Saling tuding soal para mantan jenderal ‘mencla-mencle’, mengapa para capres butuh dukungan dari eks pejabat TNI?

Calon presiden Ganjar Pranowo awal pekan ini menyebut tiga purnawirawan TNI, yaitu Luhut Pandjaitan, Agum Gumelar, dan Wiranto, bersikap 'mencla-mencle' karena kini mendukung kompetitornya, Prabowo Subianto.

Tiga mantan jenderal itu, sebelum Pilpres 2024, memang tercatat pernah menuduh Prabowo bertanggung jawab atas penculikan aktivis selama gejolak reformasi tahun 1997-1998.

Luhut telah menyanggah tuduhan Ganjar yang disematkan kepadanya. Adapun tim kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming menilai Ganjar “semestinya beradu visi-misi dan tidak menyerang kubu mereka secara personal”.

Seperti pada pemilihan presiden sebelumnya, isu dukungan militer dan para mantan jenderal kembali mencuat. Namun apakah militer dan purnawirawan TNI sebenarnya memiliki peran penting dalam kemenangan calon presiden, termasuk dalam Pilpres 2024?

Apa yang dikatakan Ganjar?

Ganjar melontarkan tudingan ‘mencla-mencle’ saat menghadiri deklarasi dukungan Persatuan Purnawirawan Polri terhadap pencalonannya dan Mahfud MD. Acara tersebut berlangsung di Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu (07/02).

Mencla-mencle berasal dari Bahasa Jawa, yang berarti "tidak dapat dipercaya" atau tidak dapat dipegang sama sekali.

Saat berpidato di acara itu, Ganjar menyoroti tiga mantan jenderal yang pernah berkampanye agar publik tidak memilih Prabowo pada sejumlah Pilpres sebelumnya.

"Bahkan satu lagi [jenderal] mengatakan, 'Hey pensiunan TNI, Anda bodoh kalau milih orang yang kita pecat'. Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana," kata Ganjar.

"Maaf, sebagai patriot sejati saya tidak diajari untuk mencla-mencle. Ini kalau gini darah saya mendidih," ujarnya lagi.

"Saya lihat kubunya ada Pak Wiranto, Pak Agum. Terakhir Pak Luhut, yang terakhir menyampaikan dukungannya," ucap Ganjar.

Dalam forum itu, Ganjar berkata bahwa dia berharap mendengar klarifikasi dari tiga mantan jenderal tersebut, terutama soal alasan mereka berubah sikap – dari lawan menjadi pendukung Prabowo.

"Apakah ketiga beliau itu akan mengoreksi omongan yang pernah dilakukan dulu? Kalau jawabannya iya, silakan mereka koreksi dengan alasannya. Kalau tidak, orang pasti akan melihat yang lain," kata Ganjar.

‘Harapan meraup suara dari keluarga tentara’

Setiap calon presiden berupaya memenangkan pengaruh di lingkungan militer demi meraup suara, kata Muradi, Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Padjajaran. Meski tentara tidak memiliki hak pilih dalam pemilu, anggota keluarga mereka merupakan kantong pemilih yang besar.

Tidak terdapat data resmi TNI tentang jumlah prajurit dan perwira di institusi mereka. Merujuk data yang keluarkan Kantor Staf Presiden, prajurit TNI pada tahun 2022 mencapai 444.133 orang.

Namun perhitungan oleh institusi lainnya menunjukkan angka yang berbeda. International Institute for Strategic Studies, misalnya, memperkirakan total yang bekerja di institusi TNI mencapai sekitar 395 ribu orang pada tahun 2022.

Angka yang lebih besar dicatat oleh lembaga riset berbasis di Australia, Lowy Institute, bahwa jumlah personel militer Indonesia mencapai sekitar 675 ribu orang pada 2023.

Dari deretan angka itu, Muradi memperkirakan keluarga TNI yang memiiki hak pilih berjumlah lebih dari satu juta orang.

