Virus corona: Indonesia kembali normal Juli bila 'pengujian masif, pelacakan agresif' telusuri pasien Covid-19 berhasil dan dan warga patuhi PSBB

Masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup normal kembali pada bulan Juli bila tes masif dan pelacakan agresif berhasil dilakukan pada April dan Mei sementara warga mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar(PSBB), kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo Senin (27/04).

"Presiden menegaskan berulang kali tentang pentingnya upaya kita untuk melakukan tes masif pada April dan Mei. Ini dilanjutkan dengan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat," kata Doni Senin (27/04).

Ia juga mengatakan diharapkan pada bulan Juni Indonesia dapat menurunkan kasus covid-19 dan "pada Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali."

Pemerintah mengumumkan larangan mudik yang berlaku Jumat (24/04), sementara pesawat komersial dan carter juga dilarang mulai pada hari yang sama sampai tanggal 1 Juni mendatang.

Sampai Senin (27/04), jumlah kasus Covid-19 di Indonesia tercatat 9.096 dengan angka kesembuhan 1.151 dan jumlah yang meninggal 765 orang.

Doni - dalam konperensi pers melalui video setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo - juga meminta seluruh masyarakat mematuhi aturan terkait PSBB dan larangan mudik untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Pada pertengahan April lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan dilakukannya "pengujian masif" dan "pelacakan agresif" pasien Covid-19 di tengah terus meningkatnya kasus virus corona di Indonesia, sekitar satu bulan setelah organisasi kesehatan dunia, WHO, menetapkan pandemi global.

"Tingkat pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan dengan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat," kata Jokowi dalam sidang kabinet melalui konferensi video Selasa (14/04).

"Ini kepada Ketua Gugus Tugas, Menteri Kesehatan, Polri dibantu TNI agar yang pertama yang saya sampaikan tadi betul-betul diberikan perhatian," ujarnya.

Jumlah orang yang sudah diperiksa spesimen terkait Covid-19 sejauh ini telah mencapai lebih dari 26.500, dan pemerintah menargetkan pemeriksaan sampel sejumlah 300.000 sebulan.

WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret lalu, dan pemerintah Indonesia membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan Selasa (14/04) dalam satu bulan setelah gugus tugas ini dibentuk pihaknya antara lain "terus meningkatkan kemampuan laboratorium yang semula tiga unit menjadi 12 unit, selanjutnya menjadi 25 unit menuju ke 62 unit dan diharapkan sampai ada 78 unit lab tersebar di seluruh tanah air."

Distribusi tes cepat, menurut Doni, telah disebarkan sekitar 800.000 ke seluruh Indonesia.

Terkait langkah menekan penyebaran, Doni mengatakan pemerintah menerapkan langkah "memutus mata rantai penularan melalui PSBB (Pembatasan Social Berskala Besar), edukasi sosialisasi dan mitigasi. kita juga berusaha melakukan kampanye untuk meningkatkan imunitas tubuh."

Pada pertengahan Maret lalu, setelah kematian pertama akibat virus corona di Indonesia dan ditetapkannya pandemi global oleh WHO, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto mengatakan pemerintah "harus lebih keras lagi" mengendalikan penularan virus corona di dalam negeri.

Selain dengan meningkatkan kapasitas pemeriksaan, pemerintah juga melakukan pelacakan mereka yang terinfeksi.

"Satu-satunya cara adalah tracing harus dilakukan lebih kencang lagi dan kemudian berusaha mencari kasus positif untuk kemudian kita isolasi agar tidak jadi penyebaran baru di lingkungan masyarakat. Ini yang lebih kita giatkan lagi," ujar Yuri dalam konferensi pers, Kamis (12/03).

"Oleh karena itu di dalam beberapa kasus, maka kita mulai mendapatkan laporan-laporan dari daerah tentang PDP, Pasien Dalam Pengawasan, yang semakin meningkat," lanjutnya.

Pihak berwenang mengungkapkan lebih dari 800 orang dalam pengawasan terkait corona.

Hingga Kamis (12/03) malam, 12 orang dalam pengawasan ketat terkait corona. Sementara, dari 34 orang dinyatakan positif, tiga orang kini dinyatakan negatif dan diperbolehkan pulang.

