Sendawa sapi dipajak: Rencana Selandia Baru untuk mengurangi emisi, peternak marah dan akan jual lahan

Pemerintah Selandia Baru mengusulkan pajak untuk gas rumah kaca yang timbul dari sendawa dan kencing ternak di area peternakan sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Berdasarkan rencana ini, para peternak akan diwajibkan membayar emisi perrtanian dalam bentuk-bentuk tertentu sebelum tahun 2025. Jika terwujud, ini akan menjadi skema pertama di dunia.

Industri peternakan di Selandia Baru menghasilkan sekitar 50% dari emisi di negara itu. Namun para peternak langsung menentang rencana itu.

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan dana yang dikumpulkan dari pajak akan kembali digelontorkan ke industri peternakan untuk teknologi, riset dan pembayaran insentif bagi peternak.

"Peternak Selandia Baru hampir dipastikan akan menjadi yang pertama di dunia untuk mengurangi emisi pertanian, menempatkan pasar ekspor terbesarnya bagi keuntungan kompetitif yang dihasilkannya di dunia yang semakin peduli atas asal-usul makanan," kata PM Adern.

Dia mengumumkan rencana pajak sendawa sapi itu di sebuah peternakan di Wairarapa.

Besaran pajak belum ditentukan, tapi pemerintah mengatakan para peternak semestinya bisa menutup pengeluaran untuk pajak itu dengan menaikkan harga dari barang-barang yang lebih ramah lingkungan.

Baca juga:

Tapi sejumlah peternak mengkritik rencana pemerintah dan mengatakan rencana itu mungkin akan mendorong kalangan peternak atau petani menjual usaha mereka.

Ketua federasi peternak nasional Andrew Hoggard mengatakan rencana ini akan "menghancurkan kota kecil Selandia Baru", sehingga banyak lahan pertanian akan ditumbuhi pohon-pohon.

Ditambahkan bahwa organisasinya "sangat tidak tertarik" atas interaksi pemerintah dengan peternak, sembari mempertimbangkan proposal lain.

Kini para peternak akan menjual lahan mereka "begitu cepatnya sehingga kita bahkan tidak akan mendengar suara anjing menggonggong di belakang truk ketika melaju," kata Hoggard.

Beberapa pihak juga berpendapat bahwa rencana pemajakan oleh pemerintah ini justru bisa meningkatkan emisi jika produksi pangan berpindah ke negara-negara yang metode peternakan atau pertaniannya kurang efisien.

Pada 2019, gas metana di atmosfir mencapai titik tertinggi, sekitar dua setengah kali dari tingkat era pra-industri.