“Para purnawirawan dipakai untuk mengondisikan internal lembaga mereka,” kata Muradi via telepon.

“Di kepolisian, setelah dua tahun pensiun nama seorang purnawirawan sudah tidak terdengar, mereka tidak punya daya cengkram yang luar biasa di internal kepolisian.

“Tapi di kalangan tentara, purnawirawan bisa punya pengaruh menentukan sikap politik TNI,” ujar Muradi.

Semua capres safari ke keluarga TNI

Tiga pasangan capres-cawapres pada pilpres kali ini tercatat mengunjungi komunitas keluarga mantan polisi dan tentara. Bukan hanya Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo telah mendapat dukungan dari sejumlah kelompok yang mengatasnamakan keluarga purnawirawan.

Anies mendapat dukungan dari kelompok yang menyebut diri mereka Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3). Para mantan jenderal yang tergabung dalam kelompok itu, antara lain Sutiyoso, Fachrul Razi, Imam Sudrajat, dan Anas Yusuf.

Prabowo, sejak 2023, telah bersafari ke sejumlah kelompok purnawirawan tentara dan polisi. Bertemu mereka dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, kala itu Prabowo menampik dia berupaya menggalang dukungan dari para purnawirawan.

Kelompok yang ditemui Prabowo antara lain PP Polri, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), serta PP TNI Angkatan Darat.

Adapun Keluarga Besar Putra Putri Polri dan PP Polri dan TNI Jawa Barat telah menyatakan dukungan kepada Prabowo awal Februari lalu.

Ganjar, di sisi lain, juga mendekati dan telah mendapat dukungan dari komunitas purnawirawan. PP Polri – yang memiliki pimpinan berbeda dari PP Polri yang ditemui Prabowo – lainnya mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar pada 7 Februari lalu.

‘Demi kepentingan pragmatis’

Muradi menilai merapatnya para mantan jenderal ke para capres didorong kepentingan pragmatis ketimbang kesamaan visi-misi untuk memajukan negara.

Secara khusus, Muradi mengaku terkejut dengan sikap Wiranto dan Agum Gumelar yang mendukung Prabowo.

“Saya tidak percaya pilihan sikap itu muncul karena perintah Jokowi, tapi lebih pada tawaran ekonomi lebih besar yang mereka terima dari Prabowo ketimbang dari Ganjar dan Anies,” ujar Muradi.

Walau ditargetkan untuk mempengaruhi sikap politik keluarga TNI, Muradi para purnawirawan, termasuk ragu Wiranto, Agum, dan Luhut bisa meningkatkan suara para capres.

Bagaimana hubungan Agum, Wiranto, dan Luhut dengan Prabowo pada masa lalu?

Agum Gumelar adalah anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk tahun 1998 untuk memeriksa kesalahan Prabowo Subianto.

Setelah tiga sidang pada Agustus 1998 untuk memeriksa sejumlah saksi, DKP menyatakan Prabowo melakukan delapan kesalahan, antara lain memerintahkan penculikan aktivis dan mengambil kewenangan Panglima ABRI untuk mengendalikan operasi stabilitas nasional.

Pada rangkaian Pilpres 2019, Agum mengungkap perannya dalam DKP. Saat itu, Agum adalah salah satu pendukung Jokowi.

Adapun, Wiranto merupakan Panglima ABRI pada saat DKP menyelidiki kesalahan-kesalahan yang berujung pada pemecatan Prabowo.

Pada Pilpres 2014, Wiranto menyatakan melalui media massa bahwa dialah yang membentuk DKP dan menindaklanjuti rekomendasi dewan tersebut untuk memberhentikan Prabowo dari institusi militer.

Luhut pada sisi lain adalah jenderal yang kariernya tidak setinggi Agum, Wiranto, maupun Prabowo. Dalam biografi Letjen Sintong Panjaitan: Perjalanan Soerang Prajurit Para Komando terbitan tahun 2009, Luhut berkata bahwa dia adalah perwira yang sampai pada tingkat jenderal tapi tak pernah memegang jabatan panglima.

