Prancis gelar pemilu presiden, pengamanan diperketat
Sumber gambar, AFP
Pemerintah Perancis memperketat penjagaan keamanan menjelang Pemilihan Presiden yang digelar pada hari Minggu menyusul serangan teroris di Kota Paris.
Sekitar 50,000 anggota polisi dan 7,000 tentara telah dikerahkan di seluruh negeri setelah serangan pada Kamis lalu oleh seorang pria bersenjata.
Sebelas kandidat bersaing untuk memperebutkan kursi presiden, dengan latar belakang ideologi politik yang mencakup mulai aliran kiri-jauh hingga kanan-jauh.
Dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama akan melaju pada putaran kedua.
Empat kandidat diprediksi lebih berpeluang memenangi pilpres, yaitu François Fillon dari kelompok konservatif, pemimpin kelompok berhaluan kanan-jauh Marine Le Pen, pemimpin liberal Emmanuel Macron dan pemimpin kelompok kiri-jauh Jean-Luc Mélenchon.
Sumber gambar, Getty Images
Selama kampanye, para kandidat terlibat perdebatan panas, karena mereka menawarkan visi berbeda tentang masalah Uni Eropa, isu imigrasi, ekonomi dan persoalan keidentitasan Prancis.
Dan saat pemungutan suara yang digelar hari Minggu (23/04), pengaman ekstra ketat digelar di seluruh Prancis menyusul serangan bersenjata oleh pria bernama Karim Cheurfi terhadap anggota polisi di Champs Elysees, Paris.
Sumber gambar, Reuters
Cheurfi akhirnya tewas ditembak aparat kepolisian Prancis dan dia diketahui mendukung kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam atau ISIS.
Keamanan nasional telah menjadi salah satu materi utama yang disorot selama kampanye, tetapi para kandidat dituduh mengeksploitasi dan mengambil keuntungan politik dari kasus kekerasan tersebut.
Bagaimanapun, pemilu presiden Prancis diprediksi akan berlangsung hingga putaran kedua, karena semua calon dianggap tidak mampu meraup suara hingga 50%.
Pilpres putaran kedua - yang diikuti dua cal;on peraih suara terbanyak - digelar pada 7 Mei.
Presiden François Hollande, yang tidak populer, tidak maju kembali dalam pilpres untuk masa jabatan keduanya. Dia merupakan presiden Prancis pertama dalam sejarah modern negara itu yang tidak melakukannya.
