Tiga hal yang perlu Anda ketahui tentang demonstrasi petani Eropa yang meluas ke India

Saat ini telah terjadi gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh petani di hampir seluruh negara-negara anggota Uni Eropa.

Para petani di Eropa “pesimis dan marah”, menurut presiden Copa-Cogeca, Christiane Lambert, seraya mengatakan telah terjadi protes di 25 dari 27 negara Eropa.

Mereka mewakili 10 juta petani di seluruh blok tersebut, beberapa di antaranya telah membuat ibu kota terhenti dan bentrok dengan polisi.

“Pertama kita mengalami krisis Covid pada tahun 2020. Kemudian harga energi meledak – harga energi sangat penting bagi pertanian,” kata peternak babi asal Prancis tersebut kepada komite Parlemen Eropa.

"Lalu ada perang Rusia terhadap Ukraina yang juga menyebabkan sejumlah kesulitan pada arus perdagangan, serta gangguan [distribusi] di pasar terkait unggas, telur, biji-bijian, minyak – semua ini sangat penting."

Pertanian hanya menyumbang 1,4% dari PDB Uni Eropa, namun mempunyai pengaruh politik yang sangat besar - terutama ketika traktor-traktor menghalangi jalur-jalur penting dan pemilihan Parlemen Eropa dijadwalkan pada bulan Mei.

BBC News Indonesia merangkum tiga hal yang menjadi alasan gelombang demontrasi petani yang meluas ini.

Transisi ekologi

Para petani mengatakan mereka dibebani dengan birokrasi dan dikenakan sanksi yang tidak adil seiring upaya Uni Eropa untuk mengekang emisi karbon, dan beralih ke masa depan yang 'lebih hijau' atau lebih ramah lingkungan – dikenal sebagai Kesepakatan Hijau.

Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, ingin mengurangi emisi berdasarkan tingkat emisi tahun 2015 sebesar 90% pada tahun 2040.

Protes petani ini telah berhasil membatalkan beberapa rencana Uni Eropa, misalnya Komisi Eropa membatalkan proposal untuk mengurangi separuh penggunaan pestisida.

Laura Demurtas, staf hubungan eksternal di Club Demeter – sebuah wadah pemikir keamanan pangan yang berbasis di Paris – yang juga mewakili perusahaan industri makanan, mengatakan bahwa "Uni Eropa ingin menjadi pemimpin dalam transisi ramah lingkungan", katanya kepada BBC.

Dia menambahkan bahwa Uni Eropa saat ini menganggap petani sebagai “masalah utama”.

“Bagaimana dengan konsumen dan supermarket serta perannya?”

Namun ini bukan satu-satunya sumber ketegangan.

Pengawasan impor

“Harga produk selalu ditentukan oleh pengusaha yang membelinya, dan kemudian mereka dapat membeli dari negara lain yang tidak mengikuti pembatasan yang sama seperti yang kami lakukan,” kata Joan Mata, petani Spanyol berusia 22 tahun kepada Reuters dalam protes baru-baru ini yang digelar di dekat Barcelona, Spanyol.

Para petani di Polandia dan Hongaria juga mengeluh bahwa Uni Eropa tidak berbuat cukup untuk menghentikan impor pangan murah dari Ukraina.

Di Kota Poznan, Polandia barat, sekelompok besar petani dalam jumlah besar datang mengendarai traktor melintasi kota, awal bulan ini.

Szymon Kosmalski, petani berusia 39 tahun, menyalahkan produk impor karena menurunkan harga hingga tidak mampu menutupi biaya produksi.

Ukraina adalah produsen biji-bijian terbesar keempat di dunia sebelum invasi Rusia pada tahun 2022. Untuk mendukung negara tersebut, Uni Eropa menurunkan tarif impor – yang menimbulkan kekhawatiran petani lokal.

"Barang-barang tersebut masuk tanpa pengawasan. Kami sangat menentang hal ini dan menganjurkan agar segera kembali menerapkan bea masuk yang berlaku sebelum perang dan mengendalikan barang-barang yang masuk," kata Kosmalski kepada Reuters.

Penolakan ini juga dipengaruhi oleh perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di luar Uni Eropa, terutama perjanjian yang akan datang dengan blok Mercosur yang terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

Para petani Uni Eropa mengeklaim negara-negara ini menggunakan hormon pertumbuhan, antibiotik, dan pestisida, yang semuanya dilarang di Uni Eropa.

Semua mata tertuju pada Delhi

Di India, para petani memiliki permasalahan yang berbeda kendati sama-sama mengakui bahwa mereka terhampat oleh biaya input yang tinggi.

Petani di India meminta harga dasar yang terjamin – dikenal sebagai harga dukungan minimum atau MSP – yang memungkinkan mereka menjual sebagian besar produk mereka di pasar grosir atau mandis yang dikendalikan pemerintah.

Mereka juga menuntut pemerintah memenuhi janjinya untuk melipatgandakan pendapatan pertanian.

Ketika pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mencoba merombak sektor pertanian pada 2020, tenda-tenda yang dihuni petani bermunculan di pinggiran Modi.

Aksi ini berhasil memaksa Modi untuk menunda kebijakan di sektor pertanian setahun kemudian.

Gelombang demontrasi baru-baru ini muncul beberapa bulan sebelum pemilu di India. Dalam pemilu kali ini, Narendra Modi diperkirakan akan memenangkan masa jabatan ketiga.

Kelompok politik mencoba memanfaatkan demonstrasi petani dan memajukan agenda politik mereka sendiri, kata Patrick Schröder, peneliti senior di lembaga pemikir Chatham House yang berbasis di London.

"Di Jerman, mereka adalah AfD yang berhaluan sayap kanan, namuun untungnya asosiasi petani Jerman menjauhkan diri dari kelompok sayap kanan," ujarnya kepada BBC.

"Kami sekarang juga melihat para penyangkal perubahan iklim terlibat dalam kampanye media sosial terkait dengan slogan 'tak ada petani, 'tak ada pangan'."

Namun, Demurtas lebih skeptis terhadap berbagai kelompok politik yang mencoba mengkooptasi demonstrasi petani di Eropa.

"Protes dimulai di Jerman dan kemudian di Prancis," katanya.

"Ini adalah lingkaran solidaritas di antara para petani yang sudah merasa muak."

"Kelompok sayap kanan ingin kembali ke 10 hingga 20 tahun lalu, tapi bukan itu solusinya. Kita punya satu planet, kita harus bersatu."