Politik imigrasi di Inggris

Sebuah survei yang diumumkan pekan lalu menemukan 77% warga Inggris ingin pemerintah mengurangi masuknya warga asing.

Temuan lain dari yang disebut Survei Sikap Sosial Inggris adalah sekitar 47% responden berpendapat pendatang adalah hal yang buruk untuk ekonomi dan 31% mengatakan sebaliknya.

Perdebatan tentang para pendatang di Inggris -termasuk sumbangannya dalam perekenomian- bisa dikatakan tidak pernah padam dan selalu diramaikan dengan unsur politik.

Di tengah-tengah pengumuman survei terbaru ini, Ketua Partai UKIP -yang beraliran politik kanan- Nigel Farage menyarankan agar kaum pendatang tidak mendapat tunjangan sosial sampai mereka tinggal di Inggris selama lima tahun.

Secara hukum maka setiap orang yang secara legal menjadi penduduk Inggris berhak untuk mengakses berbagai bantuan, seperti tunjangan anak, bantuan untuk penganggur, dan layanan kesehatan maupun pendidikan dasar gratis.

Pengetatan anggaran

Saat ini pemerintah koalisi Inggris -yang terdiri dari Partai Konservatif dan Liberal Demokrat- sudah menetapkan warga Eropa yang datang ke Inggris harus lebih dulu tinggal tiga bulan untuk bisa mendapat tunjangan sosial.

Waktu yang dianggap terlalu pendek oleh Nigel Farage, dan juga Walikota London, Boris Johnson, yang berpendapat pembatasannya selama dua tahun.

Namun kantor Perdana Menteri, David Cameron, menegaskan menahan tunjangan dalam jangka waktu panjang bisa melanggar undang-undang.

"Kami akan membuat yang terbaik sejalan dengan undang-undang," tutur juru bicara 10 Downing Street.

Tunjangan sosial memang menjadi salah satu hal penting dalam perdebatan tentang kaum pendatang.

Sementara Inggris masih sedang berada dalam upaya pemulihan ekonomi, warga Inggris sendiri juga menghadapi dampak pengetatan anggaran dalam berbagai hal.

Para pencari kerja, misalnya, tidak bisa lagi terus-terusan mengandalkan tunjangan pengangguran namun memiliki batas waktu untuk mendapatkan pekerjaan atau paling tidak melakukan kerja sosial.

Bukan isu politik

Wajar kalau mereka keberatan jika dana yang sudah terbatas harus dibagi lagi dengan para pendatang, yang mungkin saja tinggal di Inggris dengan ongkang-ongkang kaki menikmati tunjangan sosial.

Ketika debat tentang imigrasi ini masih mengalir pekan lalu, saya menyaksikan tayangan investigasi di TV dari wartawan BBC, Fergal Keane, yang judulnya The Hidden World of Britain's Immigrants yang kalau diterjemahkan menjadi Dunia Tersembunyi Pendatang di Inggris.

Program dokumenter itu menghadirkan pendatang gelap, pendatang sah yang tidak bekerja, maupun pendatang yang hidup dengan mencopet.

Terhenyak juga rasanya menyaksikan ada orang yang hidup dengan mengandalkan tunjangan sosial semata dan bukan karena tidak mampu bekerja, tapi lebih didorong kemampuan menyalahgunakan sistem.

Sebagai pekerja sah di Inggris, saya otomatis merupakan pembayar pajak dan punya alasan untuk keberatan.

Cuma saya tetap yakin banyak orang yang perlu mendapat tunjangan sosial -dengan alasan kemanusiaan- dan tugas pemerintah memastikan sistemnya tidak disalahgunakan.

Jadi tidak terbuka untuk berkembang sebagai masalah politik.