Presiden Filipina Gloria Arroyo memberlakukan keadaan darurat pada hari Jumat 24 Februari, setelah militer negara itu mengatakan berhasil menggagalkan upaya kudeta.

Presiden Arroyo memerintahkan militer dan polisi "untuk mengambil tindakan tegas" - keadaan darurat membolehkan penangkapan tanpa surat perintah dan perpanjangan penahanan tanpa dakwaan.

Pasukan tambahan dikerahkan untuk memperkuat keamanan di sekitar istana presiden.

Pos-pos pemeriksaan juga didirikan di sekitar ibukota Manila, di saat angkatan bersenjata meningkatkan penjagaan keamanan.

Kepala staf kepresidenan mengatakan undang-undang darurat tidak akan digunakan terhadap penduduk biasa.