar kelas dunia.