Sekolah tatap muka, anak penyandang disabilitas disebut punya risiko 'berlipat ganda'

Seorang anak penyandang disabilitas dan orang tuanya mengaku senang sekaligus cemas memulai sekolah tatap muka, Juli mendatang.

Anak disabilitas terancam bahaya transportasi ke sekolah, penularan, pandangan miring dan fasilitas yang kurang memadai dari sekolah. Cerita ini menjadi sekelumit gambaran Save The Children tentang 85% orang tua khawatir anak penyandang disabilitas tak bisa kembali ke sekolah, karena tantangan yang dihadapi berlipat ganda dibandingkan anak biasa.

Pemerintah telah mengeluarkan syarat tertentu pembelajaran tatap muka bagi anak penyandang disabilitas, yang rencananya akan dimulai Juli mendatang.

Baca juga:

Ranum, bukan nama sebenarnya, adalah penyandang tunadaksa sejak lahir.

Selama pandemi, pelajar yang baru duduk di sekolah menengah inklusi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengaku stress dengan tugas-tugas sekolah. Ranum tak bisa menulis terlalu lama, seperti anak biasa karena bahunya cepat sakit.

"Kayak sudah dipikir-pikir, stress banget. Sudah tidur malam. Makan jadi lupa. Karena mengejar deadline itu, sama saudara dan tetangga nggak ketemu. Lupa ke luar rumah. Ke teras saja nggak," kata Ranum kepada BBC News Indonesia.

Selama pembelajaran jarak jauh, Ranum mengaku tak punya ikatan emosional dengan teman-teman sekelas, termasuk guru. "Jadi bonding [keterhubungan] antara murid sama guru nggak kuat," katanya.

Ranum yang didampingi ibunya saat diwawancara, mengaku senang sekolah tatap muka akan digelar Juli mendatang, meskipun ia dibayang-bayangi kekhawatiran. Mulai dari soal transportasi umum yang "kebut-kebutan" menuju sekolah hingga pengertian dari guru atas kondisi fisiknya, khususnya untuk menulis.

"Saya sendiri nggak mau terlalu dibedakan anak-anak lain. Ya kalau nanti bisa ya, paling minta kalau anak-anak lain satu jam [menulis], saya misalkan 1 jam 30 menit, atau misal dibawa ke rumah," katanya.

Apa yang dialami Ranum, ditangkap dalam survei Save The Children. Lembaga ini mencatat 85% orang tua dari anak penyandang disabilitas di 46 negara, termasuk Indonesia, khawatir anaknya tak bisa kembali ke sekolah.

Dewi Sri Sumanah dari Save The Children, mengatakan kekhawatiran risiko minimnya akses, fasilitas pembelajaran, dan pendampingan guru semakin berlipat ganda menjelang sekolah tatap muka. "Maka tantangan dan risiko yang dihadapi anak-anak dengan disabiltas ini double, even triple," katanya kepada BBC News Indonesia.

Risiko tak bisa mengakses pendidikan secara maksimal, juga berimbas pada tumbuh kembang anak tersebut. Menurut Dewi, jika anak penyandang disabilitas tak mendapatkan hak pendidikan, maka ini dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan mental dan fisik anak.

Baca juga:

"Dan ini tentunya perlu ditangani oleh pemerintah, organisasi dan masyarakat. Terutama, orang tua yang paling dekat dengan anaknya," tambah Dewi.

Iskandar Muda adalah pengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Metro Lampung. Ia mengakui selama pandemi proses pembelajaran terhambat, termasuk karena akses jaringan internet.

"Anak-anak itu sebagian tinggal di desa yang sinyalnya susah. Komunikasi kan rata-rata lewat telepon dan tugasnya lewat WA [aplikasi WhatsApp]. Karena saya pernah coba lewat video-video pun berat, karena mereka cuma bisa lewat WA," kata Iskandar kepada BBC News Indonesia.

