Kontroversi kenaikan tarif lepas status WNI - 'Bukan soal nominal, tapi tentang hak dasar warga yang tak terpenuhi'

Kenaikan tarif pelepasan status Warga Negara Indonesia (WNI) mencerminan dua "persoalan besar", menurut akademisi. Pemerintah disebut semakin sering menambal kas negara lewat penerapan tarif dan ironi bagaimana warga yang merasa hak dasarnya tak dipenuhi pemerintah justru diusir untuk mencari negara lain.

"Ada nuansa Presiden menghilangkan jiwa nasionalisme bagi rakyatnya sendiri dan memanfaatkan penerimaan pajak untuk mendapatkan keuntungan karena anggaran yang habis," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari.

Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, biaya pelepasan WNI meningkat dari semula Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Nominal ini belum termasuk surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan yang dipatok Rp3,5 juta.

Tarif baru ini berlaku di tengah defisit keuangan negara dan pernyataan berulang Presiden Prabowo Subianto agar WNI mencari negara lain "jika merasa Indonesia suram".

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut pemerintah menaikkan tarif karena biaya pelepasan status WNI belum penah naik sepanjang 10 tahun.

Sejak Januari hingga Juli 2026, terdapat sektiar 300 orang yang mengajukan pelepasan status WNI.

Sementara itu dalam lima tahun terkahir, jumlah WNI yang mencabut kewarganegaraannya sebanyak 8.000 orang, menurut data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BBC berbincang dengan sejumlah kalangan, dari WNI yang menjadi warga negara lain, WNI yang tengah mempertimbangkan melepas kewarganegaraannya, yang mempertahankan status WNI meski tinggal di negara lain, hingga mereka yang berencana tinggal di luar negeri.

Bagaimana kisah mereka dan apa pertimbangan mereka terkait status warga negara?

'Bukan tidak cinta Indonesia, tapi......'

Sejak 2023, Ayu yang semula WNI telah menjadi warga negara Prancis. Pengurusan perpindahannya memakan waktu selama tiga tahun.

Dari 2020, ia mengurus semua dokumen, mendaftar, ikut ujian, wawancara, dan menanti konfirmasi status kewarganegaraannya.

Keputusannya berpindah ini didorong sejumlah hal. Salah satunya adalah kepraktisan urusan keimigrasian.

"I still identify myself as Indonesian [saya masih menganggap diri saya orang Indonesia]," kata Ayu.

"Buatku, paspor Prancis ini untuk memudahkan aja. Karena pekerjaanku sering jalan-jalan ke luar negeri, enggak praktis aja saat itu harus urus visa terus," ujar Ayu.

"Lihat orang Prancis pakai paspor mereka kok gampang ke mana-mana," tutur Ayu yang awalnya pergi ke Prancis pada 2010 untuk kuliah.

Alasan lain Ayu untuk mengubah status kewarganegaraan berkaitan dengan permohonan izin tinggal di Prancis.

Ayu sempat harus memperpanjang izin tiap tahun hingga memperoleh carte de resident —kartu penduduk untuk warga asing dengan masa berlaku 10 tahun.

Ia memperoleh carte de resident ini empat tahun setelah menikah dengan pasangannya yang berstatus warga negara Prancis.

"Dulu, awal di Prancis, aku masih idealis banget. Rela mengurus izin tinggal. Antre dari jam lima pagi di kantor imigrasi tiap tahun. Padahal kantornya baru buka jam sembilan pagi," kata Ayu.

"Bayangkan kalau musim dingin, pagi-pagi, harus antre," ujar Ayu yang sekarang tidak perlu lagi repot mengantre.

Tentang hak dasar sebagai warga, Ayu bilang dia memperoleh kesetaraan dengan warga negara Prancis, walau dia belum resmi menjadi warga negara tersebut.

Antara lain, kata Ayu, ada jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah Prancis, tanpa ada klaster kelas. Dia juga berhak menerima subsidi biaya penitipan anak, subsidi sekolah, dan mendapat dana pensiun.

