Mengapa negara dengan kesetaraan gender terbaik ini disebut bukan 'surga' bagi perempuan?

Islandia secara konsisten menjadi negara yang paling unggul dalam kesetaraan gender di dunia, dengan hampir 90% perempuan usia produktif bekerja dan hampir setengah anggota parlemen adalah perempuan. BBC 100 Women menelusuri kondisi kesetaraan gender di negara itu dan memeriksa apakah kenyataannya benar-benar baik bagi para perempuan.

Pada suatu pagi di musim dingin yang menusuk tulang, puluhan gadis kecil tampak melemparkan balok kayu berat ke tanah sekuat tenaga di Reykjavik, Islandia.

"Saya. Kuat!" mereka berteriak, sekuat tenaga.

Puluhan anak perempuan itu bersekolah di salah satu dari 17 taman kanak-kanak di Islandia yang menerapkan metode Hjalli—cara pengembangan kepribadian anak yang sama sekali menolak stereotipe gender konvensional.

"Anak-anak berusia dua tahun telah membentuk gagasan mereka tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan," kata pencetus metode tersebut, Margret Pala Olafsdottir.

"Itu akan membatasi mereka selama sisa hidup mereka."

Di sekolah yang menerapkan Hjalli, kegiatan anak laki-laki dan perempuan dilaksanakan terpisah selama hampir sepanjang hari.

Para murid didorong melakukan hal-hal yang berlawanan dari pemahaman tradisional mengenai peran laki-laki dan perempuan.

Anak perempuan diajarkan untuk tidak mudah meminta maaf dan bersikap galak. Selain melempar kayu, mereka juga dibiasakan berjalan tanpa alas kaki di salju.

Sementara itu, anak laki-laki diajarkan saling menyisir rambut, saling memijat dan saling memuji.

"Anak laki-laki cenderung lebih individualis dan mandiri. Kami melatih mereka untuk bersikap baik, peduli, membantu, dan mendengarkan satu sama lain," kata Olafsdottir.

Metode Hjalli semakin populer di negeri yang kerap dikenal sebagai pelopor dalam kesetaraan gender ini.

Menurut Forum Ekonomi Dunia, negara ini adalah satu-satunya negara di dunia yang bisa mengurangi kesenjangan gender lebih dari 90% di sejumlah sektor, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Pada 2018, negara ini menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan pemberi kerja membuktikan bahwa mereka membayar pria dan perempuan secara setara untuk pekerjaan yang sama.

Jika tidak taat, para pemberi kerja dihukum dengan denda tinggi.

Menurut Komisi Eropa, hampir 90% perempuan usia kerja memiliki pekerjaan.

Angka ini melampaui tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Uni Eropa pada 2021 yang tercatat kurang dari 68%.

Sementara perhitungan Bank Dunia menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara global berkisar di atas 50%, masih di bawah pekerja laki-laki yang mencapai 80%.

Baca juga:

Banyak yang menyebut faktor keberhasilan kesetaraan gender di Islandia ini salah satunya adalah pengasuhan anak yang proporsional.

Setiap orang tua mendapat cuti selama enam bulan dengan gaji 80% dari total upah, serta tambahan cuti enam minggu yang dibagi untuk masing-masing ayah dan ibu.

"Saya tidak pernah merasa tertekan untuk tidak punya anak karena karier saya," kata Katrin Thorhallsdottir.

Perempuan yang bekerja sebagai teknisi akuakultur di perusahaan budidaya salmon ini memiliki lima anak berusia di bawah 10 tahun.

Ia berbagi cuti orang tua secara merata dengan suaminya, Fannar.

'Bukan surga untuk feminis'

Akan tetapi, kesetaraan gender di Islandia yang tercatat sebagai yang terbaik di seluruh dunia selama 15 tahun terakhir, tak serta merta meniadakan kekerasan seksual di negara itu.

Kelompok yang mengadvokasi hak-hak perempuan sempat mengajukan gugatan terhadap pemerintah Islandia ke Pengadilan Hak Asasi Eropa atas sistem peradilan di negara tersebut yang mereka klaim mengecewakan perempuan secara sistemik.

Para penggugat memiliki satu kesamaan: mereka semua pergi ke polisi untuk melaporkan pemerkosaan atau penyerangan, dan kasus-kasus tersebut dibatalkan sebelum sempat sampai ke pengadilan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperempat perempuan Islandia pernah mengalami pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan. Sekitar 40% di antaranya pernah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual.

Angka tersebut melampaui rata-rata kekerasan fisik dan seksual global yang mencapai 30%.

Menurut kelompok perempuan itu, jumlah laki-laki yang dibawa ke pengadilan karena menjadi pelaku terlalu sedikit karena polisi Islandia kerap gagal menyelidiki tuduhan pemerkosaan dan penyerangan dengan benar.

