Mengungkap jejak digital tiga cagub Jakarta – Dari candaan seksis hingga teori konspirasi

Menjelang pemilihan gubernur Jakarta, warganet menyoroti rekam jejak digital tiga calon gubernur Jakarta, yang antara lain berisi objektifikasi perempuan dan teori konspirasi. Apabila para kandidat tak bisa menjelaskan hal ini dengan baik, pakar menilai elektabilitas mereka bisa terdampak signifikan.

Warganet menyelisik cuitan-cuitan lama Ridwan Kamil dan Pramono Anung, dua calon gubernur Jakarta pada pilkada mendatang. Banyak di antara unggahan tersebut yang dianggap “seksis” dan bahkan “misoginis”.

Adapun calon gubernur melalui jalur independen, Dharma Pongrekun, dalam beberapa tahun terakhir berulang kali menyebarkan teori konspirasi tak berdasar serta narasi-narasi di media sosial yang menyudutkan kelompok minoritas.

Ridwan sudah meminta maaf. Pramono bilang itu semua adalah gurauan masa lalu. Sementara kubu Dharma mengatakan sedang menyiapkan penjelasan agar tidak timbul salah paham.

Silvanus Alvin, pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, menilai "rekam jejak digital negatif bisa cukup signifikan memengaruhi elektabilitas."

Kuskridho Ambardi, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, khawatir publik jengah dengan segala kekisruhan yang ada sehingga partisipasi warga dalam pilkada pun melorot.

Apalagi, menurutnya, ada persepsi bahwa ini semua terjadi karena permainan para elite partai politik Indonesia.

Rekam jejak digital tiga cagub Jakarta

Ketiga calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 27 November mendatang terbilang punya rekam jejak digital yang bermasalah.

Pada 16 Agustus, sehari setelah KPU DKI Jakarta mengumumkan Dharma Pongrekun lolos sebagai bakal calon gubernur dari jalur independen, warganet segera menemukan berbagai konten digital berisi teori-teori konspirasi yang pernah disampaikan Dharma di berbagai media sosial.

Akun @_teluuur_ di Instagram, misalnya, berulang kali mengunggah potongan video Dharma ketika sedang hadir di berbagai siniar.

Dalam video-video itu, Dharma sempat membahas bahwa vaksin Covid-19 adalah “berhala“ dan tujuan tes PCR adalah untuk “kloning DNA”.

Ia juga bilang “pandemic treaty” oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah bagian dari agenda asing untuk “memasang chip di tubuh kita” dan “mengambil alih kedaulatan negara”.

Layanan internet Starlink yang dipasang di sejumlah puskesmas di daerah terpencil di Indonesia pun disebutnya sebagai bagian dari agenda “great reset” para elite global untuk mengendalikan kehidupan umat manusia.

Tak hanya itu, Dharma mengatakan guru-guru perempuan sengaja ditempatkan di TK untuk menyiapkan anak-anak menjadi bagian dari komunitas LGBT sejak dini.

Lembaga analisis media sosial Drone Emprit mencatat 71% percakapan warganet di X tentang Dharma bernada negatif, paling tinggi dibandingkan sentimen negatif terhadap dua calon gubernur lainnya.

“Mayoritas menilai Dharma adalah karakter yang ‘lucu’ namun berbahaya,” kata Rizal Nova Mujahid, kepala analis Drone Emprit, pada BBC News Indonesia, Senin (2/9).

Dari percakapan warganet, menurut Drone Emprit ada dua emosi yang tampak menonjol, yaitu terkait trust atau keyakinan dan anticipation atau antisipasi.

Emosi soal keyakinan dipicu dugaan bahwa Dharma bersama pasangannya, Kun Wardana, hanyalah “calon boneka”, apalagi mempertimbangkan profilnya yang tidak meyakinkan, kata Rizal.

Sebelumnya muncul isu bahwa pasangan Dharma-Kun telah disiapkan sebagai lawan Ridwan Kamil di pemilihan gubernur Jakarta agar nama terakhir tidak bertarung melawan “kotak kosong”.

Baca juga:

Rizal juga mencatat adanya emosi bersifat antisipatif di media sosial yang didorong kekhawatiran warganet bila Dharma menang dalam pilkada dan memimpin Jakarta.

“Karena [Dharma] terindikasi tidak mengedepankan kaidah-kaidah sains dalam mengambil keputusan dan pandangan,“ ujar Rizal.

Warganet mulai menggali cuitan-cuitan lama Ridwan di X sejak aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di berbagai kota pada 22 Agustus silam.