“Jangankan jabatan panglima kodam, jabatan kepala staf kodam pun tak pernah saya alami,” kata Luhut dalam buku tersebut.

Selepas karier militer, Luhut berhadap-hadapan dengan Prabowo pada Pilpres 2014. Saat itu Luhut menjadi salah satu figur kunci dalam tim pemenangan Jokowi.

Sama seperti Agum dan Wiranto pada tahun 2014, Luhut menyebut Prabowo harus bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis.

"Menurut saya, yang paling sedih sebenarnya, Prabowo harus menjelaskan kemana yang 13 orang yang hilang itu. Karena dia yang menculik itu. Orang sudah tahu," kata Luhut pada 19 Juni 2014 di Jakarta, seperti dikutip Detikcom.

Bagaimana hubungan dampak kedekatan Jokowi dengan para mantan jenderal selama 10 tahun terakhir?

Jawaban atas pertanyaan ini setidaknya berusaha dijawab oleh Intitute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) melalui riset berjudul Hubungan Sipil-Militer di Indonesia setelah Jokowi yang diterbitkan pada Juli 2023.

IPAC menyebut bahwa Jokowi menempatkan banyak penasehat militer di sekelilingnya. Mereka adalah para mantan jenderal yang nasehatnya dipercayai Jokowi dapat menopangnya pada pertemuan bilateral maupun multilateral.

Jokowi disebut juga menempatkan para mantan jenderal ini sebagai ujung tombaknya saat menghadapi kepentingan militer.

IPAC tidak menemukan hubungan langsung maupun pernyataan resmi tentang dampak kedekatan Jokowi dengan para mantan jenderal ini. Namun, tulis IPAC, selama menjadi presiden, Jokowi nyaris menggandakan anggaran pertahanan, dari US$5,7 miliar (sekitar Rp89,2triliun) pada 2014 menjadi $8,4 miliar (sekitar Rp131,5triliun) pada 2020.

Jokowi juga memperluas struktur militer ke seluruh penjuru Indonesia serta mendorong TNI memperluas kinerja mereka keluar urusan nonmiliter.

Merujuk riset CSIS, selama 2014-2017, TNI dan Kemhan meneken 133 kontrak perjanjian dengan banyak kementerian, organisasi sosial, dan universitas untuk mengerjakan program pelatihan militer dasar hingga pengembangan desa.

IPAC menulis, hubungan Jokowi dengan militer tidak didasari pada niatnya mengembalikan kontrol Indonesia kepada militer, tapi lebih untuk membangun koalisi politik di luar hubungannya dengan PDIP.

Figur militer yang didekati Jokowi adalah purnawirawan jenderal yang konservatif. Luhut misalnya adalah figur kuat di Golkar. Jejaring militer Luhut, yaitu Bravo 5, menjadi salah satu yang menarik dukungan dari lingkaran militer pada Pilpres 2014.

Jokowi pada 2016 menempatkan Wiranto pada jabatan Menko Polhukam, yang menurut IPAC, adalah konsekuensi kalkulasi politik setelah dia memberhentikan dua politikus Hanura dari kabinet. Wiranto saat itu duduk di pucuk kepimpinan Hanura.

Jokowi juga menempatkan mantan Panglima TNI, Moeldoko, sebagai Kepala Staf KSP, yang disebut banyak orang sebagai siasat mengontrol Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang dipimpin Prabowo sejak 2004.

Dua mantan petinggi TNI lainnya adalah Tedjo Edhy Purdijanto, mantan KSAL yang sempat menjadi politikus Nasdem serta Ryamizard Ryacudu, yang disebut jenderal favorit Megawati.

Keputusan Jokowi menunjuk Prabowo menjadi Menhan, menurut IPAC, bukan demi kepentingan TNI. Alasannya, Prabowo cenderung mengutamakan kepentingan dirinya ketimbang TNI.