Kisah suku nomaden di pusat pembangunan Papua yang harus gotong orang sakit lewati hutan belantara - 'Mengapa negara tidak melihat kami?'

Sudah lebih dari tiga dekade komunitas adat Elseng diminta untuk meninggalkan cara hidup nomaden agar sepenuhnya menetap di sebuah kampung buatan pemerintah. Namun kampung bernama Omon di perbukitan di sisi selatan Kabupaten Jayapura itu hingga kini tak punya fasilitas dasar apapun: tidak ada listrik, tak ada sekolah, tidak ada jaringan telekomunikasi.

Setiap kali warga Elseng di Kampung Omon sakit keras, kerabat harus memikul mereka dengan berjalan melintasi hutan hujan tropis selama setengah hari.

Tak sedikit warga yang sakit akhirnya meninggal sebelum tiba di klinik di kampung lain. Mereka terpaksa dikubur di tengah hutan, di jalur yang sama yang mereka lewati saat berharap mendapat kesembuhan.

Kampung Omon berada di Kabupaten Jayapura, salah satu wilayah administratif tertua di Tanah Papua. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, kawasan ini telah dirancang sebagai pusat pemerintahan—status yang berlanjut setelah Indonesia mengambil alih Papua usai Pepera 1969 yang kontroversial.

Wakil Bupati Jayapura Haris Yocku menyebut Kampung Omon terisolasi dan lokasinya sangat jauh dari pusat Jayapura. Namun dia mengklaim pemerintah akan segera membangun jalan menuju Omon.

Setidaknya sejak 1970, komunitas Elseng tercatat dalam berbagai dokumen riset dan pemerintahan. Eksistensi mereka diketahui dan bahasa mereka pun telah dipelajari.

Dalam berbagai berkas itu, komunitas Elseng disebut sebagai orang Tabu, yang menurut pakar linguistik, Willem Burung, sebuah istilah yang melecehkan karena bermakna "orang-orang terbelakang".

Kini warga Kampung Omon bertanya, apakah mereka benar-benar bagian dari Indonesia. Jika jawabannya ya, mereka bertanya mengapa hingga saat ini mereka belum mendapat hak-hak dasar yang telah dinikmati masyarakat Indonesia di tempat-tempat lainnya?

BBC News Indonesia pada pertengahan Desember lalu datang ke Kampung Omon, bersama Komunitas Medis Papua Tanpa Batas. Berikut adalah cerita komunitas Elseng di Omon, sejarah, keluh kesah dan harapan mereka.

"Benarkah kami bagian dari negara ini?"

Perjalanan menuju Omon dimulai dari Kampung Bangai, yang merupakan pusat Distrik Gresi Selatan. Dua kampung ini terpisah jarak sepanjang hampir 18 kilometer—rute yang harus ditempuh dengan berjalan kaki, melalui hutan belantara dan sejumlah sungai besar.

Hujan gerimis membuat perbukitan licin. Di berbagai titik, kaki terbenam lumpur setinggi betis. Perbekalan di pundak kami terasa berat. Dalam situasi itu, kami juga harus melalui tanjakan curam. Sebagian dari kami bernafas sengal-sengal sehingga terpaksa berjalan perlahan.

Di tengah perjalanan, sungai besar berarus deras harus kami seberangi. Sebuah tenda di tengah hutan ini menjadi satu-satunya tempat berteduh dan beristirahat.

Setelah menghabiskan pagi dan siang, kami tiba di Kampung Omon sekitar jam 5 sore. Gelap gulita menyelimuti kampung. Tak ada listrik atau akses internet.

Yang terdengar di telinga hanyalah suara serangga. Lampu senter yang dinyalakan warga menandai kehidupan malam. Inilah lanskap dan situasi yang dihadapi komunitas Elseng sepanjang sejarah mereka.

Malam itu, 17 Desember 2025, satu per satu warga Omon berdatangan ke balai kampung. Mereka bersekutu dalam ibadah Natal. Cahaya lilin menerangi wajah mereka. Nyanyian untuk Tuhan mereka gemakan di tengah hutan.

