Bendera One Piece berkibar di tengah aksi demonstrasi di Indonesia, Nepal, dan Prancis - 'Bentuk rasa frustrasi anak muda pada pemerintah'

Aksi di sejumlah negara —Indonesia, Nepal, dan Prancis— belakangan ini identik dengan para anak muda yang menyematkan ikon One Piece ketika turun ke jalan. Dari bendera Jolly Roger hingga topi jeraminya terlihat di tengah massa aksi. Ada apa dengan dunia hingga para nakama bergerak?

Sosiolog Okky Madasari berkata banyak pengalaman hidup yang dialami anak muda saat ini: tekanan ekonomi, sensor digital, birokrasi yang absurd, hingga pelecehan kekuasaan.

"Budaya pop menjadi jembatan antara kemarahan mereka dengan bentuk ekspresi yang bisa dipahami semua orang," ucap Okky kepada wartawan Riana Afifah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (11/09).

"Cukup angkat bendera One Piece, dan semua orang tahu: "kami muak, kami melawan."

Dari Nepal dan Prancis juga menemukan gerakan kali ini dimotori anak-anak muda.

Mereka lelah dengan kondisi negara dan masyarakat disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak adil dan memperlebar kesenjangan antara rakyat yang kian melarat dengan pejabat yang doyan pamer harta.

Cerita One Piece dengan tokoh sentral, Monkey D. Luffy dan para krunya menjadi agensi dalam melawan kekuatan-kekuatan opresif yang menimbulkan ketidakadilan.

Problematikanya pun seputar korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial dan ekonomi, penindasan, hingga gejala otoritarianisme.

Kemunculan bendera Jolly Roger dalam aksi di Indonesia, Nepal, dan Prancis pun kemudian dipahami.

Sebab, konteks dalam karya Eiichiro Oda ini beresonansi dengan suara anak muda di berbagai negara tersebut.

Sebelum One Piece ramai menjadi simbol, ada juga simbol salam tiga jari yang khas dari film Hunger Games digunakan ketika aksi di Thailand pada 2020.

Di Korea Selatan, lightstick yang biasa mewarnai konser K-Pop juga menjadi simbol ketika pemakzulan presiden pada 2024.

Apa yang mirip dari situasi di Indonesia, Nepal, dan Prancis?

Sastrawan sekaligus sosiolog Okky Madasari menelaah ada kemiripan persoalan yang terjadi sehingga memantik anak muda bergerak.

"Kesenjangan ekonomi, kebebasan sipil yang ditekan, dan elite yang tak tersentuh," ujar Okky.

Di Indonesia, puncaknya terjadi usai gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta terungkap ke publik.

Di tengah badai pemutusan hubungan kerja dan kesulitan mencari pekerjaan, penghasilan pejabat yang berkali-kali lipat dari upah minimum berbagai provinsi ini menimbulkan kemarahan.

Bukan memperoleh tanggapan, masyarakat disuguhi ucapan dan tindakan yang menyakitkan dari para pejabat.

Rentetan permasalahan dari program populis eksekutif, pajak yang naik ratusan persen, hingga efisiensi anggaran yang selama ini ditahan menjadi terakumulasi.

Jatuhnya 10 korban jiwa, penangkapan sejumlah orang, dan beberapa orang yang masih hilang menimbulkan eskalasi situasi sehingga gerakan menyebar dari Jakarta, Yogyakarta, Medan, Makassar, Bali, Semarang, Bandung, Padang, dan sejumlah daerah lainnya.

Tanggapan pemerintah hanya berupa maaf dan pengurangan tunjangan anggota DPR.

Deretan tuntutan lainnya belum ada yang ditindaklanjuti.

Di Nepal, puncak amarah dipicu pemblokiran 26 aplikasi media sosial, termasuk Facebook dan YouTube.

Sebelum terjadi pemblokiran, media sosial di sana ramai membicarakan mengenai "nepo kid" yang berisi gaya hidup mewah para anak politisi dan tudingan korupsi.

Akibat dari ditutupnya akses media sosial ini, ribuan anak melancarkan aksi bahkan menyerbu parlemen di Kathmandu, ibu kota Nepal, pada Senin (08/09).

Media sosial kembali dibuka setelah 19 orang tewas. Namun, aksi belum reda.

