Vanuatu alami serangan siber, server pemerintah diretas, layanan publik hingga darurat telah offline selama 11 hari

Sistem pemerintahan Vanuatu telah berjalan offline selama lebih dari 11 hari setelah server di negara ini diduga mengalami serangan siber.

Peretasan itu telah menonaktifkan situs parlemen, kepolisian, hingga kantor perdana menteri.

Sistem email, intranet, basis data sekolah, rumah sakit, serta layanan darurat, serta semua layanan dan departemen pemerintah juga tidak berjalan.

Hal ini menyebabkan 315.000 penduduk Vanuatu kesulitan membayar pajak, membayar tagihan, hingga mengurus visa perjalanan.

Penduduk setempat mengatakan kepada BBC bahwa siapa pun yang memiliki email atau domain gov.vu terdampak oleh peretasan ini.

“Siapa pun yang punya urusan dengan pemerintah tahu bahwa sistemnya gangguan,” kata Ginny Stein, jurnalis dan konsultan komunikasi Australia yang tinggal bertahun-tahun di Port Villa dan meninggalkan kota itu pada Senin.

“Pengalaman saya ketika akan pergi ke luar negeri, sistem-sistem mereka tidak bisa beroperasi. Mereka benar-benar kesulitan menyelesaikan urusan-urusan mendasar,” lanjut dia.

Stein mengatakan terjadi banyak penundaan dalam pengajuan banyak hal kepada pemerintah karena petugas harus menggunakan sistem manual. Bahkan banyak pula yang menutup layanan.

“Ketika Anda datang ke kantor mereka ternyata kantornya tutup, atau mereka menolak Anda dengan mengatakan ‘coba kembali minggu depan, tapi kami tidak tahu persisnya’,” kata Stein.

Para staf pemerintah pun telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga semuanya tetap berjalan. Beberapa menggunakan email pribadi atau internet pribadi mereka untuk melakukan pekerjaan penting.

Alih-alih menggunakan sistem transfer elektronik, orang-orang pun dibayar menggunakan cek.

Seorang pegawai negeri mengatakan dia harus pergi dari satu departemen ke departemen lainnya untuk memverifikasi dan mendapat persetujuan soal aplikasinya. Yang lainnya mencatatnya secara manual.

Baca juga:

Apa yang terjadi?

Menurut pegawai negeri yang berbicara kepada BBC secara anonim, server pemerintah Vanuatu tampaknya mulai mati pada Jumat, 4 November.

Sejumlah warga mengatakan email yang mereka kirimkan ke alamat email pemerintah memantul kembali, dan itu adalah tanda-tanda awal bahwa ada gangguan.

“Ketika Anda mengganggu sistem internet pemerintah, itu memengaruhi segalanya. Anda ingin mengirim barang? Anda harus mendapat persetujuan dari bea cukai. Ini memengaruhi maskapai penerbangan, memengaruhi sistem kesehatan, dan tidak ada yang tidak terdampak,” kata Stein.

Belum ada satu pun pihak dari pemerintah maupun kantor Perdana Menteri yang menjawab telepon BBC.

Namun, kantor berita AFP dan Vanuatu Daily Post memuat pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa sistem daring mereka telah “disusupi” selama dua hari.

Tampaknya ada motif ekonomi di balik ini. Surat kabar Australia, Sydney Morning Herald melaporkan bahwa para penyerang menuntut uang tebusan yang ditolak oleh pemerintah Vanuatu.

Belum ada rincian yang mengungkap soal berapa nilai tebusan itu maupun siapa peretasnya.

Juga belum jelas bagaimana serangan itu bisa terjadi dan seperti apa sistem perlindungan yang dimiliki Vanuatu.

Para ahli mencatat bahwa keseluruhan sistem kemungkinan besar terpusat di server pemerintah sendiri, yang menjadi kelemahan keamanan mendasar.

Negara kepulauan itu pun telah berjanji meningkatkan sistem keamanan sibernya.

