Lakhdar Brahimi mengaku tidak ada prospek bagi Suriah untuk maju ke depan.
Utusan PBB Lakhdar Brahimi menyatakan situasi di Suriah ''sangat jelek dan semakin memburuk.''
Pernyataan Brahimi disampaikan usai memberi laporan ke Dewan Keamanan PBB terkait perjalanan pertamanya ke Suriah sejak menjabat posisi utusan khusus.
Brahimi mengatakan dia akan kembali ke Suriah secepatnya, tetapi mengakui dia tidak memiliki rencana penuh untuk membawa perdamaian di Suriah.
Pernyataannya ini keluar disaat kekerasan masih berlanjut di sepanjang negara. Para aktifis mengatakan pemerintah melakukan pemboman di sejumlah bagian di kota kedua terbesar, Aleppo.
Berbicara di markas PBB di New York, Brahimi mengatakan: ''Situasi di Suriah sangat jelek dan semakin memburuk, itu adalah ancaman bagi kawasan dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di dunia.''
Dia mengatakan ''tidak ada prospek untuk hari ini atau besok untuk maju ke depan''.
Tetapi dia menambahkan: ''Saya rasa kami akan menemukan sebuah pembukaan dalam waktu yang tidak terlalu lama,'' kata Brahimi seraya menyebut bahwa dia meyakini ''orang yang berpikir logis'' akan menyadari bahwa mereka tidak bisa melangkah mundur.
Laporan wartawan BBC di PBB menyebutkan misi Brahimi untuk menempa sebuah solusi politik hampir tidak mungkin, dengan dua kelompok yang lebih berniat untuk bertempur ketimbang berbicara, dan Dewan Keamanan PBB dalam kondisi terpecah.
Hingga saat ini data PBB menyebutkan lebih dari 20.000 orang tewas sejak aksi protes menentang pemerintahan dimulai Maret 2011.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad menyalahkan kekerasan yang dilakukan oleh ''kelompok teroris'' yang didukung oleh negara asing.
Kepada BBC dia mengatakan bahwa Suriah membawa ''sebuah pesan damai dan rekonsiliasi nasional'' ke Sidang Umum PBB yang akan dimulai Selasa (25/09).
Permintaan gencatan senjata
Sejumlah kelompok oposisi menggelar konferensi di Damaskus, Minggu (23/09).
Komite Kordinasi Lokal, sebuah jaringan aktifis oposisi melaporkan sedikitnta 40 orang tewas, termasuk 13 di Aleppo dalam pertempuran sepanjang hari Senin (24/09).
Kelompok ini mengatakan korban termasuk tiga anak-anak dari satu keluarga yang tewas dalam serangan udara di pusat distrik Maadi.
Pertempuran juga berlangsung sepanjang malam di kawasan barat distrik Jamilia, Bustan al-Qasr, Furqan dan Zabdiya, menurut Pengawas HAM untuk Suriah basis Inggris.
Militer pemerintah juga dilaporkan menyerang kantung oposisi di Marjah dan Tariq al-Bab.
Kantor berita negara Sana sementara itu menyatakan militer telah ''membersihkan'' sejumlah bagian kawasan Arqoub, Jadida, Suleiman al-Halabi dan Karm al-Jabal di Aleppo pada hari Senin kemarin.
Laporan itu menyebutkan militer berhasil menyita amunisi, menjinakkan alat peledak dan ''menewaskan banyak teroris''.
Pertikaian antara pasukan pemerintah dan para pemberontak juga dilaporkan berlangsung di dekat ibukota Damaskus.
Krisis berkepanjangan ini telah membuat lebih dari 260.000 warga Suriah mengungsi ke sejumlah negara tetangga. PBB menyebut, lebih dari 1,2 juta orang terlantar, dan 2,5 juta orang butuh bantuan kemanusiaan.
Dewan Keamanan PBB sejauh ini belum mencapai kesepakatan untuk meraih jalan keluar dari krisis, dengan Rusia dan Cina memblokir tiga resolusi untuk menekan Presiden Assad agar menghentikan kekerasan dan mulai melakukan pembicaraan dengan oposisi.
Hari Minggu (23/09), sejumlah wakil dari 20 kelompok oposisi yang ditoleransi oleh pemerintah menghadiri sebuah konferensi di Damaskus dimana mereka meminta agar kedua belah pihak menghentikan kekerasan secepatnya.
Raja al-Nasser, salah satu pelaksana Konferensi Keselamatan Suriah, meminta sebuah ''penghentian penembakan brutal dan barbar secepatnya, sebuah gencatan senjata dan jeda bagi para pejuang.''
Sebuah gencatan senjata bisa ''membuka jalan untuk proses politik.. memberi garansi sebuah perubahan politik yang radikal, sebuah akhir dari rezim saat ini dan sebuah demokrasi yang sesungguhnya,'' katanya.
Tapi permintaan itu ditolak pasukan pemberontak Suriah yang menyebut pertemuan sebagai ''rencana bodoh untuk menyesatkan komunitas internasional untuk berpikir ada negosiasi yang tengah berlangsung''.