Perdana Menteri Nepal, K.P. Sharma Oli pun mengundurkan diri disusul Presiden Nepal Ramchandra Paudel.

Alih-alih mereda, massa membakar gedung parlemen, mendatangi rumah para pejabat untuk menjarah.

Total korban hingga Kamis (11/09) mencapai 34 orang. Darurat militer kini diterapkan.

Persoalan utama di Nepal ini adalah korupsi, terbatasnya lapangan kerja, dan kesenjangan sosial.

Seorang pengunjuk rasa, Sabana Budathoki sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa larangan media sosial adalah "hanya alasan" mereka berkumpul.

"Ketimbang larangan media sosial, saya pikir fokus semua orang adalah pada korupsi. Kami ingin negara kami kembali. Kami datang untuk menghentikan korupsi." ujarnya.

Di Prancis, gerakan "bloquons tout" atau "blokir semuanya" ini sudah disebarluaskan sejak Mei 2025 pasca kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou dan berdampak pada sektor pelayanan publik.

"Sudah disebar lewat telegram sejak Mei," ucap Gita Ayudya yang sudah belasan tahun tinggal di Prancis.

Mobilisasi berantai melalui pesan antar masyarakat ini kemudian mengundang minat partai ekstrim kiri memberikan dukungan pada pertengahan Agustus 2025.

Selain efisiensi anggaran, maraknya pemutusan hubungan kerja di Prancis juga memicu amarah publik.

Protes yang dilakukan Rabu (10/09) ini sesuai dengan nama gerakannya yaitu memblokir semua akses pelayanan publik.

Para anak muda bahkan menutup sekolahnya sebagai bentuk aksi di beberapa wilayah, seperti Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, Nantes, Rennes, dan Grenoble.

Gerakan ini diikuti 200 ribu orang di 700 titik unjuk rasa. Sehari sebelum aksi, parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya sehingga Bayrou lengser.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menggantinya dengan Sebastien Lecornu yang juga satu kubu dengannya.

Aksi yang sudah direncanakan pada 10 Septembee pun tetap berlanjut. Sebanyak 540 orang ditangkap polisi.

Bagaimana ikon One Piece bermunculan?

Dengan kemiripan persoalan di tiap negara ini, satu hal yang mencuri perhatian adalah keberadaan ikon One Piece melalui bendera Jolly Roger dan topi jerami Mugiwara pada aksi yang terjadi dan terekam di berbagai media sosial.

Hal ini diyakini karena mayoritas pendukung gerakan merupakan anak muda yang memang gandrung dengan One Piece dan merasa terwakili.

Temuan dari Fondation Jean Jaurès terkait aksi "Bloquons tout" menyebutkan sebagian besar para pendukung gerakan ini adalah orang muda: 26% berusia antara 25 dan 34 tahun dan 18% berusia antara 35 dan 44 tahun.

Ini berbeda dengan gerakan "rompi kuning" atau "gillet jaune" beberapa tahun lalu yang sebagian besar berasal dari kelas pekerja.

Sekelompok pengunjuk rasa berusia muda di luar Gare du Nord mengatakan kepada BBC bahwa mereka turun ke jalan dalam "solidaritas" karena situasi genting di seluruh Prancis.

"Kami di sini karena kami sangat lelah dengan bagaimana Macron telah menangani situasi. Utang meningkat dan kami tidak percaya juga dengan perdana menteri baru karena sepertinya akan mengulangi siklus," kata Alex (25).

Kehadiran ikon One Piece pun menjadi selaras mengingat Prancis menjadi negara kedua dengan jumlah penjualan komik One Piece tertinggi setelah Jepang, menurut data dari Bookscan.

Dominasi pembacanya merupakan anak muda. Meski rupanya Presiden Macron yang kini tengah diguncang aksi juga penggemar One Piece.

"Enggak terpengaruh Indonesia juga, karena demo di Indonesia enggak terlalu dibahas di sini. Memang ada beberapa artikel dan liputan media-media ternama tapi enggak intense seperti, liputan soal Gaza, Ukraina, dan Cina," ujar Gita Ayudya dari Paris.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Mengacu data Netflix pada 2023, Indonesia merupakan salah satu ceruk penonton terbanyak ketika pelantar digital ini merilis serial live action One Piece.

Selain Jakarta, ada Tokyo, Paris, Milan, dan Los Angeles.

