Trump dan Netanyahu menyepakati rencana perdamaian di Gaza – Apa sikap Indonesia?

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan tersebut. Namun, seorang pengamat menilai pemerintah Indonesia sepatutnya mengkaji dulu butir-butir kesepakatan dan "tidak menyerahkan cek kosong" begitu saja pada Trump.

Rencana perdamaian yang digulirkan Trump itu mengusulkan agar operasi militer Israel di Gaza harus dihentikan segera.

Di sisi lain Hamas diharuskan membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam, untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan.

Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih.

Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza.

Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai "hari bersejarah bagi perdamaian".

Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk "menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas" jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.

Netanyahu kemudian mengatakan Israel "akan menyelesaikan tugasnya" jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.

Otoritas Palestina, yang memerintah Tepi Barat yang diduduki Israel, menyebut upaya presiden AS tersebut "tulus dan penuh tekad".

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka "memperbarui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan, dan mitra" guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.

Proposal tersebut, jika diwujudkan, akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa "garis pertempuran" yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.

Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.

Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, "bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza".

AS juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan.

Disebutkan bahwa sebuah "komite Palestina yang teknokratis dan apolitis" akan memerintah "dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin" oleh Trump.

Baca juga:

Mantan Perdana Menteri UK, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang "akan diumumkan".

Sir Tony menyebut rencana tersebut "berani dan cerdas".

Mengapa Indonesia menyambut baik rencana ini?

Sikap Indonesia terhadap kesepakatan rencana perdamaian ini termaktub dalam deklarasi bersama yang diunggah pada situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Selain Indonesia, deklarasi ini dilakukan bersama Menteri Luar Negeri Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.

Dalam deklarasi tersebut, sejumlah negara termasuk Indonesia menyambut baik rencana Trump dan upaya untuk mengakhiri perang di Gaza.

Para perwakilan negara ini juga percaya pada langkah Trump menuju perdamaian.

Kemitraan dengan AS dalam mengamankan perdamaian di Gaza pun dianggap penting oleh sejumlah negara ini.

Mereka juga memastikan akan terus terlibat agar implementasi dari poin- poin proposal perdamaian itu terlaksana sehingga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah tersebut terjamin.

Adapun sejumlah poin yang disetujui para perwakilan ini adalah sebagai berikut:

Mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, tidak ada pemindahan rakyat Palestina dan memajukan perdamaian yang komprehensif, tidak akan mengizinkan aneksasi area Tepi Barat; memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup ke Gaza; tidak ada pemindahan warga Palestina; pembebasan sandera; mekanisme keamanan yang menjamin keamanan semua pihak; serta penarikan Israel di sejumlah area.

Mengacu solusi dua negara, Gaza ditujukan sepenuhnya terintegrasi dengan Tepi Barat di negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional.

Sejumlah poin-poin ini yang kemudian melandasi Indonesia mendukung proposal kesepakatan Trump-Netanyahu.

Pada 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan mengenai solusi dua negara ini juga dengan menitikberatkan pengakuan pada Palestina dan jaminan keamanan untuk Israel dalam pidato di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi PBB, New York, AS.

"Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa memiliki perdamaian sejati tanpa kebencian, tanpa kecurigaan," ujarnya.

"Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000, bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau di mana pun perdamaian dibutuhkan," tambahnya.

Di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, 23 September 2025

Dalam pertemuan, menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo "meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina."

Dalam unggahan Instagram milik Prabowo, ia bersalaman dengan Trump.

“Saya sungguh yakin kita sekarang memiliki peluang besar untuk mencapai terobosan besar bagi perdamaian. Mari kita berdoa agar kali ini, upaya bersama kita akan berhasil,” tulis Prabowo pada unggahannya.

Belakangan, ramai foto Prabowo terpampang di billboard bersama Netanyahu, Trump, beberapa petinggi negara lain.

Ada yang menjelaskan keberadaan Prabowo dalam billboard tersebut diduga suntingan AI. Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang menanggapi hal ini secara tertulis.

“Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya. Visi apapun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.”

'Realitas masa kini yang berbeda'

Pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Padjajaran, Dina Sulaeman, berkata realitas politik dan situasi sosial terkini di Palestina sudah jauh berbeda.

Konsensus solusi dua negara yang disepakati di Oslo, Norwegia pada 1993 semestinya perlu disesuaikan.

Kondisi wilayah, kata Dina, juga menunjukkan pendudukan Israel yang masif. Misal di Tepi Barat, 80% wilayah sudah dikuasai Israel.

Kemudian, pembangunan pemukiman khusus Israel juga empat kali lebih banyak dibanding saat munculnya Perjanjian Oslo 1993.

Dina juga menggarisbawahi mengenai pernyataan Netanyahu beberapa waktu lalu yang menegaskan “tidak akan ada negara Palestina”.

“Jadi dengan cara apa negara Palestina bisa berdiri dengan merdeka seperti yang diinginkan oleh semua pihak termasuk oleh Pak Prabowo ketika Israel sendiri sudah terang-terangan menyatakan tidak mau ada negara Palestina,” kata Dina.

“Kedua wilayah yang tadinya dijanjikan untuk Palestina pun seperti Tepi barat itu diduduki oleh Israel dan Gaza dihancurkan Israel. Artinya, ini bukan solusi yang realistis lagi seiring dengan perkembangan waktu.”