Ketika ditanya apakah dia merasa warga Omon dilupakan pemerintah, Frans Tabisu, kepala kampung itu, tak langsung menjawab dengan istilah politik atau kritik.

Dia memilih bercerita tentang kehidupan sehari-hari warganya, terutama para perempuan tua yang menurutnya cermin paling jujur tentang seberapa jauh negara hadir di kampung mereka.

"Mereka bilang begitu ke saya. Mungkin kami ini belum merdeka betul," kata Frans pelan.

Frans berkata, sejak masa kolonial Belanda hingga era integrasi dengan Indonesia, ada sejumlah warga komunitas Elseng di Kampung Omon yang belum pernah keluar dari ruang hidup mereka.

"Sampai sekarang masih ada mama-mama yang belum tahu bahasa Indonesia. Ada mama-mama yang belum pernah lihat Kota Jayapura," ujarnya.

Sebagian dari mereka, kata Frans, belum pernah merasakan naik kendaraan bermotor seumur hidupnya.

"Ada mama-mama yang belum pernah naik mobil sama sekali," ucapnya.

Dalam pikiran Frans sempat muncul niat menggunakan dana kampung untuk mengajak sebagian warga Omon melihat kota.

"Saya rencana pakai dana kampung, sewa mobil, cuma mau bawa mama-mama ini jalan. Kasih lihat Kota Jayapura sampai daerah Pasir Enam," tuturnya.

Bagi Frans, perjalanan itu bukan sekadar rekreasi, melainkan untuk menunjukkan bahwa warganya adalah bagian dari negara.

"Supaya mereka tahu Jayapura itu seperti apa. Supaya mereka dengar bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Supaya mereka bisa bilang, oh, kami juga bagian dari negara ini," katanya.

Frans membayangkan membawa para perempuan uzur itu untuk bertemu langsung dengan para pejabat Jayapura.

"Dari keliling-keliling itu lalu kami pulang, singgah di kantor Bupati. Saya mau bilang, ini mama-mama dari kampung kami. Mereka belum pernah lihat Jayapura. Belum pernah naik mobil," ucap Frans.

"Mungkin Bapak bisa kasihan kami kah? Buka jalan saja ke kampung kami," ujarnya.

Siapa sebenarnya Suku Elseng?

Komunitas adat Elseng hidup berpindah-pindah, untuk menjaga batas-batas hak ulayat alias tanah leluhur mereka. Ini dikatakan Nelson Teet, ondoafi Kampung Omon.

Ondoafi, menurut riset doktoral yang dilakukan antropolog asli Papua, Joshzua Robert Mansoben, merupakan pemimpin kelompok suku yang berada di daerah timur laut Tanah Papua—di sekitar wilayah Jayapura.

Model kepemimpinan ondoafi, kata Mansoben, berlaku di sembilan suku, yaitu Skou, Arso-Waris, Tobati, Ormu, Sentani, Moi, Tabla, Demta, dan Nimboran.

Namun ada satu suku lain yang disebut Mansoben juga menerapkan sistem ondoafi, yakni orang-orang Tabu—kelompok yang dia sebut hidup mengembara, lalu terdesak trasmigran, dan akhirnya punah karena menyatukan diri dengan suku-suku lainnya.

Tabu adalah istilah yang sepanjang puluhan tahun terakhir digunakan akademisi dan masyarakat awam untuk menyebut suku Elseng. Fakta ini didapatkan pakar linguistik Willem Burung dalam risetnya untuk Universitas Leiden pada 2000.

Willem mengutip penjelasan Yustus Nisap, laki-laki Elseng yang meninggalkan komunitasnya pada 1978 saat bermigrasi ke Nimboran demi bisa duduk di bangku sekolah.

Yustus, kata Willem, sempat berniat kembali ke komunitasnya, tapi terhalang konflik bersenjata yang pecah di Lembah Grime Nawa pada 1980-an, antara ABRI dan milisi pro-kemerdekaan.