Bahkan pasca rilis live action ini, One Piece memperoleh penggemar baru yang kemudian menelusuri manga dan animenya.

Thea (33) yang sudah mengikuti manga dan animenya sejak SMA memahami kemunculan ikon ini dalam berbagai aksi yang diikuti anak muda.

"Jadi benang merah One Piece itu soal kebebasan, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan represi. Itu sudah kelihatan sejak episode-episode dan arc-arc awal," ucap Thea.

"Dari awal, waktu dia baru merekrut anggota kru bajak lautnya, Luffy sudah ngelawan bajak laut lain dan penguasa tirani.

Bajak laut lain ini ada yang sudah berkolusi sama pemerintah atau bajak laut yang pengin jadi penguasa, atau jadi pemerintah dan menindas rakyat."

Tiap arc atau kelompok cerita, lanjut Thea, berasa relevan sama negara ini.

Ia mengambil contoh arc Negeri Wano yang bercerita tentang rakyat Wano yang hidup kelaparan. Sementara itu, pemimpin Negeri Wano yaitu Kaido bersama kroni-kroninya hidup bergelimang harta.

"Arc yang ini juga kritik terhadap penguasa dan korporasi yang merusak lingkungan karena kehadiran Kaido di Wano itu buat ngubah negara itu jadi pabrikan senjata. Hasilnya satu Wano jadi terkena polusi dan masyarakatnya hidup miskin dan kelaparan. Familiar kan," ujar Thea.

"Enggak heran kalo bendera One Piece berkibar di aksi-aksi unjuk rasa itu sih."

'Bahasa generasi' dan 'ruang alternatif ekspresi'

Sosiolog sekaligus sastrawan, Okky Madasari menjelaskan pergerakan anak muda saat ini berbeda dengan masa lalu.

Apabila Indonesia identik dengan penurunan Soeharto sebagai presiden pada 1998 yang berkelindan korupsi, Nepal juga memiliki sejarah penggulingan raja dan sistem monarki pada 1990.

Begitu pula dengan Prancis yang memiliki rekam jejak panjang terkait revolusi, baik pada 1789 yang dipicu kerajaan dan bangsawan bermegah-megah maupun pada 1968 karena otorianisme dan langgengnya sistem patriarki.

Saat 1968 ini, budaya pop mulai digunakan sebagai alat perlawanan melalui poster maupun grafiti dengan slogan lokal.

Generasi masa kini berbeda. Sebab, budaya pop merupakan bahasa generasi hari ini, menurut Okky.

Simbol-simbol seperti One Piece, warna, meme disebutnya bukan hanya hiburan.

"Itu identitas. Anak muda hari ini tumbuh dengan anime, K-pop, komik, film—dan mereka menjadikannya alat untuk berbicara sekaligus cara untuk mendefinisikan diri mereka," ujar Okky.

Menurut dia, ketika institusi politik, agama, dan negara terasa jauh dan tidak mewakili, budaya pop hadir sebagai ruang alternatif untuk ekspresi.

Simbol seperti bendera dari One Piece itu mewakili perlawanan terhadap ketidakadilan dengan cara yang dipahami dan dirasakan secara emosional oleh anak muda.

"Apalagi dunia hari ini terkoneksi, dan perlawanan pun ikut terhubung. Ketika anak muda Indonesia bisa menggunakan simbol budaya global untuk melawan ketidakadilan lokal, itu memberi contoh bahwa siapa pun bisa melakukan hal yang sama. Yang dilakukan anak muda Indonesia bisa jadi inspirasi di Nepal, Prancis, bahkan Amerika Selatan—karena rasa frustrasi itu universal," paparnya.

Okky menambahkan cara ini merupakan bentuk perlawanan baru yang cair, kreatif, dan subversif.

"Mereka tidak lagi percaya pada simbol-simbol negara yang sudah kehilangan makna. Mereka menciptakan makna baru lewat ikon yang mereka pilih sendiri. Itu bukan simbol kosong. Itu pesan politik," ucap Okky.

"Itu bentuk penolakan terhadap dominasi budaya formal, sekaligus upaya merebut ruang wacana publik dengan cara yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh negara atau elit.

"Tapi kita juga harus kritis: jangan sampai ini jadi tren sesaat tanpa arah. Simbol harus disambung dengan gerakan yang konkret, terus-menerus, dan punya arah perjuangan," tandas Okky Madasari.