Adapun pemerintah daerah secara terpisah mengumumkan langkah-langkah untuk mengatasi wabah di wilayahnya, termasuk yang berkaitan dengan kerumunan publik.

Di sisi lain, untuk mencegah penyebaran corona dari luar negeri, Imigrasi telah menerbitkan protokol pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona.

Penetapan status pandemi global pada 11 Maret lalu, menurut Dirjen WHO, berkaitan dengan kecepatan virus corona menyebar dengan luas. Dekalarasi virus corona atau Covid-19 dilakukan untuk memicu pemerintah negara di seluruh dunia menyiapkan rencana kesiap-siagaan darurat untuk melindungi masyarakat.

Negara-negara lain telah menempuh langkah-langkah konkrit menangkal penyebaran virus corona, tak lama setelah stasus pandemi itu.

Misalnya, pemerintah Amerika Serikat pada pertengahan Maret lalu melarang semua perjalanan dari Eropa ke Amerika Serikat dan pemerintah Italia memerintahkan semua toko ditutup, kecuali toko bahan pangan dan apotek, seiring bertambahnya angka kematian Covid-19 saat itu.

126 WNA ditolak masuk Indonesia pertengahan Maret lalu

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto pada pertengahan Maret lalu mengatakan status pandemi virus corona "mengisyaratkan kepada seluruh dunia untuk meyakini penyakit ini bisa menyerang siapa saja dan negara mana saja di dunia ini".

"Kewaspadaan di seluruh dunia meningkat, sehingga banyak negara yang meninjau kembali bebas visa pada kunjungan antar negaranya," ujar Yuri.

Dia mengatakan, pihaknya sedang menunggu kebijakan Kementerian Luar Negeri menyangkut hal itu.

"Artinya, tidak lagi kita memberikan kemudahan, dunia maksudnya, tidak memberikan kemudahan pergerakan dari satu negara ke negara lain. Tujuannya satu, mengurangi penyebaran," imbuhnya.

Adapun pihak imigrasi telah menerbitkan protokol pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona.

Pada pertengahan Maret lalu, sebanyak 126 warga negara asing ditolak masuk ke Indonesia, karena memiliki riwayat perjalanan ke kawasan yang menjadi episentrum virus corona di China, Italia, Iran dan Korea Selatan, dalam jangka waktu 14 hari.

"Total yang sudah kami tolak 126 orang. Penolakan ini tentang waktu dari 6 Februari hingga 10 Maret 2020," ujar Johni.

Dia menambahkan, para WNA itu langsung dideportasi hari itu juga. Bila tidak ada penerbangan, WNA diserahkan sementara ke Kantor Kesehatan Pelabuhan.

GEJALA dan PENANGANAN: Covid-19: Demam dan batuk kering terus menerus

PETA dan INFOGRAFIS: Gambaran pasien yang terinfeksi, meninggal dan sembuh di Indonesia dan dunia

VAKSIN: Seberapa cepat vaksin Covid-19 tersedia?

IKUTI LAPORAN KHUSUS TERKAIT VIRUS CORONA

Pembersihan rutin dan pengendalian pergerakan penduduk

Pemerintah Provinsi Bali bakal melakukan sterilisasi transportasi dan tempat umum yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata, menyusul salah satu warga negara asing positif corona di provinsi itu.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menjelaskan pelaksanaan fogging di tempat publik masih menunggu koordinasi dengan satgas terkait.

"Karena ada satgas di fasilitas pendidikan, ada di tempat-tempat transportasi dan publik. Juga ada di pariwisata dan lain sebagainya," kata dia.

Dalam konferensi pers yang digelar di Denpasar, Bali, Kamis (12/03), dia mengatakan mengatakan pihaknya akan memberikan informasi tentang riwayat perjalanan warga negara Inggris yang positif corona dan meninggal di RS Sanglah, sehari sebelumnya.

Tjokorda mengatakan akan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan wabah virus corona.

"Itu yang akan kita bicarakan karena sampai sekarang itu masih saya dengar di pusat masih ditutup informasinya. kita tahu informasinya ketika dia masuk rumah sakit, itu saja."

"Kita maunya melacak dari awal, sehingga masyarakat kita juga akan terlindungi apabila dia ada komunikasi di luar yang kita ketahui," ujarnya.