Ayu bilang, pemerintah Prancis juga akan membayar 70% gajinya ketika dia mengambil cuti melahirkan dan mengambil jeda kerja untuk merawat anak.

"Sebenarnya, itu hasil dari potongan pajak penghasilanku yang cukup besar. Tapi ikhlas juga pajaknya besar, karena semuanya balik lagi ke kita," jelas Ayu.

Hal ini disebutnya tak dirasakannya adik dan orang tuanya yang masih tinggal di Indonesia.

Salah satunya mengenai dana pensiun. Ayu menyaksikan orang tuanya harus mengatur siasat bertahan hidup pada masa tua karena sebelumnya Indonesia tak memiliki skema jaminan pensiun.

"Pertimbangan lain kenapa aku memilih tinggal di sini karena aku juga sandwich generation," kata Ayu.

"Walau mungkin perjuanganku enggak bisa dibandingkan juga dengan orang-orang di Indonesia, karena sebagian kehidupan dasarku itu sudah ketutup sama pajak yang aku bayar," kata Ayu.

Setelah menjadi warga negara Prancis, ia tak hanya menerima berbagai fasilitas dari negara tapi juga bisa ikut memberikan suara pada Pemilihan Presiden di sana. Baginya, ini penting mengingat hasil dalam proses elektoral itu berdampak pada kesehariannya.

"Aku merasa perlu juga berkontribusi secara politik di tempat yang menjadi rumahku sekarang bersama keluarga," ujar Ayu.

Nisa Ganiestry juga punya alasan serupa ketika memutuskan pindah menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) pada 2025. Kepraktisan urusan keimigrasian menjadi pertimbangan utama.

Sejak pindah pada 2008 bersama suami ke AS, Nisa dan suami tidak pernah terlintas untuk melepas status WNI. Setelah 17 tahun berlalu, akhirnya mereka memilih mengambil "keputusan besar" tersebut.

"Jadi, suami dapat tawaran proyek di salah satu universitas di Jerman. Awal 2025, kami survei seperti apa kotanya di Jerman," kata Nisa.

"Waktu mau berangkat, kami harus bikin visa kan. Dengan sekian banyak dokumen yang kami urus, cuma dikasih delapan hari visa di Jerman," tuturnya.

Dari pengalaman ini, mereka memutuskan pindah warga negara demi kepraktisan.

Sebagai warga negara AS, mereka tak perlu lagi mengurus visa jika harus berpindah negara lagi atau kelak kembali lagi ke AS. Bahkan ia merasakan perbedaan respons di gerbang imigrasi Jerman karena pengaruh paspor.

Ketika masih memegang paspor Indonesia, di loket imigrasi Jerman pada 2025, Nisa menghadapi rentetan pertanyaan, diminta menunjukkan bukti bayar akomodasi, dan karcis kereta.

Beberapa bulan kemudian, dia datang lagi ke Jerman dengan paspor AS. Saat itu dia tak diinterogasi oleh petugas imigrasi.

"Yang pertama itu, hampir 10 menit ditanya-tanya. Kedua kalinya, enggak sampai semenit," kenang Nisa.

Dengan status pemegang green card sejak 2014, Nisa dan suami memang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara AS.

Salah satu cara menjadi warga negara AS adalah menjadi pemegang green card selama minimal lima tahun. Mereka juga wajib menjalani serangkaian tes, pengambilan sumpah, dan membayar biaya US$700 (sekitar Rp12,5 juta).

Nisa mengaku cukup beruntung karena mudah mengurus dokumen kewarganegaraan AS, baik green card hingga pindah warga negara. Total waktu yang dia butuhkan hanya sekitar dua bulan.

Pada umumnya, WNI yang mengurus permohonan itu di AS harus menunggu dalam periode waktu yang lebih lama.

Lalu, bagaimana urusan Nisa dengan imigrasi Indonesia?

Nisa berkata, paspor Indonesia yang dipegangnya telah habis masa berlaku ketika disibukkan mengurus berkas pindah warga negara.