Dalam evaluasinya, Iskandar mengatakan, sebagian orang tua tak bisa mengikuti dan mendampingi anak selama pembelajaran daring. "Artinya ada sebagian siswa yang tak bisa mengikuti dalam artian tidak mengumpulkan tugas," katanya.

Dalam rangka menyambut sekolah tatap muka Juli mendatang, SLB Negeri Metro Lampung sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, kata Iskandar. Persiapan itu dimulai dari perangkat protokol kesehatan, sampai mengatur pembelajaran campuran antara daring dan luring.

Ia menambahkan, protokol jaga jarak selama belajar bisa diterapkan karena satu kelas hanya 8 siswa.

"Yang menjadi kendala saat pembelajaran, karena mengajarkan anak tunagrahita dan autis tadi, kontak fisik ya nggak bisa dihindari," kata Iskandar.

Sementara itu, Dessy Anggraini, pengajar di salah satu sekolah swasta inklusi juga mengakui kontak fisik tak bisa dihindari untuk mengajar anak disabilitas, terutama autis yang membutuhkan konsentrasi lebih.

Selama masa pandemi, guru yang akrab disapa Anggi menceritakan tantangan belajar jarak jauh dengan anak autis. "Untuk bisa mencari perhatian, untuk duduk tenang dan memperhatikan layar itu, itu sangat sulit untuk konsentrasinya," katanya.

Baik Iskandar dan Anggi berharap saat sekolah tatap muka dilaksanakan, akan ada evaluasi berkala. Evaluasi ini untuk terus mengembangkan protokol kesehatan hingga sistem pembelajaran yang efektif, mulai dari pengaturan jumlah siswa sampai jam belajar.

Baca juga:

Aturan khusus

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbud, Samto, mengatakan pemerintah membuat aturan tertentu bagi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah tatap muka. Khusus anak tunagrahita, dan autis, mereka akan ditangani satu per satu oleh gurunya.

"Jadi, kalau anak berkebutuhan khusus tidak menggunakan 50%, 20%.... Jadi, dilayaninya perorangan. Karena kan untuk anak-anak tunagrahita, autis, itu satu kelas paling lima anak. Dan ini nggak bisa lima bareng. Mereka harus satu-satu, kalau mau tatap muka, satu-satu," kata Samto kepada BBC News Indonesia.

Samto menambahkan, kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus juga disesuaikan, dan lebih menekankan pada kemandirian hidup. Penyesuaian kurikulum ini sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. Jika nanti terdapat penularan pada sekolah, maka pemerintah mengizinkan sekolah menutup sementara pembelajaran tatap muka.

"Harus tutup sekolah, kemudian PTM [pembelajaran tatap muka] itu harus dievaluasi, kenapa itu terjadi," kata Samto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan sekolah tatap muka Juli mendatang harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Pertama, kuota hanya diperbolehkan 25% dari total siswa dan pembelajaran tatap muka tak diizinkan lebih dari dua hari selama satu pekan.

"Setiap hari maksimal hanya dua jam. Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orang tua. Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum dimulai," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pesan dari presiden, awal Juni.

Penyelenggaraan sekolah tatap muka ini berlaku untuk semua jenis sekolah, termasuk sekolah luar biasa.

Berdasarkan laporan menteri pendidikan dan kebudayaan-ristek, penyelenggaraan sekolah tatap muka terbatas ini berdasarkan survei yang dilakukan terhadap guru dan siswa. Kemendikbud-Ristek mengklaim 80% orang tua dan siswa sudah ingin sekolah tatap muka, karena sudah lebih percaya dengan protokol kesehatan.

Di sisi lain, sejumlah wilayah dalam pekan-pekan terakhir sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19.

Kembali pada persiapan Ranum ke sekolah. Ia sudah tak sabar untuk belajar tatap muka di kelas, tapi juga harus menghadapi segala risiko.

"Rencana untuk tatap muka itu sudah senang banget. Karena sudah stress. Ya, walau pun pastinya terbatas juga karena masih ada Covid-nya. Tapi setidaknya kayak sudah mengobati," katanya.