Sementara, Pemprov DKI Jakarta melakukan mitigasi dengan memetakan area yang memiliki potensi risiko kontaminasi virus corona.

Pemetaan itu menyebut risiko kontaminasi terbesar terjadi di wilayah rute Bogor Depok Jakarta Kota.

Selain itu, hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman akan ditiadakan selama dua pekan, sementara acara yang berkaitan dengan kegiatan publik dibatasi.

Dewan Masjid Indonesia memberi imbauan sanitasi siaga masjid dan mushala terkait pencegahan penyebaran virus corona.

Selain menjaga kebersihan masjid, tempat wudhu dengan disinfektan, pengelola masjid diimbau untuk membersihkan karpet dan alat salat lainnya dengan rutin.

Jemaah juga diimbau untuk membawa sajadah sendiri, sementara jamaah dengan gejala sakit saluran pernapasan diimbau salat di rumah hingga sembuh.

Akan tetapi, hingga kini belum ada kebijakan larangan melakukan salat Jumat berjamaah, seperti yang diterapkan oleh pemerintah Iran dan Singapura.

Sementara, setidaknya tujuh sekolah internasional diliburkan dan siswanya diminta belajar online.

Dinas Pendidikan telah menyatakan bahwa sekolah internasional yang libur adalah ACG School, Mentari School, Cikal, Beacon Academy, Taipe School, JIS dan Australian Independent School (AIS) Jakarta.

Dalam keterangan tertulis, AIS Jakarta mengatakan pihaknya meliburkan kegiatan belajar mengajar sampai akhir semester genap.

"Kampus-kampus akan ditutup selama sisa semester dan kelas-kelas akan pindah ke platform online seperti hari Jumat. Rencana untuk Jakarta akan dibuka kembali untuk awal semester," tulis pernyataan pers.

Beberapa acara yang melibatkan kerumuman publik juga batal dilaksanakan, seperti wisuda Telkom University yang ditunda pelaksanaannya.

Sementara beberapa tempat kebugaran juga membatasi aktivitas, guna menghindari penyebaran virus corona.

Apakah Indonesia akan lakukan lockdown?

Sebelumnya, mantan presiden Jusuf Kalla menilai Indonesia bisa menerapkan kebijakan penutupan akses, atau lockdown, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sebab, menurtnya, kebijakan lockdown sudah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Italia, China, Denmark, dan Filipina.

"Salah satunya China, dia berhasil memperlambat itu, mencegah 100 persen karena lockdown. Tapi ini hanya [bisa diterapkan] negara yang sangat disiplin untuk melaksanakan itu," ujarnya.

Akan tetapi, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto, mengatakan pemerintah Indonesia tidak memiliki opsi lockdown atau mengisolasi suatu daerah.

"Karena kalau dilakukan lockdown kita malah tidak bisa melakukan apa-apa."

Diakuinya, beberapa negara memilih opsi itu untuk pengendalian sebaran penyakit.

Akan tetapi, menurutnya, lockdown memiliki konsekuensi kasus corona justru bisa melonjak dengan cepat, seperti yang dialami oleh kapal pesiar Diamond Princess.

"Diamond Princess begitu di-lockdown, naik dengan pesat jumlahnya karena kita tahu kondisi di kapal, orang itu nggak bisa kemana-mana.

"Orang yang sakit dan tidak sakit ngumpul jadi satu. Ini yang menjadi problem," katanya.

Sementara, ahli epidemiologi atau ilmu tentang penyebaran penyakit menular, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan, opsi lockdown membawa risiko kerugian finansial bagi pemerintah.

Dia mengatakan setelah status pandemi ditetapkan WHO, pemerintah Indonesia harus cermat merespon penyebaran virus corona yang kian cepat di Indonesia.

Paling tidak upaya maksimal yang bisa dilakukan adalah, dilakukan sterilisasi secara rutin terhadap transportasi publik untuk mencegah penularan virus.

Penggunaan thermal scanner di pintu masuk gedung atau tempat umum, juga harus diperketat

"Dan itu harus di semua sektor harusnya melakukan itu. Jadi kita harus siap dengan termometer suhu dan disinfektan yang besar," kata dia.