"Jadi, sekalian pindah paspor aja. Sekarang kan aku dengar, sebetulnya aku harus lapor dan ada biaya perpindahan warga negara. Itu aku belum urus," ujarnya.

"Prosedurnya juga infonya tidak tersosialisasi dengan baik. Tapi sejauh ini tidak ada masalah karena aku juga enggak mencoba kewarganegaraan ganda," tutur Nisa.

Berbeda dengan Ayu dan Nisa, Sofya Suidasari tetap mempertahankan status WNI meski memilih tetap tinggal dan bekerja di Jepang selama 20 tahun terakhir.

"Melihat Indonesia saat pulang itu, keadaannya sepertinya tidak memungkinkan," kata Sofya.

"Aku kembali lagi ke Jepang. Aku bayangkan tidak mudah untuk tinggal di Indonesia dibanding dengan di Jepang karena sistemnya," ucapnya.

Di Jepang, kata Sofya, semua urusan kesehatan gratis tanpa ada klaster. Sedangkan di Indonesia, ia harus mengeluarkan uang yang cukup besar ketika harus memeriksakan diri ke dokter dalam kondisi gawat darurat, tanpa BPJS Kesehatan yang berjenjang.

Terkait pendidikan, Sofya merasa ada hal-hal yang tidak masuk akal dengan pengelolaan sekolah di Indonesia.

"Misalnya, mau dikasih pembelajaran berbasis digital. Tapi itu komputer atau laptopnya disuruh beli sendiri, itu tidak masuk akal buat aku.

"Di Jepang, anak aku dikasih iPad oleh sekolahnya. Itu dipinjamkan dari kelas 1 dan dikembalikan saat kelas 6," tutur Sofya.

"Jadi, ketika pemerintah itu mengeluarkan suatu sistem atau kebijakan, dia akan mendukung sistem itu. Kan mereka yang mengeluarkan aturannya," ucap Sofya.

"Sedangkan, kalau di Indonesia, itu orang berbondong-bondong berpikir gimana cari duit sebanyak-banyaknya supaya anaknya sekolah yang baik, di swasta misalnya. Punya fasilitas yang baik. Akhirnya, hidup pusing di situ," ujar Sofya.

Belum lagi biaya hidup. Saat Sofya menghitung ulang kebutuhannya selama di Indonesia dibandingkan dengan di Jepang, ternyata tidak jauh berbeda.

Harga-harga di swalayan di Jakarta, lanjut dia, hampir sama dengan di Jepang. Harga bensin di Jepang tak jauh berbeda dengan di Indonesia.

Bedanya, kata Sofya, penghasilan yang diperolehnya saat di Jepang dan Indonesia jauh berbeda.

Sofya berkata, gaji kotor untuk sarjana yang baru lulus di Jepang sekitar Rp22 juta dengan kurs 1 yen setara Rp110.

Setelah dipotong pajak, mereka bisa menerima Rp19 juta. Itu untuk tahun-tahun pertama, karena ada kenaikan penghasilan seiring berjalannya waktu.

Dengan penghasilannya di Jepang, ia masih bisa menabung, bersedekah, dan tetap berkontribusi pada keluarganya di Indonesia.

Sedangkan potongan pajak penghasilannya, beralih menjadi berbagai layanan publik yang optimal dan bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja.

Sofya berkata, pekerja perempuan di Jepang berhak mengambil cuti melahirkan sampai satu tahun. Mereka memperoleh tunjangan dari negara yang nominalnya mencapai 50% dari penghasilan bulanan.

Saat menjalani cuti melahirkan itu, kata Sofya, pekerja perempuan di Jepang mendapat jaminan tidak akan dipecat selama satu tahun.

Untuk mahasiswa, Jepang membuka skema pinjaman bagi mereka yang sulit membayar pendidikannya karena biaya kuliah belum gratis.

Pinjaman itu, kata Sofya, baru dikembalikan saat sang mahasiswa bekerja, lewat pemotongan gaji sekitar Rp1 juta per bulan. Dengan demikian, semua anak berkesempatan melanjutkan kuliah.