Sementara itu, Australia telah menawarkan negara tetangganya itu untuk membangun kembali jaringannya.

Hingga Rabu, sistem pada domain pemerintah masih mengalami gangguan.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan kepada Herald bahwa situs pemerintah “semestinya kembali normal pekan depan”.

Mengapa Vanuatu menjadi sasaran?

Serangan siber itu terjadi kurang dari satu bulan setelah pemerintahan baru Vanuatu terpilih, momentum yang juga rentan.

“Tetapi pemerintahan baru telah menanggapinya dengan cepat dan menolak permintaan uang tebusan,” kata Direktur Program Kepulauan Pasifik Lowy Institute, Dr Meg Keen, yang berbasis di Sydney.

“Kami belum mengetahui siapa yang berada di balik serangan ini, tapi seorang juru bicara pemerintah mengatakan serangan itu berasal dari luar, kemungkinan besar dari wilayah Asia.”

Beberapa pihak berspekulasi bahwa peretasan tersebut berasal dari Indonesia.

Vanuatu telah lama mendukung gerakan kemerdekaan Papua Barat, Indonesia, yang sebagian besar penduduknya adalah orang Melanesia.

Militer Indonesia telah lama dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di provinsi tersebut.

Yang lainnya mempertimbangkan posisi Vanuatu di kawasan Pasifik, sebagai negara kunci yang berhubungan dengan AS, China, Australia, dan Selandia Baru.

Tahun ini, negara-negara Kepulauan Pasifik dirayu oleh Washington dan Beijing.

Para pemimpin negara-negara kepulauan itu diundang ke Gedung Putih pada September lalu. Sementara itu, menteri luar negeri China pun melakukan tur keliling Pasifik pada Juni untuk mencari kesepakatan regional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Vanuatu telah menjadi salah satu negara Kepulauan Pasifik yang paling dekat dengan Beijing.

Melalui investasi China, negara itu telah membangun gedung parlemen, stadion olahraga, dan pusat konvensi.

Beijing memiliki kedutaan besar di Port Vila, sementara perwakilan Washington berjarak tiga jam penerbangan di Papua Nugini.

Namun, Australia – yang bersekutu dengan AS - selama lebih dari empat dekade telah menjadi pendonor bantuan terbesar sekaligus mitra keamanan terdekat bagi Vanuatu.

Penyediaan internet sangat lah penting. Tahun lalu, pemerintah Australia mendanai pembelian raksasa telekomunikasi Telstra atas Digicel Pacific, sebuah perusahaan telekomunikasi Pasifik, dalam upaya yang dipandang sebagai blok politik terhadap pengaruh China di wilayah tersebut.

Ada desas-desus bahwa Digicel mungkin akan menjual cabang Pasifiknya ke operator milik China, yakni China Mobile.

Australia juga mengamankan kabel internet untuk Kepulauan Solomon pada 2018.

Dr Keen mengatakan bahwa Vanuatu, seperti negara lainnya, bertujuan mengamankan informasi pemerintahnya dari serangan eksternal.

Dia mencatat bahwa “kerentanan global” terhadap serangan semacam itu, termasuk di Australia, di mana peretasan pada perusahaan asuransi kesehatan dan telekomunikasi dalam beberapa pekan terakhir telah membocorkan data dari hampir separuh populasi.

Namun Vanuatu memiliki sumber daya yang jauh lebih sedikit. Perekonomiannya bergantung pada pertanian dan pariwisata.

Negara dataran rendah ini juga termasuk yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

“Serangan itu merupakan beban tambahan bagi sistem publik,” kata Dr Keen.

Sedangkan Stein, yang pernah bekerja di departemen pemerintah di Vanuatu, mencatat bahwa sistem internet di negara itu tampak rapuh. Jangkauan internetnya tidak stabil dengan kapasitas server yang terbatas.

"Ini benar-benar hal yang menyedihkan untuk dilakukan terhadap negara pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk menangani ini," kata Stein.