"Dahulu orang-orang Tidore datang Ke Kemtuk Gresi melalui Nimboran untuk mencari cenderawasih. Mereka menyebut orang-orang yang tinggal di hutan bagian selatan dan tenggara Jayapura dengan sebutan Tapu, yang berarti orang-orang terbelakang," tulis Willem, merujuk keterangan Yustus.

"Istilah itu (Tapu) kemudian diadopsi pemerintah sebagai Tabu. Nama ini lalu tercatat di Ethnologue (sebuah katalog bahasa dari berbagai penjuru dunia)," kata Willem.

Dalam risetnya, Willem menyebut istilah Tabu sebagai sebutan yang tidak pantas. Sebaliknya, menurut Willem, Elseng merupakan sebutan yang lebih pantas.

Kembali ke Nelson Teet. Pola hidup berpindah, kata Nelson, merupakan siasat menjaga tanah atau ruang hidup. Nelson berkata, setiap keluarga di komunitas adat Elseng menempatkan anggota mereka berbagai penjuru hutan.

Sejak dahulu kala, kata Nelson, siasat ini memiliki tujuan yang sama: mengadang orang luar yang berniat mencuri cenderawasih, ikan, atau sumber daya mereka yang lain.

Nelson berkata, hutan adalah "sarang" yang tidak bisa orang-orang Elseng tinggalkan.

Pola hidup berpindah juga diterapkan komunitas Elseng untuk mengikuti sumber pangan utama mereka, yaitu pohon sagu. Pohon-pohon ini tersebar di hutan dan lembah.

Selain di Omon, komunitas adat Elseng hidup tersebar dalam sejumlah kawasan yang kini terpecah dalam wilayah administratif berbeda.

Orang Elseng di luar Omon pada umumnya telah hidup menetap, seperti di Distrik Kemtuk dan Yapsi maupun yang hidup di Kabupaten Keerom.

Pada riset lapangannya awal dekade 2000-an, Willem Burung fokus meneliti komunitas Elseng di Kampung Omon. Dia berkata, akses menuju Omon dari pusat Jayapura hanya bisa ditempuh dengan menumpang bus yang berhenti di Taja—kini disebut sebagai Distrik Yapsi.

Di Yapsi, kata Willem, terdapat perusahaan kayu bernama PT. Hanurata, hasil patungan Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Trikora yang didirikan eks Presiden Soeharto sebagai mesin bisnisnya.

Walau perusahaan kayu itu telah mengeksploitasi hutan di selatan Jayapura, tak ada pembangunan fasilitas dasar seperti jalan raya yang menghubungkan antarkampung.

Willem berkata, dari Yapsi satu-satunya cara menuju Omon adalah berjalan kaki. Ini pula yang masih dilakukan warga Omon hingga saat ini.

Kehidupan warga Jayapura, yang disebut banyak orang tak ubahnya kehidupan di kota-kota besar lain di Indonesia, tak dirasakan komunitas adat Elseng di Omon.

Kampung ini hampir selalu sunyi. Warga hanya datang dan tinggal untuk sementara waktu. Sisa waktu lainnya mereka habiskan di hutan, untuk hidup—mencari sagu dan berburu sumber pangan.

"Yang tinggal di Kampung Omon sekitar 25 orang, tapi tidak semuanya berada di kampung. Yang menetap di kampung hanya 10 sampai 15 orang, sisanya mengikuti lokasi sagu," kata Nelson Teet.

"Kalau sagu habis, kami pindah lagi. Ini sudah menjadi kebiasaan kami," ujarnya.

Eksistensi orang-orang Elseng, termasuk di Kampung Omon, membantah riset Mansoben yang menyebut kelompok suku ini telah punah. Pada 2014, Pemerintah Kabupaten Jayapura secara legal mengakui keberadaan Dewan Adat Suku Elseng.

Namun wujud pengakuan itu belum dirasakan secara langsung oleh komunitas Elseng di Kampung Omon.

Saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan enam hutan adat di Jayapura pada 2022, hutan orang-orang Elseng di Kampung Omon tidak masuk di dalamnya.

Surat ketetapan hutan adat saat itu, salah satunya, diterbitkan untuk komunitas Syuglue Woi Yansu, yang berada persis di utara Kampung Omon.

Orang-orang Elseng di Omon hingga kini masih menanti perhatian pemerintah.

'Putus asa dengan pemerintah'

Pimpinan komunitas Elseng di Kampung Omon telah meminta pemerintah kabupaten untuk memberi layanan dasar kepada warga.

Kepala Kampung Omon, Frans Tabisu, menyebut permintaan itu berulang kali mereka sampikan dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik.

Pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, dan jaringan listrik, kata Frans, telah mereka usulkan dari tahun ke tahun.

Namun forum resmi itu tak kunjung menghadirkan hak-hak dasar warga itu. Kekecewaan yang menumpuk, kata Frans, akhirnya berubah menjadi keputusasaan.

Pada satu titik, warga Kampung Omon memilih tidak lagi menghadiri Musrenbang. Alasannya, kata Frans, suara mereka tak pernah didengar.

"Mungkin minggu ini ada Musrembang di distrik. Saya tidak akan hadir karena tiap hari kami bicara di Musrenbang, tidak pernah jadi-jadi. Tidak pernah jadi," keluh Frans.

"Kami bicara juga sama saja. Mau bawa ke distrik, bawa ke kabupaten, sama saja. Tidak pernah jadi. Sampai yang ada hanya ini," ujarnya merujuk situasi Kampung Omon.

Sebagian warga Kampung Omon memang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, tapi status kependudukan itu urung memberi mereka hak yang setara dengan masyarakat di wilayah lainnya.

Jelang akhir 2025, Wakil Bupati Jayapura Haris Yocku menuturkan hal yang dikatakan Willem Burung. Lokasi Kampung Omon, kata Haris, "jauh sekali" dari permukiman lain di kawasan Lembah Grime Nawa.

Seperti situasi beberapa dekade lalu, akses dari pusat Jayapura menuju Omon harus melalui Distrik Yapsi.

Haris mengklaim pemerintahannya akan menyusun anggaran pembangunan jalan baru menuju Omon pada 2026. Jalan ini, klaim Haris, akan memotong jarak Jayapura-Omon.

"Kalau kami persingkat jalan melalui Distrik Gresi Selatan, saya pikir pembangunan di Omon akan maju seperti daerah lain," kata Haris kepada media massa Parapara TV.

'Tidak ada tenaga kesehatan, ibu-ibu melahirkan sendiri di rumah'

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan kesehatan diterima warga Elseng di Omon dari Komunitas Medis Papua Tanpa Batas. Namun, kedatangan mereka tak tentu waktu karena wilayah yang mereka layani membentang hingga pegunungan tengah Papua.

Untuk mencapai Omon, kelompok pekerja medis ini harus berjalan kaki berjam-jam, sepanjang 18 kilometer. Mereka menyusuri hutan, menyeberangi sungai, dan melintasi jalan setapak berlumpur sebelum tiba di Omon.

Namun bagi Ester Ruth Fransina Yoteni, ketua komunitas itu, perjalanan panjang yang terjal tersebut bukan tentang rasa lelah.

"Mau bilang capai sebenarnya tidak juga. Bagi saya ini pelayanan yang penuh tantangan tapi juga suka cita juga," ujarnya.

"Saya jalan untuk melihat masyarakat saya sendiri: orang-orang asli Papua. Jadi saya sangat menikmati sebenarnya pelayanan ini," kata Ruth.

Pelayanan kesehatan di Kampung Omon, Desember lalu, adalah yang pertama sejak Mei 2025. Ruth dan rekan-rekannya sudah lima tahun melayani warga Elseng di Omon.