"Pajaknya tinggi, tapi semuanya memang buat warga. Dan itu terasa," ujar Sofya.

'Buat akses hak dasar saja kadang susah'

Secara terpisah, Aditya yang kini tinggal di Singapura bersama keluarga kecilnya tengah mempertimbangkan untuk lepas WNI.

Selain alasan kepraktisan juga, ia merasa nyaman dan aman selama hampir 13 tahun di Singapura.

Aditya sempat berdiskusi dengan istrinya mengenai kemungkinan kembali ke Indonesia. Namun mereka memutuskan menjadikan Singapura sebagai "rumah" dengan segala pertimbangannya.

Meski tak ditampiknya, biaya sewa rumah dan pajak di negara itu tinggi.

"Tapi kemahalan ini semuanya masih sangat pantas," kata Aditya.

"Misal, jalan di sini di mana pun enggak takut dicopet atau dijambret. Anak SD berangkat sendiri naik bus enggak khawatir, udaranya juga bersih. Ini kan hal-hal yang kadang lupa dihitung, padahal penting," tutur Aditya.

Aditya berkata, dia memperoleh status warga negara Singapura dengan cara yang tidak mudah. Syarat utama yang harus dia penuhi adalah status penduduk tetap (permanent resident).

Aditya berkisah, dia dan pasangannya memiliki pertimbangan lainnya, seperti pekerjaan, penghasilan, sampai urusan keluarga.

Saat sudah mengajukan permohonan menjadi warga negara Singapura, Aditya bilang ada kans juga untuk gagal walau semua syarat sudah dipenuhi.

"Biasanya, ada semacam penjelasan singkat kenapa ditolak. Kalau mau diterima saat mengajukan lagi itu dikasih kisi-kisi yang kita harus pecahkan sendiri," ujar Aditya.

Sementara itu, Kirana, warga Jakarta yang merupakan disabilitas, ingin sekali pindah keluar negeri. Salah satu pertimbangannya adalah akses disabilitas.

Menurut dia, fasilitas dan akses bagi disabilitas di Indonesia masih jauh dari ideal.

Bagi individu yang sehari-hari menggunakan kursi roda, Kirana sering bingung karena harus menghadapi banyak jalan rusak dan trotoar yang terbatas.

Kirana juga kerap beradu motor di jalur pedestrian. Toilet umum untuk disabilitas juga jarang dia temui.

"Ini di kota besar, belum bicara kota-kota kecil atau daerah lainnya. Akses hak dasar kayak sekolah juga susah karena bingung aksesnya gimana," kata Kirana.

"Lowongan kerja juga biasanya syaratnya sehat jasmani yang ukurannya fisiknya sempurna," ujarnya.

Meski belum menentukan pilihan negara yang hendak ditinggali, Kirana mempertimbangkan Australia karena dinilainya ramah terhadap disabilitas dan aksesnya cukup baik.

Salah satunya, ia pernah melihat dari konten bahwa para pengguna kursi roda bisa beraktivitas secara mandiri tanpa pendamping di Australia.

"Di Indonesia, aku harus riset dulu tempat yang mau aku datangi gimana. Ada tangga enggak, jalannya gimana, ongkosnya gimana. Karena naik ojol enggak bisa. Pasti cuma naik taksi online atau mobil," kata Kirana.

Kritik mengenai akses dan keinginannya pindah ke luar negeri ini ternyata sempat memantik reaksi warganet.

"Dibilangnya aku enggak cinta Indonesia, padahal kan poinnya bukan itu. Ini kan berbicara akses bagi disabilitas dan hak dasar yang enggak terpenuhi," ujar Kirana.

Bagaimana dengan tudingan tidak nasionalis?

Ayu, Nisa, Sofya, dan Aditya memiliki pendapat yang sama. Menurut mereka, berganti kewarganegaraan tidak bisa dicap tidak nasionalis. Alasannya, mereka tetap berkontribusi terhadap Indonesia.