Sementara kurangnya dana pemerintah untuk mendukung proses penegakan hukum juga dianggap berkontribusi pada masalah ini.

"Dalam banyak kasus, saksi kunci tidak diperiksa, laporan dari dokter dan psikolog diabaikan... bahkan pengakuan dari seorang pemerkosa tidak ditanggapi dengan serius," kata Gudrun Jonsdottir, dari Stigamot, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang membantu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

BBC News Indonesiahadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

"Benar-benar tidak dapat diterima bahwa tuduhan perempuan tidak ditanggapi dengan serius. Kami tidak akan menoleransinya."

Data pemerintah menunjukkan bahwa 80% kasus kekerasan seksual yang dilaporkan perempuan tidak membuahkan hasil.

"Kami telah dipasarkan sebagai surga feminis, padahal tidak demikian," kata Hulda Hrund, pendiri Ofgar—organisasi feminis yang mengadvokasi korban kekerasan gender.

"Itu hanya taktik humas, itu rekayasa politik."

Maria, salah satu perempuan yang menggugat pemerintah, mengatakan bahwa dia memberikan saksi dan bukti-bukti kepada polisi—termasuk foto luka yang disebabkan oleh pelaku dan teks dari pelaku berisi pengakuan mengenai kekerasan tersebut.

Seorang jaksa mengatakan bahwa ksebenarnya ada cukup bukti untuk diproses ke pengadilan, tetapi polisi kerap membutuhkan waktu lama untuk menyelidiki yang berujung pada berhentinya proses hukum.

"Selama sekitar tiga tahun, saya tidak bisa meninggalkan rumah," kata Maria.

"Saya tidak pernah keluar malam sendirian. Ini negara kecil, dan saya selalu waspada."

Komisioner polisi nasional Islandia telah meminta maaf atas kegagalan polisi dalam kasus ini.

Namun, para perempuan yang mengajukan kasus ini mengkritik pengadilan dan polisi.

Amarah publik mencapai puncaknya pada 2019 ketika seorang pria yang dituduh melakukan pemerkosaan dibebaskan.

Vonis bebas ini disebabkan hakim yang menangani perkara menilai mustahil bagi pelaku untuk melepaskan celana kulit ketat milik perempuan itu.

Hakim yang sama dalam kasus berbeda juga memutuskan bahwa seorang perempuan yang hampir mati kehabisan darah karena luka di vaginanya telah melakukan "hubungan seks kasar".

Hulda Hrund berpendapat kondisi ini membuat sebagian pria berpikir bahwa mereka dapat lolos dari kasus kekerasan seksual.

"Pria tahu bahwa mereka tidak mungkin menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka," katanya.

"Bahkan jika Anda dinyatakan bersalah atas pemerkosaan, hukuman Anda bergantung pada kebijaksanaan hakim—dan Anda mungkin tidak akan pernah masuk penjara."

"Itulah bayangan gelap dalam masyarakat kita," kata Gudrun Jonsdottir.

'Ini tidak cukup'

Pemerintah Islandia mengatakan kepada BBC bahwa mereka mendukung upaya penghapusan kekerasan berbasis gender.

"Islandia telah lama menjadi pemimpin dalam kesetaraan gender, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkannya," kata seorang juru bicara.

Namun, Presiden Islandia, Halla Tomasdottir, mengatakan bahwa pemerintah belum berbuat cukup banyak.

"Saya rasa tidak ada pemerintah yang berbuat cukup banyak. Kami memiliki tantangan dalam sistem peradilan dan budaya secara umum," katanya.

"Selama masih ada kekerasan berbasis gender, kami tidak berbuat cukup banyak. Sesederhana itu."

Namun, ia meyakini Islandia adalah salah satu tempat terbaik bagi perempuan.

Halla berharap negara itu akan sepenuhnya menghapus kesenjangan gender pada 2030.

PBB mengatakan kepada BBC bahwa negara itu berada di jalur yang tepat menuju keberhasilan menghapus kesenjangan gender.

Sementara itu, Hulda Hrund merasa optimistis. Ia mengatakan bahwa ada perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islandia.

"Putri-putri saya mendapatkan pendidikan seksual sejak kelas satu."

"Mereka tahu tentang batasan dan mereka tahu tentang persetujuan. Segala hal yang ingin saya ketahui saat saya seusia mereka."

Dan, mungkin saja generasi anak laki-laki dan perempuan yang dibesarkan dengan metode Hjalli akan bersikap lebih tegas dalam menolak kekerasan berbasis gender, dibanding generasi saat ini.

BBC 100 Women menobatkan 100 perempuan berpengaruh dan inspiratif di seluruh dunia setiap tahun. Ikuti BBC 100 Women di Instagram dan Facebook. Bergabunglah dalam perbincangan dengan menggunakan #BBC100Women.