Ruth pertama kali mendengar kondisi Kampung Omon pada 2021. Kala itu Ruth dan komunitasnya telah memberi layanan kesehatan gratis di Kampung Bangai, bersama gereja dan puskesmas setempat.

Cerita tentang warga Omon yang sakit dan harus dipikul turun dari gunung membekas kuat dalam ingatan Ruth.

"Mereka (warga Kampung Bangai) bercerita tentang masyarakat di atas gunung. Mereka jemput warga Omon turun untuk mendapat layanan kesehatan, tapi cuma satu-dua orang yang berhasil turun ke Bangai," kata Ruth.

"Waktu itu mereka pikul satu orang dengan tandu untuk turun ke Bangai agar bisa dapat pelayanan dari kami," ujarnya.

Bagi Ruth, peristiwa itu menjadi penanda bahwa Omon benar-benar terputus dari layanan kesehatan.

"Itu sangat miris," ujarnya. "Saya sebagai anak Papua, ketika melihat orang Papua tidak dapat layanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan itu sangat menyayat hati," tuturnya.

Lewat profesinya, Ruth melihat bagaimana akses kesehatan merupakan kemewahan bagi banyak orang asli Papua. Ironi itu, kata dia, tampak pada nasib komunitas Elseng di Kampung Omon, yang merupakan bagian dari provinsi dan kabupaten paling tua di Tanah Papua.

Situasi di Kampung Omon, menurut Ruth, seharusnya membuka mata semua orang, terutama para pejabat negara.

"Orang sakit, pikul turun ke bawah, ke puskesmas, mati di tengah jalan. Mau bawa pulang, bagaimana? Kubur di tengah hutan," ujarnya.

"Ibu-ibu hamil melahirkan, tidak ada tenaga kesehatan. Melahirkan sendiri di rumah."

Sebagai dokter, pengalaman itu meninggalkan luka batin yang dalam. "Saya terpukul sekali," kata Ruth.

Merujuk data medis timnya, Ruth menyebut malaria dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan penyakit yang paling banyak ditemukan di Kampung Omon.

Di sisi lain, hampir semua rumah di kampung itu tak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Warga harus berjalan sekitar 100 meter menuju sungai untuk buang air besar maupun untuk kebutuhan sanitasi lainnya. Sungai yang sama juga digunakan untuk mandi dan mencuci.

Pada kunjungan mereka ke Omon pada Juni 2024, 29 warga Omon mengidap malaria. Ada pula 20 orang yang terkena ISPA dan 10 orang mengalami diare.

Tren penyakit pernapasan kembali muncul pada September 2024, ketika ISPA menjadi kasus terbanyak dengan 15 pasien, sementara gastritis tercatat 10 kasus dan malaria 5 kasus.

Memasuki tahun 2025, variasi penyakit yang ditemukan di kampung ini semakin beragam. Pada Mei 2025, ISPA kembali menempati posisi teratas dengan 15 kasus, disusul asam urat sebanyak dan gastritis, masing-masing 8 kasus.

Namun kunjungan medis Desember lalu, 21 warga Omon tercatat mengalami malaria. Ruth dan rekan-rekannya menemukan 14 kasus ISPA, 8 kasus infeksi kulit, 5 kasus gangguan pencernaan, 3 kasus hipertensi, dan 2 kasus anemia.

Ruth dan komunitasnya saat itu memeriksa 75 orang, jumlah terbanyak sejak pelayanan kesehatan dilakukan di Kampung Omon.

"Kami jalan supaya tidak mati"

Yuliana Teet adalah perempuan berumur 28 tahun. Dia berkata, kampung Omon bukan sekadar menghadapi persoalan kesehatan, tapi juga masalah tentang bertahan hidup.

Tanpa puskesmas dan tenaga medis tetap, Yuliana menyebut dia dan warga Omon harus berjalan berjam-jam menembus hutan untuk berobat. "Kami harus jalan ke Kampung Bangai," ujarnya.

Namun perjalanan menuju Bangai tidak mudah, termasuk untuk warga Omon yang telah hidup turun-temurun di kawasan hutan.

Jalur berlumpur, sungai yang meluap, hujan deras, hingga duri dan lintah di merupakan risiko yang harus mereka hadapi, termasuk saat membawa anak-anak yang sakit.

"Biar hujan, biar air banjir, kali besar banjir, kami harus jalan," ujarnya.

Menurut Yuliana, malaria adalah penyakit yang paling banyak diderita warga Kampung Omon, terutama anak-anak.

"Yang terkena malaria, kalau terlambat berobat, mereka langsung seperti kerasukan," kata Yuliana.

Merujuk pengamatannya, kondisi anak-anak yang mengidap malaria bisa memburuk dengan cepat. Dalam situasi itu, kata Yuliana, berjalan melewati hutan menuju Bangai bukan lagi pilihan, tapi keharusan.

"Kami harus jalan. Jalan ke sana hanya untuk pergi berobat saja supaya kami tidak mati," tutur Yuliana.

Yuliana berkata, risiko besar juga dihadapi para perempuan Kampung Omon yang mengandung. Tanpa layanan kesehatan, persalinan mereka lakukan sendiri di rumah.

"Di sini banyak ibu hamil yang meninggal. Meninggal saat melahirkan banyak terjadi di sini," ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, Yuliana marah, tapi juga sedih. "Dari zaman nenek moyang sampai sekarang, tidak pernah ada perubahan," katanya.

"Dari dulu sampai sekarang kami harus pikul. Kami ini sudah capek, sudah bosan yang kayak begini," ujarnya.

Yuliana menyampaikan harapan sederhana kepada pemerintah yakni akses jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

"Kami sangat membutuhkan sekali dengan jalan. Kami sangat membutuhkan sekali pendidikan dan kesehatan," katanya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya, Yafet Teet. Dia menuturkan, kehidupan yang berpindah-pindah mengikuti sagu sebagai sumber pangan utama, ketiadaan jalan, rumah layak, sekolah, dan layanan kesehatan masalah yang mereka sebut telah berlangsung turun-temurun tanpa perubahan berarti.

Saking kesalnya, Yafet menuliskan keluhannya di selembar karton. Pesan itu dia pajang di sepanjang jalur setapak menuju kampung, jalur yang sama dilalui warga saat memikul orang sakit atau membawa hasil buruan.

"Kami baru bisa tinggal di Kampung Omon karena kepala kampung mulai bangun kampung ini. Tapi sampai sekarang kami tidak punya sekolah dan tidak punya pelayanan kesehatan.

"Orang tua kami banyak yang meninggal di jalan saat dipikul untuk berobat, lalu dikubur di tengah jalan," katanya.

Menurut Yafet Teet, kondisi ini ironis karena Kampung Omon berada di wilayah Kabupaten Jayapura. Ketika banyak kampung lain telah menikmati fasilitas jalan, rumah permanen, dan kendaraan, warga Omon masih bertahan dengan berbagai keterbatasan.

"Kami hanya makan sagu. Makanan dari kota kami belum pernah merasakan. Beras, minyak, semua kami hanya dengar namanya saja," ucapnya.

Yafet juga mempertanyakan keterlambatan dan ketidakjelasan bantuan pemerintah. Ia mengaku hanya mendengar adanya program dan anggaran, tetapi belum merasakan dampaknya secara langsung.

"Bantuan pemerintah kami tidak pernah merasakan. Kami hanya dengar nama saja. Dana kampung katanya ada, tapi sampai sekarang masyarakat masih menderita," ujarnya.

"Cari uang susah. Mau beli garam, beras, tidak ada uang. Terpaksa masak sayur dengan air saja," katanya.

"Pemerintah harus perhatikan kami. Kampung ini harus jadi seperti kampung lain. Harus ada jalan, puskesmas, sekolah, air bersih," ujar Yafet.

Liputan ini disusun oleh Ikbal Asra, wartawan di Jayapura. Riset arsip oleh Abraham Utama.