Saat aksi di depan gedung DPR, Jakarta, seorang pengunjuk rasa tampak membawa hasil cetakan dari tangkapan layar dua cuitan lama Ridwan.

Cuitan pertama dari 9 Juni 2010 bertuliskan: “Dewan Penipu Rakyat #DPR“.

Cuitan kedua dari 12 Mei 2011 bertuliskan: “Wahai gerombolan DPR matre yang kualitasnya terendah sepanjang sejarah, apakah mau di-1998-kan?“

Foto pengunjuk rasa mengangkat cuitan Ridwan lantas ramai diperbincangkan.

Beberapa hari kemudian, warganet menemukan dan mengangkat kembali cuitan lain mantan gubernur Jawa Barat itu, utamanya dari periode 2010-2012.

Pada cuitan-cuitan lawas tersebut, Ridwan berulang kali menyentil Jakarta dan warganya.

Ia pun tampak gemar melempar candaan yang menempatkan perempuan sebagai objek dan bahkan komentar bernada misoginis.

Baca juga:

Menurut Drone Emprit, 37% dari percakapan warganet soal Ridwan bernada negatif. Meski begitu, porsi percakapan dengan sentimen positif tetap tercatat lebih besar: 53%.

“Cuitan lama Ridwan Kamil terus digali dan dikontraskan dengan sikap dan kebijakannya saat ini,” kata Rizal.

“Namun, dukungan pada Ridwan Kamil agar terus maju di pilkada Jakarta serta mengunggah berbagai prestasinya juga tidak kalah tinggi.”

Pada 25 Agustus, Ridwan meminta maaf lewat akun X-nya.

Ia bilang cuitan-cuitan lama tersebut adalah bentuk ekspresinya saat belum menjadi pejabat publik. Menurutnya, saat itu ia adalah “netizen yang marah—bahkan julid”, yang kadang “penuh kritik pedas” dan sering “nyinyir”.

“Bagaimanapun, untuk twit-twit saya yang lama, saya akui dulu saya kurang bijak dan mungkin kurang literasi—bahkan kurang sopan,” kata Ridwan, yang didukung belasan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Saya mohon maaf jika ada pihak-pihak yang tersakiti, terkritik, tersindir, atau terhina dengan cara saya berekspresi. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depan.”

Hasil analisis Drone Emprit menunjukkan banyak orang menilai klarifikasi Ridwan tersebut muncul semata karena ada kepentingan: meraih suara di pemilu gubernur Jakarta.

“Meski juga ada yang percaya jika hal tersebut wajar, dan manusia semakin bijak seiring bertambah usia,” kata Rizal dari Drone Emprit.

Di sisi lain, batalnya revisi UU Pilkada yang bermaksud mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah membuka jalan bagi PDI-P untuk mengusung sendiri calon gubernur Jakarta.

Meski awalnya publik menduga PDI-P akan memajukan Anies Baswedan, di saat-saat akhir partai justru mendukung kadernya sendiri: Pramono Anung.

Pada 27 Agustus, tak lama setelah nama Pramono mendadak beredar jadi calon gubernur Jakarta dari PDI-P, warganet telah menemukan cuitan-cuitan lamanya dari 2010-2011 yang juga cenderung merendahkan perempuan.

Baca juga:

Emosi yang dominan dalam percakapan warganet di X soal Pramono adalah rasa sedih dan terkejut, menurut Drone Emprit.

“Emosi sedih kuat didorong kekhawatiran atas masa depan Jakarta dan perempuan di Jakarta jika dipimpin gubernur seksis,” kata Rizal.

“Emosi surprise didorong terkuaknya informasi bahwa Pram cukup seksis dan itu ditunjukkan dengan penuh kesadaran di media sosialnya.”

Meski begitu, Rizal mengatakan perbincangan tentang masa lalu Pramono bisa relatif “teredam” oleh diskusi yang didorong pendukung Rano Karno, pasangannya dalam pemilu gubernur Jakarta.

“Pram menuai 56% percakapan positif dan 31% percakapan negatif. Percakapan negatif didorong kekhawatiran publik atas majunya Pram karena selain dinilai seksis juga [diduga] tersandera oleh Jokowi dan keluarga,” ujar Rizal.

Pramono memang diduga memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, apalagi mengingat ia awet mengemban jabatan Sekretaris Kabinet sejak 2015.

Bagaimana para cagub menanggapi hujatan warganet?

Hingga kini, Dharma Pongrekun tidak merilis pernyataan apa pun terkait rekam jejak digitalnya yang penuh teori konspirasi.

BBC News Indonesia berupaya meminta tanggapannya melalui pesan singkat pada Senin (2/9), tapi hingga tulisan ini diterbitkan, Dharma tidak juga merespons.

Sementara itu, Kun Wardana yang mendampingi Dharma di pemilu gubernur Jakarta mengatakan ia berterima kasih atas segala saran dan masukan yang ada.

Mengenai unggahan-unggahan Dharma di media sosial, Kun bilang, “Nanti kita akan jelaskan lebih rinci berbasis fakta yang ada, agar tidak menimbulkan salah paham.”

Di sisi lain, Ridwan Kamil telah meminta maaf lewat cuitan di akun X-nya pada 25 Agustus.

Ia bilang cuitan-cuitan lamanya yang viral adalah bentuk ekspresi saat ia belum menjadi pejabat publik. Menurutnya, saat itu ia adalah “netizen yang marah—bahkan julid”, yang kadang “penuh kritik pedas” dan sering “nyinyir”.

Ridwan mengaku dirinya yang dulu “kurang bijak”, dan ia “tidak membela diri atau berusaha membenarkan”.

“Bagaimanapun, untuk twit-twit saya yang lama, saya akui dulu saya kurang bijak dan mungkin kurang literasi—bahkan kurang sopan,” kata Ridwan.

“Saya mohon maaf jika ada pihak-pihak yang tersakiti, terkritik, tersindir, atau terhina dengan cara saya berekspresi. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depan.”

Kamhar Lakumani, deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung Ridwan, mengatakan wajar saja bila Ridwan yang dulu dan sekarang memiliki perspektif berbeda.

Apalagi, kata Kamhar, saat mengunggah cuitan itu di masa lalu, Ridwan bukanlah pejabat publik.

Kini, menurutnya Ridwan telah mengambil “langkah kesatria” dengan “masuk ke sistem” dan berusaha membenahi dari dalam dibanding “sekadar omon-omon”.

Kamhar merasa reaksi negatif atas cuitan lama Ridwan “wajar dan biasa saja” karena publik saat ini makin cerdas.

“Tapi saya yakin juga publik tidak akan tinggal di tempat hanya untuk mempersoalkan apa yang menjadi twit di masa lalu,” kata Kamhar.

“Justru ini kesempatan Kang Emil untuk memberikan penjelasan sekaligus menegaskan posisi beliau saat ini, dan yang paling utama adalah mempresentasikan apa yang akan dilakukan di Jakarta kalau dapat amanah atau mandat rakyat [sebagai gubernur].”

Berbeda dengan Ridwan, Pramono Anung tidak menyesali cuitan-cuitan lawasnya.

Menurutnya, apa yang ia sampaikan di 2010 adalah candaan di era saat itu, dan banyak orang lain juga melontarkan gurauan serupa.

“Apakah saya menyesal melakukan itu? Enggak. Karena saya tidak sama sekali pernah [bermaksud] untuk menghujat seseorang, merendahkan orang, kemudian juga pornografi ndak ada,” kata Pramono, seperti dilaporkan Detik.

“[Yang saya sampaikan] itu semuanya tentang bercandaan yang ramai dan saya yakin juga semua pada generasi itu melakukan hal yang sama.”

Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara pemenangan pilkada PDI-P, mengatakan siapa pun yang berniat maju dalam pemilu gubernur Jakarta memang harus siap menghadapi “iklim politik yang sangat kritis” dan situasi saat rekam jejaknya “dibaca, dikuliti sampai habis hingga ke akar”.

Seno bilang apa yang terjadi hari ini justru menunjukkan kedewasaan masyarakat Indonesia.

Dulu, katanya, apa yang disampaikan Pramono dan bahkan pesaingnya Ridwan di media sosial mungkin dianggap sebagai kewajaran. Namun, kini publik disebut telah memiliki kesadaran gender yang “lebih matang”.

“Saya bukan mau menjustifikasi substansi dari komentarnya, tetapi kalau bicara tentang kesadaran atau kultur kesadaran gender secara umum dan kolektif di Indonesia pada waktu itu memang belum sampai pada tahapan sematang hari ini,” kata Seno pada BBC News Indonesia, Senin (2/9).

“Jadi, kita akan buktikan bahwa dari waktu ke waktu kita mengikuti kesadaran demokrasi yang lebih baik, dan Mas Pram serta Pak Rano Karno akan membuat Jakarta sebagai kota yang inklusif bagi semuanya.”

Seberapa besar dampak hujatan warganet terhadap elektabilitas para cagub?

Riza Primadi, konsultan PR dan CEO PT Content Creative Indonesia, mengatakan apa yang terjadi pada tiga calon gubernur Jakarta adalah kenyataan di era media sosial.

Karena itu, ia heran melihat Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun yang tidak “bersih-bersih” akun media sosialnya meski telah jauh hari menunjukkan gelagat bakal maju di pilkada. Lain halnya dengan Pramono Anung yang diusung PDI-P di saat-saat akhir.

Kini, setelah warganet menggali jejak digital dan mengangkat kembali unggahan-unggahan lama para calon gubernur, menurut Riza cara terbaik untuk memitigasi krisis adalah mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mencoba menunjukkan bahwa mereka telah berubah lebih baik.

“Kalau diam saja dan seolah-olah membiarkan atau menganggap itu biasa saja, saya menduga ini akan menjadi besar. Sesuatu yang tidak perlu dibesarkan jadi besar dengan sendirinya karena mengundang kemarahan orang banyak,” kata Riza, yang sempat menjadi konsultan komunikasi Joko Widodo saat masa pemilu presiden 2014.

“Intinya jangan membuat orang marah kan sekarang ini.”

Silvanus Alvin, pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, sepakat dengan Riza.

Alvin bilang emosi adalah hal esensial dalam komunikasi politik. Unggahan lama para calon gubernur disebut menimbulkan persepsi negatif dari publik sehingga kini tiap kandidat menghadapi “erosi kepercayaan”.

“Erosi kepercayaan ini nanti bisa berdampak pada narasi yang berusaha dibangun. Kalau bertolak belakang, maka orang akan cenderung menilai suatu aktivitas atau pesan kampanye sebagai pencitraan semata,” kata Alvin.

“Efek lanjutannya adalah kandidat akan lebih menghabiskan waktu merespons kampanye negatif ini. Fokus kampanye dapat bergeser dari isu-isu penting yang ingin diangkat oleh kandidat ke kontroversi pribadi mereka, mengganggu narasi kampanye yang telah direncanakan.”

Baca juga:

Selain meminta maaf secara langsung, Alvin bilang penting bagi para calon gubernur untuk mendapat dukungan dari tokoh publik yang dihormati dan memiliki rekam jejak yang baik.

Selain itu, mereka disebut mesti aktif mengalihkan perhatian publik kembali ke isu-isu utama kampanye masing-masing.

“Rekam jejak digital negatif bisa cukup signifikan memengaruhi elektabilitas. Tapi kembali lagi, persepsi publik bisa saja berubah di masa kampanye, tergantung banyak hal seperti kinerja kandidat dalam pemberitaan dan di media sosial, intensitas iklan, atau kebijakan yang diusulkan,” ujar Alvin.

Kuskridho Ambardi, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, juga mengatakan para calon gubernur sebaiknya meminta maaf dan fokus menawarkan rancangan kebijakan yang tepat.

Ridwan dan Pramono, yang cuitan lamanya terkesan menempatkan perempuan sebagai objek dan bahkan ada yang cenderung misoginis, contohnya bisa mengusulkan kebijakan yang pro-perempuan, kata Kuskridho yang akrab disapa Dodi.

“Isu misoginis itu kan memiliki implikasi kebijakan. Orang berpikir, jangan-jangan nanti isu-isu gender tenggelam oleh dua kandidat yang komentarnya misoginis itu,” kata Dodi.

“Apa yang disebut gurauan itu harusnya ditebus dengan kebijakan.”

Di luar itu semua, Dodi khawatir publik jengah dengan segala kekisruhan yang ada sehingga partisipasi warga dalam pilkada pun melorot.

Apalagi, menurutnya ada persepsi bahwa ini semua terjadi karena permainan para elite partai politik Indonesia, entah yang terkait pembentukan koalisi gemuk KIM Plus, pencatutan KTP untuk dukungan Dharma yang disebut-sebut sebagai calon boneka, atau pemilihan Pramono yang dianggap dekat dengan Jokowi.

“Akhirnya kalau kemudian ketiga pasangan itu saling serang dan publik kemudian juga memiliki sentimen yang kurang bagus terhadap ketiga pasangan itu, efeknya mungkin tidak semata-mata pada naik turunnya dukungan politik pada masing-masing pasangan,” kata Dodi.

“Efeknya jangan-jangan nanti partisipasinya jadi menurun, karena orang menganggap, ‘Ah, semua kandidat ini sama saja.’”