Menlu bicara diplomasi Indonesia

Menlu Marty Natalegawa berbicara dengan Rohmatin Bonasir tentang politik luar negeri di sela-sela konferensi tentang Afghanistan di London

Politik bebas aktif yang ditempuh Indonesia sejak merdeka tetap relevan di jaman globalisasi dan justru berpotensi jaya, kata Menlu Marty Natalegawa.

Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu mengubah kebijakan luar negeri.

"Karena sekarang runtuhnya perang dingin justru merupakan bukti kebenaran pendekatan dari negara-negara seperti Indonesia di masa lalu yang menentang adanya blok politik," kata Marty di sela-sela konferensi Afghanistan di London.

Dalam konteks sekarang, kata Marty, bebas aktif ditafsirkan bukan dalam arti kata bebas dari pengaruh Barat-Timur.

"Tetapi bebas dalam arti kata menetapkan kebijakan secara mandiri," tambahnya.

Sebagai contoh, lanjut Marty, Indonesia menetapkan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendekati junta militer Birma untuk membebaskan pemimpin prodemokrasi, Aung San Suu Kyi.

Pendekatan ala Indonesia lebih efektif dibanding pemberlakuan sanksi.

"Indonesia berbicara dengan negara-negara Barat bahwasanya pendekatan sanksi tidak efektif dan mereka sekarang mengubah pendekatan ke engagement juga," jelas Marty.

Sebaliknya, pemerintah Indonesia berbicara secara terbuka dengan pemerintah Birma dan mendesak mereka memanfaatkan keterbukaan negara-negara Barat semaksimal mungkin.

Pencari suaka Afghanistan

Perjalanan karir

• Menteri Luar Negeri
• Wakil Tetap RI di PBB
• Duta Besar untuk Inggris
• Juru bicara Deplu

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menghadiri konferensi mengenai masa depan Afghanistan di London, (28/1). Dia mengatakan Indonesia berkepentingan menjadi bagian pemecahan dari konflik Afghanistan.

Pertama, karena ikatan historis sebagai negara sahabat dan kedua, karena alasan praktis.

"Ada ratusan warga negara Afghanistan di Indonesia, pencari suaka ke Australia yang transit dan sekarang masih diproses di Indonesia," tutur mantan Wakil Tetap RI untuk PBB.

Selain itu, tindakan-tindakan terorisme di Indonesia pada kenyataannya menggunakan konflik di Afghanistan sebagai salah satu justifikasi untuk melakukan aksi teror.

Dari segi militer Indonesia tidak melibatkan diri dalam konflik di Afghanistan, tetapi Indonesia memberikan bantuan peningkatan kemampuan teknis di bidang pertanian dan diplomasi.

"Kita juga bisa berbagi informasi dengan Afghanistan tentang keberhasilan kita di bidang rekonsiliasi," kata Marty.

Alur pikiran

Marty Natalegawa, 46 tahun, ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu periode 2009-2014. Selama lima tahun terakhir, karirnya menanjak antara lain sebagai jurubicara Deplu, Dubes RI untuk Inggris, dan Wakil Tetap RI di PBB.

Mantan diplomat senor, Wiryono Sastrohandoyo, berpendapat Marty adalah generasi baru diplomat yang lama mengenyam pendidikan di luar negeri, Inggris dan Australia sehingga tidak mempunyai kesulitan berkomunikasi.

"Dia mempunyai alur pikiran tidak seperti saya, misalnya, karena saya orang Jawa maka saya harus berpikir secara orang Indonesia kemudian berpikir secara orang Inggris," jelas Wiryono.

Namun modal kelancaran berkomunikasi saja, kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia itu, tidak menjamin Marty sebagai diplomat efektif karena pada intinya politik luar negeri hanyalah perpanjangan dari politik dalam negeri.

"Dengan sendirinya tidak cukup, harus didukung oleh perbaikan situasi dalam negeri yang berarti good governance, reduced corruption," jelas Wiryono.

Adapun Effendy Choirie, yang selama 10 tahun terakhir duduk di Komisi I DPR, berpendapat kewibawaan departemen luar negeri sekarang turun.

"Mungkin karena seperti Marty ini relatif lebih muda. Yang kedua dia mungkin kurang bergaul dengan orang Indonesia. Dia terlalu banyak di luar negeri," kata politisi dari Fraksi PKB itu.

Kalangan Komisi I yang antara lain membidangi masalah politik luar negeri, kata Effendy Choirie, masih menunggu langkah-langkah yang diambil menteri luar negeri baru.

Nama Marty sempat menjadi sorotan ketika Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara rancangan Resolusi tentang Iran, Maret 2008. Sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB, Marty Natalegawa menjadi satu-satunya perwakilan yang mengacungkan tangan untuk abstain, sementara 14 negara anggota lainnya menyetujui resolusi.

Alasan Marty saat itu, sanksi tambahan terhadap Iran bukanlah jalan terbaik. Selain alasan tersebut, Indonesia memandang Iran sedang bekerja sama dengan Badan Pengawas Atom PBB, IAEA.