Tanaka juga pernah menerima dana bantuan perusahaan milik warga asing.
Menteri Hukum Jepang mundur dari jabatannya dengan alasan sakit, meski ada dugaan skandal keterlibatan dirinya dengan organisasi kriminal.
Keishu Tanaka, 74, yang baru menjabat posisi menteri hukum pada tanggal 1 Oktober, dilaporkan dibawa ke rumah sakit karena sakit di bagian dada.
Desakan mundur terhadap dirinya mengemuka ditengah-tengah pertanyaan tentang pendanaan politik dan keterlibatan dirinya dalam pernikahan seorang anggota mafia Jepang, Yakuza.
Pengunduran dirinya ini merupakan kemunduran lainnya yang dialami pemerintahan Perdana Menteri Yoshihiko Noda, yang dalam jajak pendapat popularitasnya semakin menurun.
Tanaka merupakan menteri kedua yang mundur dalam setahun sejak Noda berkuasa.
Pada september 2011 Yoshio Hachiro, menteri perdagangan yang juga baru ditunjuk, mundur setelah menyebut kawasan sekitar lokasi PLTN Fukushima sebagai ''kota kematian''.
'Mak comblang'
Juru bicara pemerintahan Jepang Osamu Fujimura menyatakan Tanaka mundur dengan alasan kesehatan.
Dia baru menjadi menteri hukum selama tiga pekan, menyusul perombakan kabinet yang dilakukan PM Noda dengan tujuan revitalisasi kabinet.
Sebuah majalah di Jepang mula-mula menerbitkan tulisan tentang sejarah Tanaka yang terlibat dengan organisasi serupa mafia di negara itu lengkap dengan keterangan saksi-saksi anggota Yakuza.
Tanaka mengakui bahwa dirinya bertindak sebagai 'mak comblang' dalam sebuah pernikahan anggota Yakuza dan ikut hadir dalam pesta yang digelar kelompok kriminal terkenal di Jepang.
Tetapi dia mengaku bahwa pada saat itu tidak menyadari bahwa ada jaringan Yakuza dalam acara yang berlangsung 30 tahun lalu tersebut.
Dia juga mengakui kantornya menerima donasi dari perusahaan milik asing selama tahun 2006-2009 - hal yang dilarang dalam undang-undang pendanaan politik.
Tetapi dia berdalih telah mengembalikan uang tersebut.
Awal pekan ini, jajak pendapat tingkat kepuasan warga atas pemerintahan Noda turun di bawah 20% untuk pertama kalinya.
Perdana Menteri berjanji untuk menggelar pemilihan umum secepatnya - batas akhirnya adalah akhir tahun depan -, tetapi tidak jelas kapan pemilu ini akan berlangsung.