Mereka rutin mengirim uang kepada keluarga. Menurut ketiganya, hal itu menambah devisa negara dan membantu kestabilan nilai tukar.

Meski bersalin status warga negara, sebagian dari mereka bahkan tetap memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri.

Seperti yang dilakukan Nisa yang selama ini bekerja di bidang kuliner. Saat tiba di Jerman, ia menyuguhkan soto pada rekan kerjanya yang ternyata menarik minat dari atasannya.

"Kami bikin pop-up menu Indonesia tiap pekan. Selalu ramai. Orang Jerman suka dengan masakan, seni, dan literatur Indonesia. Pramoedya Ananta Toer terkenal di sini," ujar Nisa.

Sofya dan Aditya pun menambahkan, akar Indonesia tetap tidak bisa hilang dari diri mereka. Lagi pula persoalan warga negara ini adalah "urusan administrasi".

"Orang di Indonesia kan tetep orang-orang yang aku sayang. Kenapa aku harus terbatas dengan surat-surat untuk mencintai bangsa ini dan tanah ini?" kata Aditya.

'Kondisi tidak menentu di dalam negeri jadi pemicu'

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Anggi Afriansyah, menilai fenomena pindah ke luar negeri hingga alih status warga negara ini sebenarnya kompleks.

Sulitnya akses pekerjaan dan maraknya pemutusan hubungan kerja disebutnya merupakan pemicu. Lulusan perguruan tinggi di Indonesia disebutnya juga kelimpungan mencari pekerjaan.

"Kondisi ini meresahkan, terutama mereka yang memiliki atau merasa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai," ujar Anggi.

Belum lagi, lanjut dia, terkait perasaan yang tidak nyaman akibat berbagai keputusan politik yang dianggap kurang berpihak pada mereka.

"Akhirnya, ada faktor pendorong, yaitu kondisi yang dianggap tidak menentu di dalam negeri untuk mencari kehidupan yang berbeda di luar negeri," tutur Anggi.

Namun Anggi menyebut WNI yang "pergi ke luar negeri" berasal dari kelompok yang mempunyai privilese. Alasannya, syarat untuk bekerja di luar negeri tak mudah dipenuhi semua WNI, dari keterampilan berbahasa dan persyaratan administrasi lainnya.

Pengalaman Ayu, Nisa, Sofya dan Aditya juga menunjukkan kesiapan finansial diperlukan untuk pindah ke luar negeri.

Mereka yang memutuskan pindah warga negara, kata Anggi, adalah orang yang memiliki akses pengetahuan, informasi, dan sudah berjejaring di dunia internasional lewat pendidikan atau karier di luar negeri.

Dalam konteks akademik, Anggi menyinggung muncul istilah brain drain. Ini merujuk pada sumber daya berkualitas yang "dibajak" perusahaan asing.

Mereka yang dibajak ini biasanya lulusan dari kampus luar. Mereka biasanya merasa keterampilan mereka tidak cocok dengan kebutuhan di Indonesia. Merasa juga merasa tidak mendapat penghasilan yang layak.

Inilah yang dialami Nisa dan suami. Saat mencoba melamar pekerjaan di Indonesia, mereka merasa pengalaman kerja di luar negeri dan latar belakang pendidikan mereka tak berpengaruh pada tawaran gaji.

"Fenomena ini akan menimbulkan keresahan yang luar biasa, termasuk ajakan untuk kabur aja dulu. Jika sulit bekerja di Indonesia, kenapa tidak mencari pekerjaan di luar saja," kata Anggi.

Anggi berkata, pemenuhan hak dasar warga sebetulnya menjadi kunci dalam persoalan ini.

Anggi menyebut kepastian hukum, keadilan, penghormatan pada martabat, kesejahteraan, dan kebebasan berpendapat sudah diatur konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya wajib memenuhi aturan dasar negara tersebut.

"Pemerintah janganmengelak dengan berbagai macam krisis yang ada, tapi harus menerima fakta dan berusaha memperbaiki situasi," ujarnya.