Menurut Dina, perlu ada terobosan baru melalui diskusi intensif mengingat ada lebih dari 150 negara yang mengakui Palestina.

“Pengakuan ini kan harus ada implementasinya. Apa implementasi dari pengakuan negara- negara itu terhadap Palestina?”

Persoalannya, sikap banyak negara dan PBB ini mengundang tanya.

Pada akhir 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

Keduanya dianggap bertanggung jawab atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan selama perang Israel dan Hamas.

Namun pada konferensi PBB di New York, AS pekan lalu, Netanyahu tetap bisa memberikan pidatonya meski banyak perwakilan negara memilih keluar dari ruang konferensi saat itu.

“Itu masuk kategori penjahat perang, tapi semuanya kok menganggap biasa-biasa saja. Israel tidak dianggap sebagai pihak yang ada kesalahan,” ujar Dina.

Selain itu, badan pemerintahan sementara yang disebut “Dewan Perdamaian” dan diketuai Trump dengan menggandeng mantan Perdana Menteri UK Tony Blair dinilai problematis.

“Blair dan AS punya sejarah kelam di perang Irak. Bagaimana mungkin yang punya catatan bermasalah dari sisi kemanusiaan diserahi tanggung jawab mengurus Gaza,” kata Dina.

Keberadaan badan pemerintahan sementara ini juga menunjukkan masyarakat Palestina tetap tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Bagi Dina, poin kesepakatan itu seolah mengulangi sejarah kolonialisme yang mengakibatkan okupasi Israel terjadi di wilayah Palestina dan menggusur masyarakat asli.

Hal ini, lanjut Dina, tidak menyelesaikan akar masalahnya. Perdamaian yang dihasilkan juga semu dan diduga berlaku jangka pendek.

“Ini bukan perdamaian yang berkelanjutan dan bukan perdamaian positif. Apalagi Gaza yang sudah hancur oleh bom Israel tidak dibahas juga dalam poin proposal itu,” kata Dina.

“Saya pikir bisa berpotensi memercikkan persoalan baru atau pertempuran baru karena memang banyak hal yang belum diselesaikan disitu. Jadi, harusnya pemerintah Indonesia yang merdeka dan berdaulat ini, jangan buru-buru menyatakan setuju. Harusnya cek dulu isinya.”

Apa tanggapan ormas Muhammadiyah?

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas menyoroti rencana damai ini sebagai manipulasi Trump mengingat Netanyahu menolak ide pembentukan negara Palestina yang juga didukung Trump.

Anwar juga berpandangan “Dewan Perdamaian” yang dipimpin Trump dengan Blair sebagai salah satu anggotanya tidak bisa dipercaya.

“Sikap dan pandangan Trump tentang Israel dan Palestina jelas akan sangat mewarnai sikap dari badan baru tersebut sehingga apapun keputusan dari badan yang ada jelas tidak akan bisa menyelesaikan masalah konflik Israel-Palestina.”

Meski Trump menyatakan bersama dewan yang dipimpinnya akan membangun kembali wilayah gaza dari reruntuhannya. Anwar mempertanyakan jika Gaza sudah aman dan semua infrastruktur yang diperlukan sudah bisa dibangun kembali, apakah AS akan menyerahkan kawasan tersebut kembali kepada negara Palestina?

“Jawabannya, tentu saja tidak. Karena, AS sebagai sekutu utama Israel jelas tidak akan mau menyerahkan wilayah Gaza tersebut kepada Palestina,” ucap Anwar.

Karena itu, Anwar menegaskan Prabowo semestinya menolak karena diduga sarat dengan tipu daya yang dibuat Trump dan Netanyahu beserta kroninya.

“Kita sebagai bangsa yang sudah lama dijajah dan sering ditipu oleh penjajah tentu saja tidak mau Prabowo terperangkap dalam niat jahat mereka.”

Bagaimana reaksi UK dan Prancis yang telah mengakui negara Palestina?

Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut.

"Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya.

"Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan, dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa," ujar Sir Keir.

Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan "semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian".

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan mengatakan: "Prancis siap berkontribusi" dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.

"Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan, berdasarkan solusi dua negara," kata Macron.

Rencana perdamaian di Gaza menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, "baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun".

Pengumuman rencana perdamaian di Gaza mengemuka beberapa hari setelah Netanyahu mengecam beberapa negara Barat yang mengakui negara Palestina, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

Netanyahu menyebut langkah pengakuan tersebut mengirimkan pesan bahwa "membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil".

Puluhan pejabat dan diplomat melakukan aksi walk-out saat ia berpidato di podium PBB, sehingga sebagian besar ruang konferensi kosong.

Bagaimana komentar Hamas?

Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi perdamaian di Gaza mengatakan kepada BBC, "Para pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Gaza kepada para pejabat Hamas di Doha."

Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza.

Namun, pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.

Ditanya tentang persenjataan kelompok tersebut, pejabat tersebut mengatakan: "Senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut."

"Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967."

Sebagian besar rencana perdamaian yang digagas Trump berfokus pada "rencana pembangunan ekonomi" untuk membangun kembali Gaza.

Rencana tersebut menyatakan "Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza" dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.

Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza.

Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: "Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik."

Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan.